DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2017.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perusahaan Perseroan Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah;
c.bahwa untuk memperoleh kepastian hukum mengenai penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah dalam melaksanakan penyesuaian nominal saham sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017-2021; Mengingat . . . SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH MEMUTUSKAN: . . . 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017-2021. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017-2021 (Lembaran Daeran Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 79) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
1.Ketentuan ayat (1) serta huruf d dan huruf e ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Jumlah Penyertaan Modal Daerah Tahun 2017–2021 sebesar Rp 274.359.500.000,- (dua ratus tujuh puluh empat milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
(2)Rincian jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Tahun Anggaran sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp34.934.000.000,- (tiga puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp34.934.000.000,- (tiga puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp36.538.000.000,- (tiga puluh enam milyar lima ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
4. d.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp102.245.750.000,- (seratus dua milyar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), direalisasikan pada APBD Murni dan/atau APBD Perubahan; dan
5. e.Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 65.707.750.000,- (enam puluh lima milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  1. 2.Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

. . . 4

Pasal 6

(1)Jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi dasar bagi penganggaran Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berkenaan.
(1a)Untuk menjaga komposisi kepemilikan saham dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah maka nilai Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan penambahan Penyertaan Modal Daerah dari Kabupaten/Kota di Daerah.
(2)Dalam hal kemampuan pembiayaan keuangan Daerah tidak mencukupi, jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 16 Oktober 2019 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd LONGKI DJANGGOLA Diundangkan di Palu pada tanggal 16 Oktober 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd MOHAMAD HIDAYAT LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 119 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (11-311/2019) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Dr.YOPIE,MIP,SH.,MH Pembina Tk I, IV/b NIP. 19780525 199703 1 001 1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017-2021 I. UMUM Pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah akan terlaksana secara optimal bilamana penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan. Untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah seperti penyertaan modal daerah adalah dalam rangka meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah, meningkatkan daya saing dan operasional dalam mengembangkan unit usaha setiap kegiatan Badan Usaha Milik Daerah serta meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal Daerah pada suatu Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan Undang-Undang ini terkait dengan Penyertaan Modal Daerah tersebut menegaskan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang diserahkan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017-2021 telah tertuang perencanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulawesi Tengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni 2017 sampai dengan Tahun 2021. Berdasarkan ketentuan Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus) sahamnya dimiliki oleh satu daerah. 2 PT. Bank Sulawesi Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berbentuk perseroan terbatas maka harus memenuhi ketentuan dimaksud dengan melakukan penambahan saham melalui penambahan Penyertaan Modal Daerah. Untuk memberikan kepastian hukum mengenai penambahan Penyertaan Modal Daerah dimaksud maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017-2021. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Badan Usaha Milik Daerah/Swasta Tahun Anggaran 2013-2016 dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017-2021, Pemerintah Daerah telah menyetorkan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah dalam kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp 159.402.353.607 (seratus lima puluh sembilan milyar empat ratus dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh rupiah). Adapun rinciannya sebagai berikut:

1.Tahun 1994 sampai dengan 2012 sebesar Rp. 73.434.353,607;
2.Tahun 2013 sebesar Rp 3.000.000.000;
3.Tahun 2014 sebesar Rp 4.300.000.000;
4.Tahun 2015 sebesar Rp 4.300.000.000;
5.Tahun 2016 sebesar Rp 4.500.000.000;
6.Tahun 2017 sebesar Rp 34.934.000.000; dan
7.Tahun 2018 sebesar Rp 34.934.000.000. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan” adalah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah murni dan/atau Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan pada tahun berkenaan. 3 Ayat (1a) Yang dimaksud dengan “komposisi kepemilikan saham” adalah komposisi kepemilikan saham pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah saat ini, terdiri atas:

a.Pemerintah Daerah sebesar 38,0% (tiga puluh delapan koma nol perseratus);
b.Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 37,1% (tiga puluh tujuh koma satu perseratus); dan
c.PT. Mega Corpora sebesar 24,9% (dua puluh empat koma sembilan perseratus). Ayat (2) Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 105

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…