DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

1.KETENTUAN UMUM 2.FASILITASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN 3.FASILITASI MELALUI PROGRAM DAN PEMBIAYAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN 4.FASILITASI MELALUI BANTUAN KEUANGAN DESA

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Percepatan Pembangunan Perdesaan; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi SALINAN 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 9. 10. 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Fasilitasi adalah dukungan kemudahan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa dalam bentuk program percepatan pembangunan desa.
9.Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan berbasis perdesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa–kota, sektor kelembagaan desa dan karakteristik kawasan pemukiman.
10.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11.Bantuan Keuangan Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang diserahkan kepada Desa untuk digunakan membiayai kebutuhan desa yang sifatnya prioritas.
12.Bantuan Keuangan Desa yang Bersifat Umum adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang diserahkan kepada Desa yang peruntukan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di desa.
13.Bantuan Keuangan Desa yang Bersifat Khusus adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang diserahkan kepada Desa yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2

Percepatan Pembangunan Perdesaan melalui Bantuan Keuangan Desa dilaksanakan berdasarkan asas:

a.adil;
b.efisien;
c.efektif;
d.transparan;
e.akuntabel;
f.partisipatif; dan
g.disiplin anggaran

Pasal 3

{{{ {{{{ {{ Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi percepatan Pembangunan Perdesaan melalui Bantuan Keuangan Desa yaitu:

a.memperkuat kemampuan keuangan Desa dalam memaksimalkan kinerja pelaksanaan dan hasil dari program-program yang direncanakan.
b.meningkatkan kualifikasi Desa sebagai hasil dari pelaksanaan percepatan pembangunannya; dan
c.mewujudkan kesejahteraan penduduk Desa.

BAB II

FASILITASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

Pasal 4

(1)Fasilitasi percepatan pembangunan perdesaan meliputi:
1. a.program dan pembiayaan percepatan pembangunan perdesaan; dan
2. b.Bantuan Keuangan Desa.
(2)Program dan pembiayaan percepatan pembangunan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan program Pemerintah Daerah yang meliputi :
1. a.usaha perbaikan perekonomian Desa;
2. b.peningkatan infrastruktur Desa;
3. c.penataan kelembagaan Desa; dan
4. d.kerjasama antar Desa.

BAB III

FASILITASI MELALUI PROGRAM DAN PEMBIAYAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

Pasal 5

(1)Usaha perbaikan perekonomian Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dapat berbentuk:
1. a.peningkatan keterampilan penduduk Desa ke arah usaha atau kegiatan produktif;
2. b.pemanfaatan sumber daya Desa dalam menghasilkan komoditi atau produk yang bernilai ekonomi;
3. c.penciptaan teknologi produksi yang bernilai ekonomi; dan/atau
4. d.perluasan kesempatan kerja dan/atau kesempatan berusaha bagi penduduk Desa.
(2)Peningkatan infrastruktur Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dapat berbentuk:
1. a.infrastruktur transportasi dan komunikasi;
2. b.infrastruktur pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan;
3. c.infrastruktur Pendidikan dan kesehatan; dan
4. d.infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi desa.
(3)Penataan kelembagaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dapat berbentuk:
1. a.peningkatan kapasitas aparat Desa dan lingkungan; dan
2. b.peningkatan kapasitas anggota Badan Perwakilan Desa.
(4)Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dapat berbentuk:
1. a.badan kerja sama antar Desa;
2. b.melalui kerjasama antar badan usaha milik Desa; dan
3. c.mendorong Pemerintah Daerah untuk membentuk pengembangan kawasan prioritas percepatan pembangunan perdesaan.

BAB IV

FASILITASI MELALUI BANTUAN KEUANGAN DESA

Pasal 6

(1)Bantuan Keuangan Desa kepada Pemerintah Desa, meliputi:
1. a.Bantuan Keuangan yang Bersifat Umum; dan
2. b.Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus.
(2)Pemberian Bantuan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7

