DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kebijakan pemerintah daerah yang diarahkan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berdaya guna, serta menjamin keberlanjutan fungsi sumber daya alam. Kebijakan pemerintah daerah hendaknya juga mengarah pada penyelesaian konflik secara adil, bukan hanya pada aspek legal-formil tetapi juga meliputi perlindungan terhadap hak-hak ekonomi sosial dan budaya. Untuk mewujudkan pengelolaan danau yang adil, berdaya guna, dan menjamin keberlanjutan fungsi sumber daya alam, tentu tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah/ pemerintah daerah sendiri. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerjasama para pemangku kepentingan. Untuk itu kepentingan-kepentingan suatu pihak harus dihormati oleh pemangku pihak lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kondisi fisik dan ekologis danau di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, telah mengalami degradasi yang ditandai dengan pendangkalan, penyusutan luas, pencemaran baik secara biologis dan kimiawi, dan penurunan keragaman hayati;
c.bahwa pengelolaan danau dan kawasan di sekitarnya perlu adanya pengaturan agar dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Danau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-UndangNomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DANAU DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Daerah adalah daerah Sulawesi Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah. 3
5.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang sumber daya air.
6.Danau adalah wadah air dan ekosistem yang terbentuk secara alamiah yang berada di wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Sempadan danau adalah kawasan yang tergenang air pada saat pasang tertinggi di musim hujan di sekeliling danau yang dibatasi oleh garis sempadan danau.
8.Batas danau adalah pertemuan antara muka air danau dan daratan berjarak 100 m dari batas sempadan ke arah danau.
9.Fisik danau adalah wadah air danau dan lahan di sempadan danau.
10.Ekosistem danau adalah hubungan interaksi antara unsur biotik dan abiotik di danau.
11.Daerah Tangkapan Air adalah daerah yang dibatasi oleh batas-batas topografi danau yang berfungsi sebagai daerah resapan air.
12.Kerusakan danau adalah degradasi ekosistem danau yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan gejala alam yang diindikasikan dengan terjadinya pendangkalan, penyusutan luas, penurunan keragaman hayati, penurunan kualitas air, dan perkembangan eceng gondok yang pesat.
13.Zona danau adalah pengelompokan wilayah wadah air danau yang didasarkan pada fungsi lindung, fungsi penyangga dan fungsi budidaya.
14.Keanekaragaman hayati adalah variasi mahkluk hidup dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi, serta seluruh komponen lingkungan fisik, biologi, dan ekologi danau.
15.Pengelolaan danau adalah upaya untuk mencegah, memulihkan kerusakan, memanfaatkan, melindungi dan melestarikan fungsi-fungsi danau sebagai penyangga kehidupan pada masa sekarang dan yang akan datang serta memanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
16.Perlindungan danau adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi danau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukumdengan memperhatikan kebutuhan, tradisi, dan budaya masyarakat setempat.
17.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18.Kesatuan Masyarakat Hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun hidup di wilayah geografis tertentu karena ikatan pada asal usul leluhur, mempunyai hubungan yang kuat dengan sumber daya alam dan memiliki sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum yang ditegakkan oleh lembaga-lembaga adat.
19.Masyarakat adalah sekelompok orang yang telah tinggal dalam tenggang waktu yang cukup lama di suatu daerah sehingga dapat dipandang sebagai suatu kesatuan dengan lingkungannya.
20.Partisipasi adalah bentuk keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyumbangkan pikiran dan pendapatnya pada setiap proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan danau sehingga lebih aspiratif, terbuka dan dapat 4 dipertanggungjawabkan.
21.Transparansi adalah keadaan dimana setiap orang berhak mengetahui setiap proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam sampai hasil auditnya.
22.Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, ekonomi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan danau.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan danau diselenggarakan berdasarkan asas:

a.keberlanjutan;
b.keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
c.keterpaduan;
d.perlindungan kepentingan umum;
e.keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
f.kebersamaan dan kemitraan;
g.keadilan dan penegakan hukum; dan
h.akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan danau adalah untuk mempertahankan dan mengembangkan fungsi-fungsi danau bagi kesejahteraan masyarakat dengan cara:

