DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 23 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II UNSUR DAN JENIS PESANTREN BAB III PERENCANAAN BAB IV PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN, REKOGNISI, DAN AFIRMASI BAB V FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN BAB VI DUKUNGAN FUNGSI PENDIDIKAN PESANTREN BAB VII DUKUNGAN FUNGSI DAKWAH BAB VIII DUKUNGAN FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAB IX KERJA SAMA BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT BAB XI PENDANAAN BAB XII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 42, Pasal 46, dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN pelaksanaan . . . Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin kemampuan . . . pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Unit Kerja adalah organisasi Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan, pembangunan, pendidikan, keagamaan, pemberdayaan, kesejahteraan, kesehatan, ekonomi, dan informasi teknologi.
7.Pondok Pesantren atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam Rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning dan/atau dirasah islamiah.
9.Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
10.Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
11.Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan Pemberdayaan Masyarakat.
12.Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan Pemberdayaan Masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
13.Fasilitasi Pesantren adalah bantuan dan dukungan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan Pemberdayaan Masyarakat.
14.Sarana dan Prasarana adalah ketersediaan lokal, asrama, perpustakaan, laboratorium, sarana ibadah, informasi dan teknologi yang dimiliki oleh Pesantren.
15.Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan

b.perencanaan . . . kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.
1. 16.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan di Pesantren.
2. 17.Kiai, Anre Gurutta, Ustaz atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu dirasah islamiah dan menguasai kitab kuning yang berperan sebagai figur, teladan, dan pengasuh Pesantren.
3. 18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 2

Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan berlandaskan asas:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan;
c.kemandirian;
d.keberdayaan;
e.kemaslahatan;
f.multikultural;
g.kemanusiaan;
h.profesionalitas;
i.akuntabilitas;
j.keberlanjutan; dan
k.kepastian hukum.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sehingga dapat dilakukan secara terencana, terarah, terukur, dan terkoordinasi berdasarkan kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan;
b.mendorong pengembangan Pesantren yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi, kreativitas, dan inovasi masyarakat yang berbasis pada nilai keislaman, filosofi kebangsaan, dan kearifan lokal;
c.memperluas akses dan keberlangsungan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk menempuh Pendidikan Pesantren;
d.meningkatkan partisipasi sivitas Pesantren dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dunia usaha di Daerah; dan
e.memfasilitasi Sarana dan Prasarana infrastruktur Pesantren dalam upaya optimalisasi fungsi Pesantren.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.unsur dan jenis Pesantren; dan . . .
b.perencanaan;
c.pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, dan afirmasi;
d.fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
e.dukungan fungsi pendidikan;
f.dukungan fungsi dakwah;
g.dukungan Pemberdayaan Masyarakat oleh Pesantren;
h.penyelenggaraan kerja sama;
i.partisipasi masyarakat;
j.pendanaan;
k.monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
l.penutup.

BAB II

UNSUR DAN JENIS PESANTREN

Pasal 5

(1)Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi unsur-unsur yang terdiri:
1. a.Kiai;
2. b.Santri yang bermukim di Pesantren;
3. c.pondok atau asrama;
4. d.masjid atau musala; dan
5. e.kajian kitab kuning dan/atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
(2)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pendidikan Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal maupun nonformal dan terdaftar pada instansi kementerian yang menyelanggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional terdiri atas:
1. a.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
2. b.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin; atau
3. c.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menetapkan perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan.
(2)Penyusunan perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana pembangunan jangka panjang Daerah.
(3)Perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan rencana strategis Perangkat Daerah Pasal 11 . . . dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Penyusunan perencanaan Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangun yang berkoordinasi dengan Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

BAB IV

PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN, REKOGNISI, DAN AFIRMASI

Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren terhadap upaya:

a.Pembinaan Pesantren;
b.Pemberdayaan Pesantren;
c.Rekognisi Pesantren; dan
d.Afirmasi Pesantren.

Pasal 9

Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan untuk:

a.peningkatan pengetahuan, wawasan, dan keahlian sumber daya manusia Pesantren;
b.peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren; dan
c.peningkatan keahlian manajerial Pesantren.

Pasal 10

(1)Pembinaan peningkatan pengetahuan, wawasan, dan keahlian sumber daya manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dalam bentuk:
1. a.penyelenggaraan kerja sama dalam program pendidikan dan pelatihan;
2. b.penyelenggaraan halakah, lokakarya (workshop), seminar, dan kegiatan pelatihan lainnya; dan
3. c.pemberian beasiswa bagi sumber daya manusia Pesantren.
(2)Pembinaan peningkatan pengetahuan, wawasan, dan keahlian sumber daya manusia Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat dan dapat berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait. masyarakat . . .

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…