(1)Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
(2)Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 22 November 2019 GUBERNUR SULAWESI SELATAN ttd M. NURDIN ABDULLAH Diundangkan di Makassar pada tanggal 25 November 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN ttd ABDUL HAYAT LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (9-370/2019). 1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN I. UMUM Pembangunan Desa mempunyai peran penting dalam konteks pembangunan nasional, selain karena mencakup bagian terbesar dari wilayah Negara Republik Indonesia, juga karena sekita 70 % jumlah penduduk indonesia bermukin di desa. Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih terarah, terfokus dan lancar terutama program kegiatan pemerintah desa yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat desa dengan dasar pertimbangan bahwa akan memberikan suatu kehidupan yang layak dan makmur bagi masyarakat desa. Kemudian yang paling berperan di dalam pembangunan perdesaan adalah Pemerintah Desa itu sendiri terutama di dalam menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa lokal dam peningkatan partisipasi komponen masyarakat perdesaan melalui penyusunan program-program pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki, baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA), peningkatan keterkaitan pembangunan pada berbagai sektor, dan keterkaitan antara wilayah dalam rangka memperkuat pembangunan daerah secara menyeluruh. Disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan pengangguran serta masalah sosial budaya lainnya dapat diatasi tahap- demi tahap. 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Untuk mendukung upaya memajukan desa di Sulawesi Selatan, maka dapat dilakukan melalui fasilitasi percepatan pembangunan perdesaan. Fasilitasi dimaksud dapat berupa dukungan program dan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi, serta dalam bentuk bantuan keuangan desa terhadap program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Dukungan program dan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi dapat dilakukan setiap tahun dengan merujuk atau menjabarkan kebijakan pembangunan perdesaan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Selatan. Sedang bantuan keuangan desa dimaksudkan sebagai dukungan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa dalam membiayai program Pemerintah Desa yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, namun belum memperoleh pendanaan yang maksimal dari sumber-sumber penerimaan desa yang sah atau memang sama sekali belum memiliki sumber pembiayaan. Dalam rangka menciptakan semua itu, maka integrasi, konsistensi dan proporsi, dan kemampuan keuangan desa terhadap program kegiatan masyarakat senantiasa dalam pengelolaannya disesuaikan dengan potensi dan kondisi, agar sasaran dan target capaian tepat sesuai anggaran telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa dana yang telah disiapkan dalam kaitannya dengan kegiatan yang menjadi urgen dalam kehidupan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran yang tersedia dengan pertimbangan bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat menjamin kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. 3 Oleh karena itu keselarasan program kegiatan dilaksanakan dengan cara keseluruhan kegiatan pembangunan yang ada harus di arahkan pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat, sehingga hasil dari pembangunan yang dilaksanakan pada akhirnya memberikan respon yang positif untuk kepentingan pembangunan, disertai dengan pertanggungjawaban yang dilakukan secara sistematis, transparan dan akuntabilitas, serta memberi dampak sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perencanaan serta penanggaran yang telah ditentukan. Persoalannya adalah sumber keuangan desa yang merupakan kebijakan dari pusat maupun daerah disinyalir belum sepenuhnya ter akses terutama desa-desa terpencil, dapat mengatasi adanya kesenjangan, angka kemiskinan dan penganggguran, apalagi menciptakan pembangunan desa yang tumbuh inklusif dan mandiri sebagai mana visi misi Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam pandangan seperti itu tentu, Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dalam perspektif bantuan keuangan desa perlu menjadi perhatian dan menata bantuan tersebut melalui pendekatan langsung dengan tidak mengabaikan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan desa terkait pula dengan pembinaan dan pengembangan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang tentang desa. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan adil adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaan dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif. Huruf b Yang dimaksud dengan “efisien” adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. 4 Huruf c Yang dimaksud dengan “efektif” adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Huruf d Yang dimaksud dengan “transparan” adalah merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan negara dan keuangan daerah serta keuangan desa. Huruf e Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Huruf f Yang dimaksud “partisipatif” adalah keterlibatan berbagai pihak di dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian bantuan keuangan desa. Huruf g Yang dimaksud “disiplin anggaran” adalah konsistensi pengelolaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan. Tujuan tersebut dimaksudkan agar keadaan perekonomian di desa yang memperoleh bantuan keuangan desa lebih meningkat atau lebih baik ke arah kemandirian.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas. Pasal 4 Ayat 1 Huruf a 5 Pemerintah provinsi setiap tahunnya dapat menetapkan program dan sekaligus pembiayaan atas program tersebut sebagai penjabaran dari RPJMD terkait dengan kebijakan pembangunan perdesaan. Huruf b Bantuan keuangan desa tersebut berupa pembiayaan oleh Pemerintah Provinsi terhadap program Pemerintah Desa yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa. Ayat 2 Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…