DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

PASAL 1 PASAL 2 PASAL 3 PASAL 4 PASAL 5 PASAL 6 PASAL 7 PASAL 8 PASAL 9 PASAL 10 PASAL 11 PASAL 12 PASAL 13 PASAL 14 PASAL 15 PASAL 16 PASAL 17 PASAL 18 PASAL 19

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan perwujudan dari rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara pemerintah daerah dengan dewan perwakilan rakyat daerah pada tanggal 19 September 2024;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 309 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang- undang mengenai keuangan negara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

c.pembiayaan. . .
1. 3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
2. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 berjumlah Rp9.746.738.896.416,00 (sembilan triliun tujuh ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp9.740.758.860.954,00
b.Belanja Daerah Rp9.610.738.896.416,00 surplus Rp 130.019.964.538,00
a.pendapatan . . .
c.pembiayaan Daerah
1. 1.penerimaan Rp 5.980.035.462,00
2. 2.pengeluaran Rp 136.000.000.000,00 pembiayaan netto Rp (130.019.964.538,00) sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp9.740.758.860.954,00 (sembilan triliun tujuh ratus empat puluh miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp4.834.511.401.954,00 (empat triliun delapan ratus tiga puluh empat miliar lima ratus sebelas juta empat ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.164.485.496.517,00 (empat triliun seratus enam puluh empat miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp307.051.041.976,00 (tiga ratus tujuh miliar lima puluh satu juta empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp137.925.289.386,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp225.049.574.075,00 (dua ratus dua puluh lima miliar empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp4.897.425.615.000,00 (empat triliun delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. f.belanja . . .
2. a.pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
3. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.897.425.615.000,00 (empat triliun delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh lima juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp8.821.844.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp8.821.844.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp9.610.738.896.416,00 (sembilan triliun enam ratus sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp6.358.651.066.108,91 (enam triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar enam ratus lima puluh satu juta enam puluh enam ribu seratus delapan koma sembilan satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
(6)Belanja . . .
1. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.995.953.525.033,91 (tiga triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga puluh tiga koma sembilan satu rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp2.111.524.352.215,00 (dua triliun seratus sebelas miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima belas rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.008.853.800,00 (tiga puluh satu miliar delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp219.339.935.060,00 (dua ratus sembilan belas miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam puluh rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp824.400.000,00 (delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp899.749.873.187,09 (delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh tujuh koma nol sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp289.641.800.663,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp173.679.836.436,49 (seratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh enam koma empat sembilan rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp382.723.015.310,60 (tiga ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima belas ribu tiga ratus sepuluh koma enam nol rupiah).
1. d.penerimaan . . .
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp51.883.131.537,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.822.089.240,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…