a.mencegah kerusakan dan merehabilitasi danau;
b.memanfaatkan danau untuk kepentingan kesatuan masyarakat hukum adat dan masyarakat secara berkelanjutan dan ramah lingkungan serta melestarikan fungsi-fungsi danau;
c.mewujudkan keterpaduan dan mengembangkan kerjasama pengelolaan danau;
d.meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, kemandirian dan partisipasi kesatuan masyarakat hukum adat dan masyarakat dalam pengelolaan danau;dan
e.mempertahankan fungsi danau dan daerah aliran sungai sebagai komponen kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya, pengendali 5 banjir, sumberdaya perikanan, obyek wisata dan rekreasi, sarana transportasi, tempat pendidikan dan penelitian.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah Pengelolaan Danau meliputi upaya:

a.pemanfaatan;
b.pemulihan; dan
c.pelestarian.

BAB III

ZONA PENGELOLAAN DANAU

Pasal 5

(1)Pemanfaatan danau dilakukan dengan cara penetapan zona danau.
(2)Penetapan zona danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.zona sempadan;
2. b.zona budidaya;
3. c.zona penyangga;dan
4. d.zona lindung.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona danau, diatur dengan peraturan gubernur.

BAB IV

Pemanfaatan, Pemulihan, danPelestarian

Pasal 6

(1)Pemanfaatan danau meliputi upaya-upaya memanfaatkan wadah air danau dan sempadan danau untuk pengembangan perikanan, pariwisata, transportasi, rekreasi, penelitian dan kegiatan lainnya yang ramah lingkungan.
(2)Pemulihan danau meliputi upaya pencegahan kerusakan dan rehabilitasi ekosistem danau.
(3)Pelestarian danau meliputi upaya untuk mempertahankan fungsi danau secara lestari.

Pasal 7

(1)Usaha yang dapat dilakukan di danau yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap, transportasi, rekreasi dan pariwisata serta usaha- usaha lain yang tidak merusak danau dan lingkungannya. 6
(2)Perikanan budidaya dan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Ketentuan Perundang- undangan yang berlaku.
(3)Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di danau wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan.
(4)Kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya- ikan skala kecil.

Pasal 8

(1)Pencegahan kerusakan danau dilakukan dengan cara membuat dan melaksanakan regulasi, memantau, mengawasi dan menegakkan hukum terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak danau.
(2)Rehabilitasi danau dilakukan dengan cara memulihkan fungsi-fungsi daerah tangkapan air, daerah aliran sungai, daerah sempadan dan wadah air danau.

Pasal 9

(1)Pelestarian Danau ditujukan untuk melestarikan daya dukung dan daya tampung danau untuk mempertahankan keberlanjutan fungsi-fungsi danau dan fisik danau.
(2)Pelestarian danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.perlindungan daerah tangkapan air, daerah aliran sungai dan wadah air;
2. b.pencegahan dan penanggulangan pencemaran;
3. c.perlindungan keanekaragaman hayati;atau
4. d.perlindungan danau dari okupasi wadah air dan sempadan danau.
(3)Peningkatan peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan danau.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah daerah dalam pengelolaan danau meliputi:

a.menyiapkan rencana pengelolaan danau sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang;
b.memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan danau kepada pemerintah kabupaten/kota;
c.menetapkan batas, zona budidaya, zona penyangga dan zona lindung danau;
d.mengatur, menetapkan dan memberi izin pemanfaatan dan pengembangan danau lintas kabupaten/kota;dan
e.melakukan pemantauan, pengawasan dan pelaporan pengelolaan danau secara periodik dua kali dalam setahun; 7
f.memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antara pemerintah kabupaten/kota;
g.melakukan peningkatan peran masyarakat melalui penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat yang berada di kawasan danau dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan danau;dan
h.melakukan penelitian dan pengembangan pengelolaan danau.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…