DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang hal-hal untuk: (1) meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi pengarusutamaan gender; (2) mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran responsif gender di seluruh SKPD dengan memperhatikan akses, pengalaman, aspirasi, kontrol, dan manfaat dari pembangunan; (3) merumuskan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan, kesehatan, politik, dan ekonomi; (4) meningkatkan kapasitas kelembagaan; dan (5) mengkoordinasikan dan mengsinkronkan program antar dinas dalam mewujudkan perencanaan dan penganggaran responsif gender.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan D a e r a h t e n t a n g Pengarusutamaan G e n d e r Dalam Pembangunan Daerah; Mengingat : 1 . P a s a l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang N o m o r 7 T a h u n 1 9 8 4 t e n t a n g Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on The Elimination o f A l l Forms o f Discrimination Against Woman) (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 1
3.Undang-Undang N o m o r 1 3 T a h u n 1 9 6 4 t e n t a n g Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Ta h u n 1 9 6 4 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
4.Undang-Undang N o m o r 3 2 T a h u n 2 0 0 4 t e n t a n g Pemerint.ahan D a e r a h (Lembaran N e g a r a R e p u b l i k Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 0 8 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 3 2 Tahun. 2 0 0 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h u n 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender d i Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 5 Ta h u n 2 0 0 8 t e n t a n g Pedoman U m u m Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN D A E R A H T E N TA N G PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH. 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimalc8ud dengan:

1.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun u n t u k mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
2.G e n d e r adalah konsep yang mengacu p a d a pembedaan p e r a n d a n tanggung jawab laid-laki dan perempuan yang terjadi akibat dan d a n dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
3.Kesetaraan G e n d e r a d a l a h kesamaan k o n d i s i b a g i l a k i - l a k i d a n perempuan u n t u k memperoleh kesempatan d a n hak-haknya sebagai manusia, a g a r m a m p u berperan d a n berpartisipasi dalam kegiatan politik, e k o n o m i , s o s i a l budaya, pertahanan d a n keamanan d a n kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
4.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laid- laid dan perempuan.
5.A n a l i s i s Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laid-laki d a n perempuan, akses kontrol terhadap s u m b e r d a y a pembangunan, p a r t i s i p a s i d a l a m p r o s e s pembangunan, d a n manfaat yang mereka nikmati, p o l a hubungan antara l a k i - l a k i d a n perempuan y a n g t i m p a n g , y a n g d i d a l a m pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
6.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan u n t u k mencapai kesetaraan d a n k e a d i l a n g e n d e r , y a n g d i l a k u k a n m e l a l u i pengintegrasian pengalaman, a s p i r a s i , k e b u t u h a n , p o t e n s i , d a n penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laid.
7.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah an.ggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan d a n l a i d -laid yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
8.Gender Budget Statement y a n g selanjutnya disingkat G B S adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap i s u gender yang ada, d a n / a t a u s u a t u biaya telah dialokasikan p a d a o u t p u t kegiatan u n t u k menangani permasalahan kesenjangan gender.
9.Focal Point PUG adalah aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan u n t u k melakukan pengarusutamaan gender pada unit kerja masing-masing.
10.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana d a n penggerak pengarusutamaan gender dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah y a n g selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan. daerah. 3
13.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD u n t u k periode 5 (lima) tahun.
14.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah .
16.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai urisur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
17.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
18.Satuan. Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
19.Badan. Perencanaan d a n Pembangunan Daerah y a n g selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan dan pelaksanaan;
b.Focal Point PUG;
c.partisipasi masyarakat;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.pelaporan, pemantauan dan evaluasi; dan
f.pembiayaan BA13 PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 3

(1)Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program d a n kegiatan pembangunan responsif gender.
(2)Kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dainm RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD.
(3)Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 4

(1)Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimpk-sud dalnrn Pasal 3 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender atau metode analisis lain.
(2)Analisis gender terhadap Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dilakukan oleh SKPD masing-masing.
(3)Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD d a n Renja SKPD responsif gender.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Responsif Gender diatur dengan Peraturan Gubernur. 4

Pasal 5

Pe:ngintegrasian strategi PUG dilakukan oleh Pokja PUG. Pasta 6

(1)Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
(2)Hasil analisis gender yang terdapat dR1Rm GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kezja dan Anggaran/Daftar Penggunaan Anggaran SKPD.

Pasal 7

(1)Gubernur bertanggungjawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
(2)Pelaksanaan tanggung jawab Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Gubernur.

Pasal 8

Gubernur menetapkan S K P D y a n g membidangi pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

Pasal 9

(1)Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG d i SKPD dibentuk Pokja PUG.
(2)Susunan keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) se:bagai berikut:
1. a.k e t u a adalah Kepala Bappeda;
2. b.k e p a l a Sekretariat adalah Kepala SKPD yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan; dan
3. c.anggota adalah seluruh Kepala SKPD.
(3)Susunan keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan. Gubernur.

Pasal 10

Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagai berikut

a.mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD; b melaksanakan sonialisasi d a n advokasi P U G k e p a d a p e m e r i n t a h kabupaten/kota;
c.m e n y u s u n program kerja setiap tahun;
d.mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
e.m e n y u s u n rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
f.b e r t a n g g u n g jawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur;
g.m e r u m u s k a n rekomendasi kebijakan kepada Gubemur;
h.m e n y u s u n Profil Gender Provinsi;
i.m e l a k u k a n pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing SKPD;
j.m e n e t a p k a n Tim Teknis u n t u k melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
k.m e n y u s u n Rencana Aksi Daerah PUG di Daerah; dan
1. 1.m e n d o r o n g dilaksanakannya pemilihan d a n penetapan Focal Point d i masing-masing SKPD.

Pasal 11

Tim Te k n i s sebagaimana d i m a k s u d d a l a m P a s a l 1 0 h u r u f j beranggotakan a p a r a t u r y a n g memRhami a n a l i s i s anggaran y a n g responsif gender.

Pasal 12

(1)Rencana Aksi Daerah PUG d i Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k memuat :
1. a.P U G dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
2. b.P U G dalam sildus pembangunan di Daerah ;
3. c.penguatan kelembagaan PUG di Daerah ; dan
4. d.penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
(2)Dalam menyusun Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pokja PUG dapat membentuk Tim Penyusun.
(3)Ti m Penyusun sebagaimana dimaksud p a d a ayat (2) beranggotakan aparatur y a n g memahami PUG d a n aparatur y a n g t e r k a i t m u a t a n Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) h u r u f a sampai dengan huruf d. 13AB IU FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…