DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 berupa laporan keuangan yang memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; dan d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2015; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 56);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 79, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 65); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 berupa laporan keuangan yang memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Arus Kas; dan
4. d.Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp 2.901.587.582.553,16
b.Belanja Rp 2.953.280.683.117,67 Surplus/Defisit Rp 51.693.100.564,51
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan Rp 135.829.772.307,69
2. 2.Pengeluaran Rp 6.700.000.000,00 Surplus/Defisit Rp 129.129.772.307,69 SILPA Rp 77.436.671.743,18

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp 96.937.723.246,84 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 2.998.525.305.800,00
2. 2.Realisasi Rp 2.901.587.582.553,16 Selisih lebih/(Kurang) Rp 96.937.723.246,84
b.Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp 174.244.394.990,33 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Belanja setelah perubahan Rp 3.127.525.078.108,00
2. 2.Realisasi Rp 2.953.280.683.117,67 Selisih lebih/(Kurang) Rp 174.244.394.990,33 4
c.Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp 77.306.671.743,49 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Surplus/Defisit setelah perubahan Rp 128.999.772.308,00
2. 2.Realisasi Rp 51.693.100.564,51 Selisih lebih/(Kurang) Rp 77.306.671.743,49
d.Selisih Anggaran Penerimaan Pembiayaan dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp (0,31) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Setelah Perubahan Rp 135.829.772.308,00
2. 2.Realisasi Rp 135.829.772.307,69 Selisih lebih / (Kurang) Rp (0,31)
e.Selisih Anggaran Pengeluaran Pembiayaan dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp 130.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Setelah Perubahan Rp 6.830.000.000,00
2. 2.Realisasi Rp 6.700.000.000,00
3. 3.Selisih lebih/(Kurang) Rp 130.000.000,00
f.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp 129.999.999,69 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Setelah Perubahan Rp 128.999.772.308,00
2. 2.Realisasi Rp 129.129.772.307,69 Selisih lebih / (Kurang) Rp 129.999.999,69

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a.Jumlah Aset Rp 3.750.216.984.209,60
b.Jumlah Kewajiban Rp 71.813.370.991,67
c.Jumlah Ekuitas Rp 3.678.403.613.217,93

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a.Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2015 Rp 104.046.468.565,85
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp 388.694.581.147,49
c.Arus kas dari aktivitas investasi asset non- keuangan Rp 440.387.681.712,00
d.Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp 6.700.000.000,00
e.Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp 38.588.346,00
f.Kenaikan/(penurunan) bersih kas di BLUD Rp 24.598.828.512,89
g.Saldo kas di bendahara penerimaan Rp 69.692.100,00
h.Saldo kas di bendahara pengeluaran Rp 46.039.575,00
i.Saldo kas di BLUD Rp 7.177.023.999,95
j.Kas Lainnya Rp 609.421.095,87
k.Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2015 Rp 78.115.784.938,87

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 5

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

a.Lampiran I : Laporan realisasi anggaran; Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Rincian laporanrealisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan Negara; Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah; Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi daerah); Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah; Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; Lampiran I.12 : Daftar Jumlah Pegawai Per golongan Per Jabatan;
b.Lampiran II : Neraca;
c.Lampiran III : Laporan Arus Kas;
d.Lampiran IV : Laporan Operasional;
e.Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
f.Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g.Lampiran VII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 8

(1)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas :
1. a.Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VII; dan
2. b.Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VII.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah tanggal 26 Mei 2016. 6

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rincian Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2015 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 13 September 2016 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd LONGKI DJANGGOLA Diundangkan di Palu pada tanggal 13 September 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ` ttd DERRY B. DJANGGOLA LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 85 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610421 198401 1 004

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…