DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 2 APBD Provinsi Sulawesi Selatan TA 2022 berjumlah Rp9.296.806.223.399,00 Pasal 3 Anggaran Pendapatan Daerah TA 2022 direncanakan sebesar Rp9.223.130.118.570,00 Pasal 4 (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp5.003.467.478.294,00 Pasal 5 (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp4.095.273.480.415,00 Pasal 6 (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp124.389.159.861,00

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran sementara;
c.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah mendapat persetujuan bersama Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan telah melalui evaluasi Menteri Dalam Negeri;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3.Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Provinsi Sulawesi Selatan.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 2

APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp9.296.806.223.399,00 (sembilan triliun dua ratus sembilan puluh enam milyar delapan ratus enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.pendapatan daerah Rp 9.223.130.118.570,00
b.belanja daerah Rp 9.109.282.005.464,00 defisit/surplus Rp. 113.848.113.106,00
c.pembiayaan Daerah
1. 1.penerimaan Rp. 73.676.104.829,00
2. 2.pengeluaran Rp. 187.524.217.935,00 pembiayaan netto Rp. (113.848.113.106,00) sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp9.223.130.118.570,00 (sembilan triliun dua ratus dua puluh tiga milyar seratus tiga puluh juta seratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp5.003.467.478.294,00 (lima triliun tiga milyar empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.241.919.986.325,00 (empat triliun dua ratus empat puluh satu milyar sembilan ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.029.583.800,00 (lima puluh tiga milyar dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp137.992.055.248,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp570.525.852.921,00 (lima ratus tujuh puluh milyar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp4.095.273.480.415,00 (empat triliun sembilan puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.095.273.480.415,00 (empat triliun sembilan puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus lima belas rupiah);
(3)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp124.389.159.861,00 (seratus dua puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.389.159.861,00 (seratus dua puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp9.109.282.005.464,00 (sembilan triliun seratus sembilan milyar dua ratus delapan puluh dua juta lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp5.532.311.259.558,00 (lima triliun lima ratus tiga puluh dua milyar tiga ratus sebelas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.095.610.974.093,00 (tiga triliun sembilan puluh lima milyar enam ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluh tiga rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.110.433.851.161,00 (dua triliun seratus sepuluh milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh satu rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.049.717.476,00 (dua milyar empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp319.974.716.828,00 (tiga ratus sembilan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.242.000.000,00 (empat milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp1.673.395.114.550,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset tidak berwujud.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp356.564.724.117,00 (tiga ratus lima puluh enam milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh belas rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp561.922.426.817,00 (lima ratus enam puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp703.451.548.320,00 (tujuh ratus tiga milyar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.681.415.296,00 (lima puluh milyar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima belas ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…