DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 31 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.3.312.288.835.750 bertambah/(berkurang) sejumlah (Rp.29.208.477.828,00) sehingga menjadi Rp.3.283.080.357.922,00.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara–Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan– Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 66); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. 3

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.3.312.288.835.750 bertambah/(berkurang) sejumlah (Rp.29.208.477.828,00) sehingga menjadi Rp.3.283.080.357.922 dengan rincian sebagai berikut :

a.Pendapatan
1. 1.Semula Rp 3.312.288.835.750
2. 2.Bertambah/(berkurang) RP (29.208.477.828,) Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 3.283.080.357.922
b.Belanja
1. 1.Semula Rp 3.397.081.044.750
2. 2.Bertambah/(berkurang) RP (43.364.015.085) Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 3.353.717.029.665 Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp (70.636.671.743)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan a) Semula Rp 93.992.209.000 b) Bertambah/(berkurang) Rp (16.555.537.257) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan RP 77.436.671.743
2. 2.Pengeluaran a) Semula Rp 9.200.000.000 b) Bertambah/(berkurang) RP (2.400.000.000) Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 6.800.000.000 Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 70.636.671.743 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp Nihil

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas :
1. a.Pendapatan Asli Daerah
  1. 1.Semula Rp 1.004.414.626.050
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp 19.590.038.928 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp 984.824.587.122
2. b.Dana Perimbangan
  1. 1.Semula Rp 2.290.706.746.000 2.Bertambah/(berkurang) Rp (21.318.438.900) Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp 2.269.388.307.100
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
  1. 1.Semula Rp 17.167.463.700
  2. 2.Bertambah/(berkurang) Rp 11.700.000.000 Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 28.867.463.700 4
(2)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah
  1. 1.Semula Rp 872.034.820.320
  2. 2.Bertambah / ( berkurang ) Rp (96.736.908.537) Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp 775.297.911.783
2. b.Retribusi Daerah
  1. 1.Semula Rp 4.470.511.950
  2. 2.Bertambah / (berkurang) Rp 704.610.300 Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp 5.175.122.250
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  1. 1.Semula Rp 20.311.029.600
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp 342.259.309 Jumlah hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp 20.653.288.909
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
  1. 1.Semula Rp 107.598.264.180
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp 76.100.000.000 Jumlah Lain – lain Pendapatan asli daerah Setelah Perubahan Rp 183.698.264.180
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil
  1. 1.Semula Rp 144.994.660.000
  2. 2.Bertambah / ( berkurang) Rp (10.862.362.900) Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp 134.132.297.100
2. b.Dana Alokasi Umum
  1. 1.Semula Rp 1.272.925.036.000
  2. 2.Bertambah / (berkurang) Rp 0 Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp 1.272.925.036.000
3. c.Dana Alokasi Khusus
  1. 1.Semula Rp 872.787.050.000
  2. 2.Bertambah / (berkurang) Rp (10.456.076.000) Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp 862.330.974.000
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah
  1. 1.Semula Rp 12.167.463.700
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp 11.700.000.000 Jumlah pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp 23.867.463.700 5
2. b.Dana Penyesuaian
  1. 1.Semula Rp 5.000.000.000
  2. 2.Bertambah/ (berkurang) Rp 0 Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan Rp 5.000.000.000

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas :
1. a.Belanja Tidak Langsung
  1. 1.Semula Rp 1.658.344.358.896
  2. 2.Bertambah / (berkurang) Rp (36.587.028.404) Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp 1.621.757.330.491
2. b.Belanja Langsung
  1. 1.Semula Rp 1.738.736.685.854
  2. 2.Bertambah / (berkurang) Rp (6.776.986.680) Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp 1.731.959.699.173
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai
  1. 1.Semula Rp 671.388.581.000
  2. 2.Bertambah / (berkurang) Rp (38.594.693.236) Jumlah belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 632.793.887.763
2. b.Belanja Hibah
  1. 1.Semula Rp 612.038.500.000
  2. 2.Bertambah / (berkurang) Rp (7.525.385.250) Jumlah belanja Hibah setelah Perubahan Rp 604.513.114.750
3. c.Belanja Bantuan Sosial
  1. 1.Semula Rp 2.000.000.000
  2. 2.Bertambah / (berkurang) Rp 0 Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp 2.000.000.000
4. d.Belanja Bagi Hasil Kab/Kota
  1. 1.Semula Rp 356.144.473.896
  2. 2.Bertambah / (berkurang) Rp (10.205.676.054) Jumlah belanja bagi hasil Kab. / Kota Setelah Perubahan Rp 366.350.149.950
5. e.Belanja Bantuan Keuangan
  1. 1.Semula Rp 14.272.804.000
  2. 2.Bertambah / (berkurang) Rp 827.374.028 Jumlah belanja bantuan keuangan Setelah Perubahan Rp 15.100.178.028 6
6. f.Belanja Tidak Terduga
  1. 1.Semula Rp 2.500.000.000
  2. 2.Bertambah / (berkurang) Rp (1.500.000.000) Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp 1.00.000.000
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai
  1. 1.Semula Rp 129.115.338.193
  2. 2.Bertambah / (berkurang) Rp (2.799.034.513) Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp 126.316.303.680
2. b.Belanja Barang dan Jasa
  1. 1.Semula Rp 1.050.878.038.711
  2. 2.Bertambah / (berkurang) Rp 11.299.314.617 Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp 1.062.177.353.328
3. c.Belanja Modal
  1. 1.Semula Rp 558.743.308.950
  2. 2.Bertambah / (berkurang) Rp (15.277.266.785) Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp 543.466.042.164

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas :
1. a.Penerimaan Pembiayaan
  1. 1.Semula Rp 93.992.209.000
  2. 2.Bertambah Rp (16.555.537.257) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan Rp 77.436.671.743
2. b.Pengeluaran Pembiayaan
  1. 1.Semula Rp 9.200.000.000
  2. 2.Bertambah /(berkurang) Rp (2.400.000.000) Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp 6.800.000.000

Pasal 5

(1)Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagai berikut :
1. a.Lampiran I : Ringkasan APBD;
2. b.Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. c.Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. d.Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. e.Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. f.Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 7
7. g.Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. h.Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. i.Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. j.Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya;
11. k.Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. l.Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan m.Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Dalam hal terjadi pemanfatan belanja tidak terduga maka kriteria yang menjadi dasar pelaksanannya meliputi :

a.Keadaan tidak biasa/tanggap darurat;
b.Kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi dan diluar kendali pemerintah daerah sehingga belum tertampung dalam program dan kegiatan;
c.Pengembalian dari kelebihan penerimaan daerah dari tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 31 Oktober 2016 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd LONGKI DJANGGOLA Diundangkan di Palu pada tanggal 31 Oktober 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd DERRY B. DJANGGOLA LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 87 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610421 198401 1 004 8

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…