DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 183

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Persyaratan BLU Rumah Sakit Daerah; Pengorganisasian; Pola Tata Kelola, Tugas, dan Pejabat BLU-Rumah Sakit Daerah; Tata Kelola Klinik, Audit, Akreditasi, dan Pengawasan; Dewan Pengawas; Status Kelembagaan; Gaji, Santunan Purnajabatan, Kewajiban, dan Sanksi; Standar Pelayanan Minimal; Tarif Pelayanan; Sumber Pendapatan dan Biaya BLU Rumah Sakit Daerah; Perencanaan dan Penganggaran; Kerjasama; Pengadaan Barang dan Jasa; Pengelolaan Barang dan Penyelesaian Kerugian; Penatausahaan Keuangan; Akuntansi dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; dan Evaluasi dan Penilaian Kinerja

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLU Rumah Sakit Daerah selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan

f.m e n y a m p a i k a n d a n mempertanggu ng j a w a b k a n k i n e r j a operasional serta keuangan B L U Rumah S a k i t Daerah kepada Gubernur.

(2)D i r e k s i B L U Rumah Sakit Daerah daham melaksanakan tugas d a n kewjiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi 11 sebagai penanggungjawab umum operasional media, teknis operasional dan keuangan BLU Rumah Sakit Daerah.

Pasal 23

Pejabat keuangan BLU Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

a.mengkoordinasikan penyusunan RBA;
b.menyiapkan penyusunan RBA;
c.menyiapkan DPA-BLU Rumah Sakit Daerah;
d.melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
e.melakukan pengelolaan utang piutang;
f.m e n y u s u n kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
g.menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan
h.menyelenggarakan akuntansi dan laporan laporan keuangan.

(2)Pejabat keuangan B L U Rumah Sakit Daerah dalam melaksanakan dengan d a n kewajiban sebagaimana dimaksud p a d a a y a t ( 1 ) , mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLU Rurnah Sakit Daerah.

Pasal 24

(1)Pejabat teknis BLU Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban :
1. a.menyusun perencanaan kegiatan teknis media dan teknis non medis;
2. b.melaksanakan kegiatan teknis dan non media sesuai RBA; dan
3. c., Mempertanggung jawabkan kinerja operasional media dan non media. Pejabat teknis medis d a n n o n media, mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab di bidang teknis medis dan non media. Tanggung jawab pejabat teknis media dan non media sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu pelayanan rumah sakit, standarisasi, administrasi, etika profesi, peningkatan kualitas sumber daya lainnya.
(2)
(3)

Pasal 25

(1)Pejabat pengelola dan pegawai BLU Rumah Sakit Daerah dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atau PPPK yang professional sesuai kebutuhan.
(2)Fejabat pengelola dan pegawai BLU Rumah Sakit Daerah yang berasal 12
(3)dari PPPK sebagaimana dirrisikRud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU Rumah S a k i t Daerah yang berasal d a r i P N S disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Pengangkatan d a n pemberhentian pegawai BLU R u m a h Sakit yang berasal d a r i PPPK dilakukan berdasarkan p a d a prinsip efisiensi, ekonomis dan produktifitas.

Pasal 26

(1)D i r e k t u r utama merupakan pejabat pengguna anggaran/barang Daerah.
(2)D i r e k t u r utama merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang Daerah.
(3)Dalam hal Direktur Utama. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari PPPK, pejabat keuangan BLU Rumah Sakit Daerah wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat pengguna anggaran/barang Daerah.
(4)Dala.m hal direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari PPPK, maka pejabat keuangan, termasuk Direktur Keuangan BLU Rumah Sakit Daerah, wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang Daerah. Pass]. 27 Pengangkatan d a n pemberhentian pejabat pengelola d a n pegawai B L U Rumah Sakit Daerah yang berasal dari PPPK, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII

TATA KELOLA KLINIK, AUDIT, AKREDITASI DAN PENGAWASAN

Pasal 28

(1)S e t i a p BLU Rumah Sakit Daerah hams menyelenggarakan tata kelola Klinik Rumah Sakit.
(2)S e t i a p tindakan kedokteran h a r u s dilakukan berdasarkan clinical pathway.

Pasal 29

(1)S e t i a p tindakan kedokteran yang dilakukan d i Rumah Sakit harus mendapat persetujuan pasien atau keluarganya.
(2)Ketentuan mengenai persetujuan tindakan kedokteran sebagaimana 13 dimaksud p a d a a y a t (1), d ila lcsanaks n s e s u a i d e n g a n k e t e n t u a n peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1)D a l a r n penyelenggaraan B L U R u m a h S a k i t Daerah h a r u s dilakukan audit.
(2)A U d i t sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa audit kinerja dan audit medis.
(3)A u d i t kinerja dan a u d i t media sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara internal dan eksternal.
(4)A u d i t kinerja eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), d a p a t dilakukan oleh tenaga pengawas.

Pasal 31

(1)D a l a r a upaya peningkatan mutu pelayanan BLU Rumah Sakit Daerah wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali.
(2)A k r e d i t a s i BLU Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan oleh suatu lembaga independen baik dari dalam maupun luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku.
(3)L e m b a g a independen sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
(4)B i a y a yang timbul akibat pelaksanaan akreditasi sebagaimana. dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam RBA BLU Rumah Sakit Daerah.

BAB IX

DEWAN PENGAWAS

Pasal 32

(1)D e w a n pengawas bertugas melakukan pembinaan d a n pengawasan terhadap pengelolaan BLU Rumah Sakit Daerah yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan k e t e n t u a n p e r a t u r a n perundang- undangan.
(2)D e w a n pengawas wajib:
1. a.m e m b e r i k a n pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola; 14
(3)
1. b.mengikuti perkembangan kegiatan BLU Rumah Sakit Daerah dan memberikan pendapat serta saran kepada Gubernur mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLU Rumah Sakit Daerah;
2. c.melaporkan secara periodik kepada Gubernur tentang kinerja BLU Rumah Sakit Daerah;
3. d.memberikan nasihat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLU Rumah Sakit Daerah;
4. e.melakukan evaluasi dan penilaian kinerja balk keuangan maupun non keuangan serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindak lanjuti oleh pejabat pengelola BLU Rumah Sakit Daerah; dan
5. f.m e m o n i t o r tindak lanjut basil evaluasi dan penilaian kinerja. Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur secara berkala, paling sedikit 1(satu) kali dalam sate tahun.

Pasal 33

(1)J U m l a h anggota dewan pengawas, ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dan/atau 5 (lima) orang.
(2)Seorang diantara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas.
(3)D e w a n pengawas dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usulan direksi BLU Rumah Sakit Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut jumlah anggota dewan pengawas berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 34

(1). Anggota dewan pengawas dapat terdiri dari:
1. a.pejabat divas kesehatan;
2. b.pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
3. c.t e n a g a ahli yang sesuai dengan kegiatan BLU Rumah Sakit Daerah.
(2)Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola BLU Rumah Sakit Daerah;
(3)Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu: a memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLU Rumah Sakit Daerah serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; b m a m p u melaksanakan perbuatan h u k u m d a n t i d a k p e r n a h 15
(2)
(3)dinyatakan pailit, a t a u t i d a k pernah menjadi anggota ciireksi a t a u komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan
1. c.mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan rumah sakit d a n mempunyai komunitas terhadap peningkatan k u a l i t a s pelayanan publik.

Isi peraturan

Teks183PDFHirarki

Memuat teks peraturan…