DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pengaturan Jasa Konstruksi meliputi : a. Kewenangan; b. Persyaratan Usaha, Keahlian, dan Keterampilan; c. Tanggung Jawab Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa Konstruksi; d. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; e. Kegagalan Bangunan; f. Forum Jasa Konstruksi Daerah; g. Penyelesaian Sengketa; dan h. Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa menunjang pembangunan di Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi maka perlu pengaturan di Daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah,dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang No. 47 prp Tahun 1960 tentang Pembentukan daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, (menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
2.Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
3.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi Pembangunan, Pengoperasian, Pemeliharaan, Pembongkaran dan Pembangunan kembali suatu bangunan.
4.Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
5.Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
6.Forum Jasa Konstruksi Daerah yang selanjutnya disingkat FJKD adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dengan Pemerintah Daerah mengenai halyang berkaitan dengan masalah Jasa Konstruksi Daerah yang bersifat Daerah, independen dan mandiri. 3
7.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
8.Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan Pekerjaan Konstruksi.
9.Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi yang selanjutnya disingkat TPJKP adalah Tim yang diangkat Gubernur dan bertanggung jawab menangani Pembinaan Jasa Konstruksi.
10.Sistim Informasi Jasa Konstruksi adalah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola bersama oleh Pembina Jasa Konstruksi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kemudahan akses informasi usaha Jasa Konstruksi dan peningkatan transparansi.
11.Pembinaan adalah kegiatan Pengaturan, Pemberdayaan, dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap Penyedia Jasa, Pengguna Jasa dan Masyarakat.
12.Penyelesaian sengketa Jasa Konstruksi adalah proses penyelesaian sengketa antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam suatu hubungan hukum tertentu, berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja konstruksi.
13.Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar international, dan/atau standar khusus.
14.Sertifikat kompetensi kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja Konstruksi.
15.Tanda Daftar Usaha Perseorangan adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
16.Sertifikat badan usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
17.Kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
18.Lembaga adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan pengembangan Jasa Konstruksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
19.Badan adalah Badan yang melaksanakan kegiatan pengembangan Jasa Konstruksi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
20.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Jasa Konstruksi.
21.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
22.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
23.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah. 4
24.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Jasa Konstruksi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Jasa Konstruksi meliputi :

a.Kewenangan;
b.Persyaratan Usaha, Keahlian, dan Keterampilan;
c.Tanggung Jawab Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa Konstruksi;
d.Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
e.Kegagalan Bangunan;
f.Forum Jasa Konstruksi Daerah;
g.Penyelesaian Sengketa; dan
h.Pembiayaan.

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi :

a.pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan
b.Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah Provinsi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 5

(1)Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta memenuhi kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang, Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan khusus.
(2)Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi daerah; dan/atau
2. b.penggunaan Sub Penyedia Jasa Daerah.
(3)Ketentuan mengenai segmentasi pasar serta risiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur mengacu pada Peraturan Perundang-undangan. 5

BAB IV

PERSYARATAN USAHA, KEAHLIAN, DAN KETERAMPILAN

Pasal 6

(1)Setiap usaha orang perseorangan yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan.
(2)Setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha.

Pasal 7

(1)Setiap Badan Usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.
(2)Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Setiap tenaga kerja Konstruksi yang bekerja di Bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
(2)Setiap Tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja.

Pasal 9

(1)Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja Konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja.
(2)Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja.
(3)Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa mempekerjakan tenaga kerja Konstruksi yang tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai denda administratif dan/atau penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
(4)Dalam hal penyedia Jasa Konstruksi dalam jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan belum mempekerjakan tenaga kerja Konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia jasa melaksanakan sertifikasi tenaga kerja bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 10

Setiap tenaga kerja Konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja berhak atas imbalan yang layak atas layanan Jasa yang diberikan dalam upah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 6

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…