DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 08 Tahun 2014

Nomor: 08
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 September 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan yang dibutuhkan dalam rangka mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, mendekatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, serta meningkatkan kesinambungan tenaga kesehatan agar lebih berkualitas. Gagasan pentingnya Perda dimaksud, tentu sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan dijalankan sesuai dengan perubahan paradigma pelayanan kesehatan itu.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, diperlukan peraturan yang menjadi dasar dalam melakukan pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07), menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637).
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah. 3
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Tengah.
6.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9.Tenaga kesehatan warga negara asing adalah warga negara asing pemegang izin tinggal terbatas yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan dan bermaksud bekerja atau berpraktik di fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah.
10.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
11.Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang melakukan pemeriksaan dan konsultasi kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Tenaga Kesehatan.
12.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
13.Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi.
14.Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seseorang tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya di seluruh Indonesia setelah
15.Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya.lulus Uji Kompetensi.
16.Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. 4
17.Surat Izin Kerja yang selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang telah lulus uji kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
18.Surat Izin Praktik yang selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan untuk menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan.
19.Penugasan Khusus adalah pendayagunaan secara khusus Tenaga Kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan, Daerah Bermasalah Kesehatan, serta Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D di kabupaten yang memerlukan pelayanan medik spesialistik.
20.Organisasi Profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan.
21.Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri dan profesional yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan mengenai pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan, berasaskan:

a.kepastian Hukum
b.berpihak kepada masyarakat;
c.pemerataan dan keadilan;
d.pengabdian serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
e.penguatan kelembagaan dan kerja sama;
f.transparansi;
g.tidak diskriminatif; dan
h.etika dan profesionalitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan tenaga kesehatan yang merata dan proporsional baik dari segi jumlah maupun mutu guna mencapai pembangunan kesehatan berkelanjutan yang optimal di Sulawesi Tengah.

Pasal 4

Pengaturan mengenai Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan, 5 bertujuan:

a.merencanakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan yang beretika dan profesional;
b.mendayagunakan tenaga kesehatan secara merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
c.memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan;
d.meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan;
e.meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
f.Mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya sesuai standar profesi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan atas Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:

a.Tenaga kesehatan;
b.Perencanaan kebutuhan;
c.Pengadaan;
d.Pendayagunaan; dan
e.pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

TENAGA KESEHATAN

Pasal 6

Jenis Tenaga kesehatan terdiri dari:

a.tenaga medis yang meliputi dokter dan dokter gigi;
b.tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan;
c.tenaga kefarmasian meliputi apoteker, asisten apoteker dan tenaga tehnis kefarmasian;
d.tenaga kesehatan masyarakat meliputi kesehatan masyarakat, epidemiolog, sanitarian;
e.tenaga gizi meliputi dietisien dan nutrisionis; 6
f.tenaga keterapian fisik;
g.tenaga keteknisian medis; dan
h.tenaga kesehatan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Hak setiap orang atas tenaga kesehatan, meliputi:

a.memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.
b.memperoleh informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
c.memperoleh informasi tentang biaya pengobatan;
d.menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab;
e.memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; dan
f.memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.

Pasal 8

Kewajiban setiap orang atas tenaga kesehatan, meliputi:

a.memberi informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
b.mematuhi nasihat dan petunjuk yang diberikan tenaga kesehatan;
c.mematuhi ketentuan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan;
d.memberi imbalan jasa kepada tenaga kesehatan atas pelayanan yang diterima; dan
e.menghormati hak tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesinya.

Pasal 9

Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya berhak:

a.memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi;
b.memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan dan keluarganya; 7
c.menerima imbalan jasa berdasar kewajaran dan kepatutan;
d.memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
e.mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan karir dan profesinya;
f.memperoleh penghargaan atas prestasi kerja; dan
g.atas hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Tenaga kesehatan dalam menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesian wajib :

a.memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
b.memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
c.menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
d.membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan dan tindakan yang dilakukan;
e.merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai; dan
f.melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…