Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) memiliki mandat konstitusional untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, bertanggung jawab atas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Lembaga ini signifikan sebagai garda terdepan implementasi kebijakan nasional dan penyelesaian masalah lokal, mencakup infrastruktur, ekonomi, sosial, hingga penanganan bencana. Ruang lingkup operasional Pemprov Sulteng meliputi regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta program pembangunan strategis. Intervensi utamanya mencakup penanganan konflik agraria, literasi digital berbasis HAM, keterbukaan informasi publik, dan respons cepat terhadap bencana alam di wilayah rawan gempa.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) memiliki mandat konstitusional untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai garda terdepan dalam implementasi kebijakan nasional serta penyelesaian masalah-masalah lokal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Ruang lingkup tugas Pemprov Sulteng mencakup aspek regulasi melalui penetapan Peraturan Daerah, pelayanan publik dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta program pembangunan di berbagai sektor. Lembaga ini juga aktif dalam mendorong literasi digital berbasis HAM dan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.
Beberapa program strategis Pemprov Sulteng meliputi penanganan konflik agraria, peningkatan literasi digital berbasis HAM, dan penguatan keterbukaan informasi publik. Selain itu, respons cepat terhadap bencana alam, seperti gempa bumi 6,7 M pada Juni 2026, menunjukkan komitmen dalam menjaga keselamatan dan memenuhi kebutuhan dasar warga.
Pemprov Sulteng berperan aktif dalam isu-isu nasional, terutama dalam penanganan dan pemulihan pasca-bencana, mengingat wilayahnya rawan gempa. Upaya mendorong literasi digital berbasis HAM dan keterbukaan informasi publik juga sejalan dengan agenda nasional untuk peningkatan kualitas demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.
Warga dapat berurusan dengan Pemprov Sulteng untuk berbagai layanan, mulai dari pengaduan konflik agraria dan penyalahgunaan wewenang, hingga pembayaran pajak kendaraan melalui aplikasi Bapenda Mobile Sulteng. Layanan kesehatan, sosial, dan akses informasi publik juga tersedia melalui dinas-dinas terkait atau situs resmi pemerintah provinsi.
Sebagai entitas pemerintahan daerah yang vital, Pemprov Sulteng memegang peran krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Dengan mandat yang luas dan berbagai program strategis, Pemprov Sulteng berkomitmen untuk melayani masyarakat dan menjawab tantangan pembangunan di wilayahnya.
DokumenLihat semua
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 4 Tahun 2016
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai: 1) prinsip dan tata cara dalam penetapan tarif retribusi; 2) tata cara pemungutan retribusi; 3) tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; 4) tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; 5) tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa; 6) pemeriksaan retribusi;
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2020
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang kriteria pemberian, Besaran Dan Perubahan Nilai Tambahan Penghasilan Pegawai, Penilaian Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, Cara Menghitung Nilai, Hari Kerja Dan Jam Kerja, Tata Cara Pembayaran, serta Pembinaan Dan Pengawasan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2021
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD TA 2021 berjumlah Rp4.297.164.739.359,00.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2014
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan huruf h Pasal 6 diubah 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah 3.Ketentuan angka 1, angka 2 dan angka 3 huruf c, angka 1, angka 2 dan angka 3 huruf d, angka 1, angka 2 dan angka 3 huruf e, dan angka 1, angka 2 dan angka 3 huruf f ayat (1) Pasal 8 dihapus, serta ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g 4.Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A 5. Ketentuan Pasal 18 diubah 6.di antara Pasal 28A dan Pasal 29 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 28B, Pasal 28C dan Pasal 28D 7. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 29A dan Pasal 29B 8. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 9.Lampiran X diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 29 Tahun 2016
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015 terdiri dari atas: a. Pendapatan sebesar Rp2.901.587.582.553,16; b. Belanja sebesar Rp2.953.280.683.117,67; c. Pembiayaan sebesar Rp129.129.772.307,69; d. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp. 77.436.671.743,18.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2018
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: 1) klasifikasi barang dan jenis persediaan; 2) asas pengelolaan barang persediaan; 3) pejabat pengelola barang persediaan; 4) perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang persediaan; 5) penatausahaan barang persediaan; 6) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; 7) penyelesaian kerugian daerah; 8) pembiayaan.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 48 Tahun 2017
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang ruang lingkup JRA Substantif di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi : a. pertanian; c. perhubungan; d. kelautan dan perikanan; e. penanaman modal; f. lingkungan hidup; g. perindustrian; h. koperasi dan usaha kecil, dan menengah; i. komunikasi dan informatika; j. perencanaan pembangunan; k. pembangunan daerah tertinggal; l. penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan serta pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi; m. kehutanan; n. statistik; o. penanggulangan bencana; p. pendidikan dan kebudayaan; q. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; r. agama; s. perpustakaan; t. pariwisata dan ekonomi kreatif; u. sosial; v. kesehatan; w. pendidikan dan pelatihan; x. kearsipan; y. kependudukan dan keluarga berencana; z. keamanan dan ketertiban; aa. penanggulangan narkoba; bb. persandian; dan cc. Pemerintah Daerah.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 42 Tahun 2019
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan; Prosedur Permohonan Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan; Laporan.