DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I (KETENTUAN UMUM), BAB II (JAMINAN KESEHATAN), BAB III (SASARAN DAN LINGKUP KERJA SAMA), BAB IV (FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN GRATIS), BAB V (PEMBIAYAAN DAN PELAKSANAAN KERJA SAMA), BAB VI (PENYELENGGARAAN), BAB VIA (LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN), BAB VII (PERAN SERTA MASYARAKAT), BAB VIII (KETENTUAN SANKSI)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan gratis perlu melakukan kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sehingga Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis perlu ditinjau untuk dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis; SALINAN 2 Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7.Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 9); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 2), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 3, angka 4, angka 8, angka 10, angka 11, dan angka 12 Pasal 1 diubah, diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 8a, diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 10a dan 10b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah bupati/walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5
5.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
7.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi.
8.Kerja sama adalah kesepakatan antar Gubernur dengan Bupati/Walikota dan/atau antar Gubernur/Bupati/ Walikota dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. 8a. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
9.Kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
10.Masyarakat yang dilayani dalam pelayanan kesehatan gratis adalah penduduk Sulawesi Selatan yang tergolong Miskin dan Tidak Mampu yang belum tercakup dalam pelayanan Jamiman Kesehatan Masyarakat, Asuransi Kesehatan, dan asuransi kesehatan lainnya. 10a. Orang Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. 10b. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar Iuran bagi dirinya dan keluarganya.
11.Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama, meliputi: Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya, 6 klinik, dokter praktek perorangan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
12.Pelayanan kesehatan rujukan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan di Kelas III di Fasilitas kesehatan tingkat lanjutan meliputi Rumah Sakit baik pemerintah maupun swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan diseluruh tanah air Indonesia.
13.Pelayanan Kesehatan Gratis selanjutnya disebut pelayanan adalah pelayanan dasar dan rujukan tertentu yang biayanya ditanggung Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
14.Standar pelayanan adalah pedoman yang wajib diikuti oleh pemberi pelayanan, baik oleh sarana maupun tenaga kesehatan.
15.Regionalisasi Sistem Rujukan selanjutnya disebut Regionalisasi Rujukan adalah jenjang sistem rujukan pelayanan kesehatan yang ditetapkan berdasarkan letak geografis dan wilayah.
2.Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIA JAMINAN KESEHATAN

Pasal 3A

(1)Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas jaminan kesehatan bagi penduduk yang termasuk dalam golongan:
1. a.Orang Miskin; dan
2. b.Orang Tidak Mampu.
(2)Penduduk miskin dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2. b.memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP); 7
3. c.memiliki Surat Keterangan Kelahiran; dan
4. d.terdaftar di BPJS Kesehatan sebagai peserta Jaminan Kesehatan.

Pasal 3B

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) dalam bentuk pembayaran iuran.
(2)Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada BPJS Kesehatan.
(3)Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
(4)Anggaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Provinsi ditempatkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani keuangan Daerah.
(5)Anggaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Kabupaten/Kota ditempatkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani kesehatan.

3.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pembayaran Bantuan Iuran Jaminan kesehatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3B ayat (1) dilakukan atas kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2)Pelayanan kesehatan terhadap peserta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) dan ayat
(2)dilakukan atas kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/Kota dengan BPJS Kesehatan.
(3)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dilakukan dalam bentuk perjanjian secara tertulis.
(4)Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
1. a.lingkup kerjasama;
2. b.hak dan kewajiban para pihak; 8
3. c.mulai berlakunya dan berakhirnya perjanjian kerjasama;
4. d.pembayaran;
5. e.bentuk pelayanan kesehatan;
6. f.penyelesaian perselisihan; dan
7. g.sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
(5)Pembayaran bantuan iuran yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

4.Ketentuan ayat (2) huruf a dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pelayanan kesehatan atas penerima iuran jaminan kesehatan bersifat komprehensif sesuai indikasi medis.
(2)Pelayanan sebagaimana diamksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rawat jalan tingkat pertama;
2. b.rawat inap tingkat pertama;
3. c.rawat jalan tingkat lanjutan;
4. d.rawat inap tingkat lanjutan di Kelas III rumah sakit; dan
5. e.gawat darurat.
(3)Rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama dan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di:
1. a.pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya;
2. b.klinik;
3. c.dokter Praktik Perorangan; dan
4. d.rumah Sakit.
  1. 5.Ketentuan Pasal 7 di hapus.
  2. 6.Ketentuan Pasal 8 di hapus.
  3. 7.Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB VIA LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9A

(1)Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur. 9
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekali dalam 3 (tiga) bulan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:
1. a.data penduduk yang dijamin iuran kesehatannya; dan
2. b.data iuran yang dibayarkan.

Pasal 9B

(1)BPJS Kesehatan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati atau Walikota.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:
1. a.data penduduk yang dijamin iuran kesehatannya; dan
2. b.data iuran yang dibayarkan.

Pasal 9C

(1)Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Gubernur.
(2)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(3)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:
1. a.data penduduk yang dijamin iuran kesehatannya; dan
2. b.data iuran yang dibayarkan.

Pasal 9D

(1)BPJS Kesehatan wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati atau Walikota.
(2)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:
1. a.data penduduk yang dijamin iuran kesehatannya;
2. b.data iuran yang dibayarkan; dan 10
3. c.data layanan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan.
  1. 8.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Peserta BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (2) yang menyalahgunakan kartu pesertanya untuk orang lain, dikenakan sanksi berupa:
1. a.penghentian pembayaran iuran jaminan kesehatan; dan/atau
2. b.membayar ganti rugi.
(2)Pemerintah Kabupaten/Kota yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1), Pasal 9A dan Pasal 9C dikenakan sanksi berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.penundaan pembayaran iuran peserta yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
3. c.pemutusan kerjasama.
(3)Cabang BPJS Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B dan Pasal 9D, dikenakan sanksi berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.penundaan pembayaran iuran peserta yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
3. c.pemutusan kerjasama.
(4)Pemberi layanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
1. a.teguran tertulis; dan/atau
2. b.rekomendasi pemutusan kerjasama.
(5)Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. 11 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal, 2 Nopember 2016 GUBERNUR SULAWESI SELATAN, ttd SYAHRUL YASIN LIMPO Diundangkan di Makassar pada tanggal, 3 Nopember 2016 { SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, ttd ABDUL LATIF LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 9 NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR:(9/269/2016 1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS I . UMUM Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) maka BPJS menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, diharapkan masyarakat miskin dan tidak mampu dapat memperoleh pelayanan kesehatan dengan mudah, gratis dan berkualitas. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mendukung pelaksanaan program JKN sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan perlu bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis yang akan terintegrasi ke dalam JKN. Oleh karena itu peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis perlu diubah. Peraturan Daerah ini memuat ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis yang diubah antara lain Kerja Sama Pemerintah Provinsi dengan BPJS Kesehatan, Peserta Pelayanan Kesehatan Gratis adalah masyarakat miskin dan tidak mampu, Fasilitas kesehatan adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL), Laporan dan Pertanggungjawaban, serta Sanksi Administratif. Peraturan Daerah ini diharapkan meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu di Sulawesi Selatan agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 292

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…