DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pencegahan Penularan; Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan; Rehabilitasi Serta Mitigasi Dampak Sosial dan Ekonomi; Penciptaan Lingkungan yang Kondusif dan Promosi Kesehatan; Tenaga Kesehatan, Perbekalan, dan Pembiayaan; Kerahasiaan; Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi; Peran Serta Masyarakat; dan Penyidikan. Melalui peraturan ini, diharapkan adanya kebijakan pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi berbagai penyakit yang semuanya dilakukan secara terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan. Diharapkan juga adanya perlindungan hak asasi, karena masalah pengendalian HIV dan AIDS bukan permasalahan medis semata, tetapi didalamnya juga terdapat dimensi penegakan HAM. ODHA adalah kelompok yang sangat rentan mendapatkan perlakuan diskriminasi, stigmatisasi, perlakuan tidak menyenangkan, dan kekerasan.

Isi peraturan

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah tentang pengendalian HIV, AIDS dan IMS adalah u n t u k mernberikan l a n d a s a n h u k u m s e r t a m e n d o r o n g komitmen Pemerinta.h Daerah d a l a m mengatur, memfasilitasi, d a n mengkoordinasikan upaya pengendalian HIV, AIDS dan IMS, sekaligus mendorong peran-serta masyarakat secara optimal

Pasal 3

Tujuan pengaturan pengendalian HIV, AIDS dan IMS adalah untuk:

a.memenuhi k e b u t u h a n masyarakat terhadap informasi d a n layanan y a n g komprehensif, aman, b e r m u t u d a n terjangkau sehingga mereka terbebas dan HIV- AIDS.
b.melindungi masyara.kat dengan memutus math rantai penularan HIV-AIDS dan IMS.
c.meningkatkan Kualitas hidup orang yang terinfeksi HIV.
d.mengurangi serta menghilangkan dampak sosial d a n ekonomi dari epidemi HIV-AIDS.
e.menciptakan I i n g k u n g a n m a s y a r a k a t t a n p a s t i g m a d a n diskriminasi terhadap penderita HIV- AIDS.
f.meningkatkan peran d a n kemitraan dalam pengendalian H I V, AIDS dan 1MS antar lembaga pemerintah yang berada di daerah, ,pemerintah d a e r a h , o r g a n i s a s i n o n p e m e r i n t a h , l e m b a g a pendidikan, organisasi masyarakat, sektor swasta d a n d u n i a usaha, populasi kunci, organisasi profesi dan mitres internasional ;' dan
g.meningkatkan koordinasi pengendalian HIV- AIDS dan IMS oleh berbagai pemangku kepentingan. 4 4_ BAB I I I RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang l i n g k u p pengaturan pengendalian H I V , A I D S d a n I M S sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.pencegahan penularan;
b.perawatan, dukungan dan pengobatan;
c.rehabilitasi serta rnitigasi dampak sosial dan ekonomi;
d.penciptaan lingkungan kondusif dan promosi kesehatan;
e.tenaga kesehatan, perbekalan, dan pembiayaan;
f.kerahasiaan;
g.komisi penanggulangan AIDS Provinsi; clan
h.peran serta masyarakat.

BAB IV

PENCEGAHAN PENULARAN

Pasal 5

(I). Kegiatan pencegahan ciilakukan secara komprehensif, Integratif dan partisipatif, serta berkelanjutan, d a n dilakulcan melalui pengembangan kebijakan yang meliputi:

a.m e n j a m i n efektifitas usaha pengendalian HIV, AIDS dan IMS;
b.m e l a k u k a n pendidikan, pelatihan dan keterampila.n hidup untuk menghindari infeksi HIV, IMS dan penggunaan Napza;
c.m e n d o r o n g pelaksanakan pemeriksaan IMS, K T sukarela kepada populasi kunci;
d.m e n j a m i n terlaksananya kewaspadaan standar pada sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik Pemerintah Daerah maupun swasta;
e.m e n j a m i n terlaksana shining HIV terhadap seluruh darah, produk darah, cairan, organ dan jaringan tubuh yang akan didonorkan kepada orang lain;
f.memfasilitasi pengembangan pelaksanaan pelayanan untuk program Pencegahan Penularan HIV-AIDS dan IMS dan I b u ke anak;
g.memfasilitasi tersedianya jarum suntik steril dan program metadhone d i kalangan pengguna napza s u n t i k u n t u k mendukung program pengurangan dampak buruk;
h.menerapkan penggunaan jarum suntik steril dalam setiap layanan kesehatan d a n pemusnahan jarum suntik bekas pakai; 5
i.m e l a k s a n a k a n surveilans epidemiologi HIV/AIDS d a n IMS, dan surveilans perilaku; dan
j.m e l a k u k a n m o n i t o r i n g d a n e v a l u a s i a t a s pelaksanaan kegiatan pengendalian.

(2). K e b i j a k a n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengembangan jejaring.

