DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang sumber dan besaran nilai penyertaan modal daerah, pelaksanaan penyertaan modal daerah, pembinaan dan pengawasan kepada Bank Sulawesi Tengah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa PT. Bank Sulawesi Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu diberikan Penyertaan Modal Daerah dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha, yang dilakukan secara seksama dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017-2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah Sulawesi Tengah yang dipisahkan, berupa uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham Daerah pada PT Bank Sulteng.
2.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh PT. Bank Sulteng dengan mendapatkan bagian keuntungan. 3
3.PT. Bank Sulteng adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
4.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
6.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

BAB II

SUMBER DAN BESARAN NILAI PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah ini merupakan penambahan dana Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sulteng yang di dalamnya telah terdapat saham milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dana alokasi khusus, pinjaman Daerah dan penerimaan lain.

Pasal 4

(1)Jumlah Penyertaan Modal Daerah Tahun 2017–2021 sebesar Rp 180.839.000.000,- (seratus delapan puluh milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).
(2)Rincian jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Tahun Anggaran sebagai berikut :
1. a.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 34.934.000.000,- (tiga puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 34.934.000.000,- (tiga puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 36.538.000.000,- (tiga puluh enam milyar lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
4. d.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 36.538.000.000,- (tiga puluh enam milyar lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah); dan
5. e.Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 37.895.000.000,- ( tiga puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 5

Jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e merupakan plafon anggaran Penyertaan Modal Daerah. 4

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

(1)Jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi dasar bagi penganggaran Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berkenaan.
(2)Dalam hal kemampuan pembiayaan keuangan Daerah tidak mencukupi, jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

(1)Dana Penyertaan Modal Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diserahkan kepada PT. Bank Sulteng dengan Keputusan Gubernur.
(2)Penyertaan Modal Daerah yang diserahkan kepada PT. Bank Sulteng disertai dengan Perjanjian Penyertaan Modal Daerah antara Pemerintah Daerah dengan PT. Bank Sulteng sebagai pemberi dan penerima Penyertaan Modal Daerah.
(3)Perjanjian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
1. a.subjek perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
2. b.objek perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
3. c.ruang lingkup perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
4. d.hak dan kewajiban para pihak;
5. e.jangka waktu perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
6. f.pengakhiran perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
7. g.keadaan memaksa; dan
8. h.penyelesaian perselisihan.

Pasal 8

Penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah yang menjadi hak Daerah disetor ke Kas Daerah.
(2)Pembagian hasil usaha Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian Penyertaan Modal Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian hasil usaha dan pencairan dana Penyertaan Modal Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…