DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 06 Tahun 2014

Nomor: 06
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Program Penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma sebagai salah satu wujud dari niat luhur para penyelenggara pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang ingin menghapus diskriminasi bagi warganya dalam mengakses keadilan. Dengan kata lain, orang miskin, rakyat jelata, atau kaum papah sekalipun yang berada di wilayahnya, wajib di lindungi atau dibela, ketika mereka berhadapan dengan (kasus) hukum. Asas tidak ada biaya-tidak ada perkara, sudah saatnya di tinggalkan, karena dipandang bertentangan dengan asas keadilan dan kesempatan memperoleh akses keadilan untuk semua (Justice for all). Dan asas itu perlu diganti dengan berperkara secara cuma-cuma, kecuali bagi yang mampu.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masyarakat miskin pada umumnya masih sangat sulit mengakses keadilan, karena terkendala faktor ekonomi, oleh karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma;
c.bahwa pengaturan atas penyelenggaraan bantuan hukum secara cuma-cuma, memerlukan landasan hukum sebagai pedoman dan tertib administrasi bersama, sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara substansial dan prosedural;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA MASYARAKAT MISKIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan menteri dalam negeri. Sulawesi Tenggara dengan Pengubahan Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2687);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2.Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Biro Hukum adalah unit kerja yang melekat pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, selanjutnya disebut Penyelenggaraan Bantuan Hukum, adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum yang diselenggarakan melalui program Penyelenggaraan Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu dan sangat memerlukan jasa hukum dari Pemberi Bantuan Hukum untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum yang dihadapinya.
9.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
10.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Penerima Bantuan Hukum.
11.Verifikasi lembaga adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, dan dokumen yang diserahkan oleh lembaga bantuan hukum.
12.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Tim Verifikasi Provinsi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14.Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, yang bersifat mengatur, dan dibuat untuk melaksanakan Peraturan Daerah.
15.Keputusan Gubernur adalah keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang bersifat menetapkan, dan dibuat untuk melaksanakan Peraturan Daerah.
16.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.
17.Hari adalah hari kerja.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan di depan Hukum;
c.keterbukaan;
d.efektifitas; dan
e.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin bertujuan untuk:

a.meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat miskin atau tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum di pengadilan;
b.menjamin pelayanan bantuan hukum dilaksanakan secara merata terhadap masyarakat miskin ketika berhadapan dengan proses hukum; dan
c.meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai penduduk di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
(2)Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi bidang hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara baik dilaksanakan secara litigasi maupun non-litigasi.
(3)Penyelenggaraan Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
1. a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
2. b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
3. c.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
(4)Penyelenggaraan Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.mediasi;
4. d.pemberdayaan masyarakat; dan/atau
5. e.pendampingan di luar pengadilan.

BAB IV

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Bantuan Hukum diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum, baik yang didirikan secara independen oleh masyarakat sipil, maupun yang berada di bawah organisasi masyarakat tertentu.
(2)Lembaga Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki persyaratan, yang meliputi:
1. a.berbadan hukum;
2. b.telah melalui verifikasi lembaga dan terakreditasi;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 6

(1)Dalam hubungan tugas dengan Pemerintah Provinsi, Pemberi Bantuan Hukum memiliki hak dan Kewajiban.
(2)Hak Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: menerima anggaran dari Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan daerah ini;
(3)Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
1. a.melaporkan kepada Gubernur tentang program Pemberian Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan;
2. b.melaporkan setiap penggunaan anggaran daerah yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan peraturan daerah ini; dan
3. c.memberikan Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 7

(1)Dalam hubungan untuk menjalankan kuasa dan/atau pembelaan dengan Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum memiliki hak dan kewajiban.
(2)Hak Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu, hak untuk meminta bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar.
(3)Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
1. a.memberikan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut, tidak mencabut surat kuasa khusus;
2. b.memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara di mana ia menerima uang jasa dari klien lainnya;
3. c.memberikan keterangan yang benar, sehingga tidak menyesatkan Penerima Bantuan Hukum;
4. d.tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi Penerima Bantuan Hukum; dan
5. e.memberikan Bantuan Hukum dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 8

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Pasal 9

(1)Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum:
1. a.berhak mendapatkan informasi atau dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum baik dari Pemberi Bantuan Hukum maupun dari Pemerintah Provinsi;
2. b.berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tingkat proses peradilan; dan
3. c.berkewajiban membantu kelancaran proses pemberian Bantuan Hukum yang diberikan kepadanya.

BAB VI

PENYELENGGARA BANTUAN HUKUM

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Gubernur dan dilaksanakan oleh Pemberi bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan daerah ini.
(2)Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan atas penyelenggaraan bantuan hukum;
2. b.menyusun rencana anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
3. c.mengelola anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
4. d.menyusun dan menyampaikan laporan Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran; dan
5. e.melaporkan penyelenggaraan bantuan hukum kepada menteri.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…