Pasal 6

(1)S e t i a p u n i t pelayanan kesehatan t e r m a s u k p r a k t e k m a n d i r i melaksanakan KT atas Inisiatif Petugas, apabila hasil wawancara dan a t a u pemeriksaan a w a l p a s i e n tersebut p a t u t d i d u g a terinfeksi HIV dan IMS .
(2)K e g i a t a n K T p a d a prinsipnya dilakukan secara sukarela d a n didahului dengan memberikan informasi yang benar kepada yang bersangku tan .
(3)K e g i a t a n konseling dilakukan dalam bentuk konseling pra testing dan konseling pasta testing.
(4)K e g i a t a n tes HIV dilakukan d i Laboratorium m i l i k pemerintah, Pemerintah Daerah, atau laboratorium swasta yang ditunjuk.

Pasal 7

Setiap orang yang memiliki perilaku berisiko atau telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV diwajibkan:

a.t i d a k melakukan tindakan yang diketahui dapat menularkan IMS dan HIV , bail: dengan bujuk rayu maupun dengan kekerasan;
b.melindungi pasangan hidupnya, keluarganya, dan i n f e k s i H I V yang berasal dari dirinya;
c.t i d a k menggunakan secara bersarna-sama alat suntik, alat medis atau a l a t l a i n yang p a t u t d i ketahui dapat menularkan H i V kepada orang lain; dan
d.menggunakan a l a t pengaman/pelindung k e t i k a m e l a k u k a n transaksi seksual.

Pasal 8

(1)S e t i a p badan usaha yang mempekerjakan k2ryawan lebih dari 20 (dua p u l u h ) o r a n g w a j i b m e m b u a t p r o g a r n d a n k e g i a t a n pencegahan HIV-AIDS dan IMS ditempat kerja.
(2)S e t i a p pemilik Hotel dan/atau pengelola tempat hiburan wajib memberikan Informasi atau penyuluhan secara berkala mengenai pengendalian HIV, AIDS dan IMS kepada semua karyawannya 6
(3)Pernililc H o t e l , t e m p a t hiburan, p a n t i p i j a t , s a u n a w a j i b menciptakan suasana lingkungan yang kondusif untuk mencegah terjadinya penularan HIV-AIDS dan IMS dilingkungan usahanya.

BAB V

PERAWATAN, DUKUNGAN DAN PENGOBATAN

Pasal 9

(1)Pemberian Perawatan terhadap ODHA di lakukan melalui:
1. a.pendekatan
2. b.pendekatan agama; dan/atau
3. c.pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat.
(2)Perawatan bagi setiap ODHA diperlakukan tanpa diskriminasi.

Pasal 10

(1)Dukungan terhadap O D H A d i lakukan oleh masyarakat d a n Pemerintah Daerah serta instansi atau sektor terkait.
(2)Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan memberdayakan ODHA melalui berbagai kegiatan.

Pasal 11

(1)Tindakan pengobatan AIDS dimulai setelah seseorang dinyatakan sebagai ODHA.
(2)Setiap O D H A berhak mendapatkan pengobatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengobatan terhadap ODHA didukung dengan pendekatan perawatan berbasis keluarga, masyarakat, s e r t a d u k u n g a n pembentukan persahabatan ODHA.

Pasal 13

Ketentuan lebih larijut mengenai perawatan, dukungan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Gubernur. 7

(1)P e m e r i n t a h Daerah berkewajiban melakukan rehabilitasi serta mitigasi dampak sosial dan ekonomi akibat epidemi HIV-AIDS dan IMS.
(2)Rehabilitasi d a n Mitigasi dampak sebagiarnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan u n t u k mengurangi risiko dampak sosial dan ekonomi yang dialami oleh ODHA dan OHIDA.
(3)Rehabilitasi s e r t a m i t i g a s i d a m p a k s o s i a l d a n e k o n o m i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dila.ksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
(4)R e h a b i l i t a s i s e r t a m i t i g a s i d a m p a k s o s i a l d a n e k o n o m i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
1. a.motivasi dan dukungan psikososial;
2. b.perawatan dan pengasuhan;
3. c.p e m b i n a a k e w i r u saha.an ;
4. d.bimbingan mental spiritual;
5. e.b i m b i n g a n social dan konseling psikososial;
6. f.p e l a y a n a n aksesibilitas;
7. g.b a n t u a n dan asistensi social
8. h.bimbingan resosiilisasi;
9. i.b i m b i n g a n lanjut; dan/atau
10. j.r u j ukan
(1)§ e t i a p organisasi a t a u i n s t i t u s i pemerintah daerah, i n s t i t u s i pendidikan, organisasi/institusi non-pemerintah, b a d a n usaha, pprusahaan, w a j i b m e l a k s a n a k a n sosialisasi, m e n c i p t a k a n lingkungan kondusif non-diskriminasi dan non-stigma.
(2)S e t i a p organisasi/institusi p e m e r i n t a h d a e r a h , o r g a n i s a s i / institusi non-pemerintah, B a d a n Usaha, Perusahaan dilarang melakukan pemberhentian/pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai ikaryawannya karena alasan terinfeksi HIV. 8
(3)‘Setia.p i n s t i t u s i p e n d i d i k a n d i l a r a n g m e n o l a k a t a u memberhen6kan siswa/mahasiswa karena alasan terinfeksi HIV.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…