DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut: a. Pendapatan sejumlah Rp3.827.979.372.600,00 b. Belanja sejumlah Rp3.823.207.915.195,00 c. Surplus sejumlah Rp4.771.457.405,00

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara–Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan–Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp 3.827.979.372.600,00
b.Belanja Rp 3.823.207.915.195,00 Surplus/(Defisit) Rp 4.771.457.405,00 3
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp 55.428.542.595,00
2. 2.Pengeluaran Rp 60.200.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp (4.771.457.405,00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenan : Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 991.846.536.100,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp 2.820.726.269.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp 15.406.567.500,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp803.750.000.000,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp 8.232.348.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 21.657.992.600,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp158.206.195.500,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan :
1. a.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp 257.600.151.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 1.586.163.908.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 976.962.210.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : Pendapatan Hibah sejumlah Rp 15.406.567.500,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 2.225.916.850.846,00
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp 1.597.291.064.349,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp 1.340.499.450.811,00
2. b.Belanja Hibah sejumlah Rp 487.332.575.579,00
3. c.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 1.200.000.000,00
4. d.Belanja Bagi Hasil Kab/Kota sejumlah Rp 379.960.000.000,00
5. e.Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp 14.624.824.456,00
6. f.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 2.300.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp 115.040.248.733,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 931.249.600.837,00
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp 551.001.214.779,00 4

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a.Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp 55.428.542.595,00
b.Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp 60.200.000.000,00

Pasal 5

(1)Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran terdiri atas :
1. a.Lampiran I : Ringkasan APBD;
2. b.Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. c.Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. d.Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. e.Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. f.Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. g.Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. h.Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. i.Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. j.Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya;
11. k.Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. l.Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. m.Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 5

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 29 Desember 2017 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd LONGKI DJANGGOLA Diundangkan di Palu pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd MOHAMAD HIDAYAT LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR : 101 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (11/366/2017) Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, DR. YOPIE MIP,SH .MH Pembina NIP. 19780525 199703 1 001

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…