DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 18 Tahun 2014

Nomor: 18
Tahun: 2014
Ditetapkan: 26 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 112

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kepedulian atas kesamaan hak dan kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan Penyandang Disabilitas bermakna adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk mendukung pemenuhan hak-hak yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas. Untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran Penyandang Disabilitas perlu diselenggarakan upaya pemenuhan hak dan penyediaan aksesibilitas yang lebih memadai dalam rangka menciptakan kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Kenyataan saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat Penyandang Disabilitas belum didukung dengan peraturan perundang-undangan di daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa u n t u k mewujudkan kesamaan kedudukan, h a k , kewajiban d a n p e r a n Penyandang Disabilitas p e r l u diselenggarakan upaya pemenuhan h a k d a n penyediaan aksesibilitas y a n g l e b i h m e m a d a i d a l a m r a n g k a menciptakan kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas di Provinsi Sulawesi Tengah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan d a n k e p a s t i a n hukum k e p a d a s e m u a p i h a k y a n g t e r l i b a t d a l a m pemenuhan hak dan penyediaan aksesibilitas Penyandang Disabilitas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam h u r u f a , h u r u f b dan h u r u f c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan d a n Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Mengingat : 1 . Pasal 1 8 a y a t (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1 9 6 4 t e n t a n g Pembentukan D a e r a h T i n g k a t I Sulawesi Tengah d a n Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 4 7 P r p Ta h u n 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah d a n Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi U n d a n g - U n d a n g ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k Indonesia Ta h u n 1 9 6 4 N o m o r 9 4 , Ta m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 1 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara R e p u b l i k Indonesia Nomor 3670);
4.Undang-Undang N o m o r 3 2 T a h u n 2 0 0 4 t e n t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 0 4 N o m o r 1 2 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 2 Ta h u n 2 0 0 8 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2 0 0 4 t e n t a n g Pemerintahan D a e r a h (Lembaran Negara R e p u b l i k I n d o n e s i a Ta h u n 2 0 0 8 N o m o r 5 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N o m o r 4844);
5.U n d a n g - Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention O n T h e Rights O f Persons W i t h Disabilities (Konvensi M e n g e n a i H a k - H a k Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN D A N PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a.h a k dan kewajiban;
b.kesamaan kesempatan;
c.p e r a n serta masyarakat; dan
d.koordinasi, pembinaan dan pengawasan. BAB HI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Setiap Penyandang Disabilitas m e m p u n y a i hak dan kesempatan yang sama dalam aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 4

Setiap Penyandang Disabilitas berhak memperoleh :

a.pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
b.pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasan, pendidikan dan kemampuannya;
c.perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikrnati hasil-hasilnya;
d.aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
e.rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; 3
f.pelayanan kesehatan; dan
g.h a k yang sama u n t u k menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya.

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

a.menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemenuhan h a k Penyandang Disabilitas secara sistematis, komprehensif, konsisten dan implernentatif;
b.mengemba_ngkan d a n memperkuat kerjasama dengan berbagai p i h a k dalam m e l a k u k a n penyelenggaraan p e m e n u h a n h a k Penyandang Disabilitas;
c.m e m b a n t u dan metnfasilitasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam mengatasi perrnasalahan penyelenggaraan pemenuhan h a k Penyandang Disabilitas; dan
d.m e l a k u k a n k a r n p a n y e , d a n sosialisasi t e r h a d a p penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang BAB TV KESAMAAN DAN KESEMPATAN

Pasal 6

Setiap Penyandang Disabilitas m e m p u n y a i kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 7

Kesarnaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas d a l a m segala aspek kehidupan d a n penghidupan diselenggarakan melalui pemenuhan h a k Penyandang Disabilitas serta penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

(2)Pemenuhan h a k Penyandang Disabilitas serta penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas d i m a k s u d k a n untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih rnenunjang Penyandang Disabilitas dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat. Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas s e r t a penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkeseimbangan.
(3)

Pasal 8

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas s e r t a penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dapat berbentuk:

a.fisik; dan
b.n o n fisik. 4

Pasal 9

(1)Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas s e r t a penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas berbentuk f i s i k sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 h u r u f a dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum meliputi:
1. a.aksesibilitas pada bangunan umum;
2. b.a k e s i b i l i t a s pada jalan umum;
3. c.aksesibilitas pada pertamanan dan permakaman umum;
4. d.aksesibilitas pada angkutan umum;
5. e.aksesibilitas pada sarana keagamaan;
6. f.aksesibilitas pada sarana pendidikan; dan
7. g.aksesibilitas pada sarana ketenagakerjaan.
(2)Pemenuhan h a k Penyandang Disabilitas serta penyediaan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
1. a.pelayanan informasi; dan
2. b.pelayanan khusus.

Pasal 10

A.ksesibilitas pada bangunan u m u m sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menyediakan:

a.tanda;
b.akses ke, d a r i d a n d i dalam bangunan berupa j a l u r penghubung dan c. d. e. f. g• h. i. pedestrian yang dilengkapi dengan jalur pemandu dan jalur peringatan; pegangan rambat; pintu, tangga khusus untuk bangunan bertingkat; tempat parkir dan tempat naik turun penumpang; toilet; tempat minum; tempat telepon; dan peringatan darurat.

Pasal 11

Aksesibitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyediakan:

a.t a n d a ;
b.a k s e s ke, d a r i d a n d i dalam bangunan berupa j a l u r penghubung dan pedestrian yang dilengkapi dengan jalur pemandu dan jalur peringatan;
c.pegangan rambat;
d.akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
c.jembatan penyeberangan;
f.j a l u r penyeberangan bagi pejalan kaki;
g.tempat parkir dan naik turun penumpang;
h.tempat pemberhentian kendaraan umum;
i.t r o t o a r bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda; dan
j.terowongan penyeberangan.

Isi peraturan

Teks112PDFHirarki

Memuat teks peraturan…