DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 26 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan huruf h Pasal 6 diubah 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah 3.Ketentuan angka 1, angka 2 dan angka 3 huruf c, angka 1, angka 2 dan angka 3 huruf d, angka 1, angka 2 dan angka 3 huruf e, dan angka 1, angka 2 dan angka 3 huruf f ayat (1) Pasal 8 dihapus, serta ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g 4.Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A 5. Ketentuan Pasal 18 diubah 6.di antara Pasal 28A dan Pasal 29 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 28B, Pasal 28C dan Pasal 28D 7. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 29A dan Pasal 29B 8. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 9.Lampiran X diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan susunan organisasi Inpektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, masih mencantumkan jabatan Seksi Pengawas di bawah Inspektur Pembantu, sehingga belum sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyesuaian susunan organisasi Inspektorat Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Peraturan Daerah; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 27); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 27) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan huruf h Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas :

a.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
b.Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
c.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
d.Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
e.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
f.Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; f1. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
g.Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
h.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
i.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; 4 i1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
j.dihapus;
k.Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
l.dihapus;
m.Rumah Sakit Umum Daerah UNDATA Provinsi Sulawesi Tengah; dan
n.Rumah Sakit Daerah MADANI Provinsi Sulawesi Tengah.
1. 2.Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas seorang Inspektur, 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Inspektur Pembantu.
(2)Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian.

3.Ketentuan angka 1, angka 2 dan angka 3 huruf c, angka 1, angka 2 dan angka 3 huruf d, angka 1, angka 2 dan angka 3 huruf e, dan angka 1, angka 2 dan angka 3 huruf f ayat (1) Pasal 8 dihapus, serta ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 dan ayat (2) terdiri atas:
1. a.Inspektur;
2. b.Sekretaris, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan Program;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
  3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
3. c.Inspektur Pembantu Wilayah I;
  1. 1.Dihapus;
  2. 2.Dihapus; dan
  3. 3.Dihapus;
4. d.Inspektur Pembantu Wilayah II;
  1. 1.Dihapus;
  2. 2.Dihapus; dan
  3. 3.Dihapus;
5. e.Inspektur Pembantu Wilayah III;
  1. 1.Dihapus;
  2. 2.Dihapus; dan
  3. 3.Dihapus;
6. f.Inspektur Pembantu Wilayah IV;
  1. 1.Dihapus;
  2. 2.Dihapus; dan
  3. 3.Dihapus;
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional. 5
(2)Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g terdiri atas tenaga fungsional Auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan jenjang Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1)Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf h terdiri atas :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretaris, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Perencanaan Program;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Asset;
  3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
3. c.Bidang Promosi dan Kerjasama, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Promosi; dan
  2. 2.Sub Bidang Kerja Sama.
4. d.Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Pengendalian Pelaksanaan Wilayag I; dan
  2. 2.Sub Bidang Pengendalian Pelaksanaan Wilayah II.
5. e.Bidang Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Perumusan Kebijakan Penanaman Modal; dan
  2. 2.Sub Bidang Koordinator Antar Lembaga.
6. f.Bidang Pengkajian dan Penelitian Penanaman Modal, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Kajian Potensi Wilayah; dan
  2. 2.Sub Bidang Kajian Data dan Sektoral. 6
7. g.Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Administrasi Perizinan; dan
  2. 2.Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengaduan
8. h.UPT Badan.
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g didukung oleh Tim Teknis.
(3)Tim Teknis sebagaimana dimaksud terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidangnya.
(4)Bagan Struktur Organisasi Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

6.di antara Pasal 28A dan Pasal 29 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 28B, Pasal 28C dan Pasal 28D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28B

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a.seluruh jabatan beserta pejabat Kepala Seksi di lingkungan Inspektorat Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditata kembali menurut Peraturan Daerah ini;
b.seluruh jabatan beserta pejabat di lingkungan Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditata kembali menurut Peraturan Daerah ini; dan 7
c.seluruh jabatan beserta pejabat di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditata kembali menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 28C

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah dinyatakan masih tetap berwenang mendatangani perizinan non perizinan atas nama Gubernur sampai dengan ditata menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 28D

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Staf dan Aset pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah menjadi Staf dan Aset Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan terhitung sejak ditata menurut Peraturan Daerah ini.

7.Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 29A dan Pasal 29B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 1 angka 16, BAB VIII dan Penjelasan Umum angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 8

Pasal 29B

8.Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9.Lampiran X diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 26 September 2014 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd LONGKI DJANGGOLA Diundangkan di Palu pada tanggal 26 September 2014 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, DERRY B. DJANGGOLA LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014 NOMOR : 63 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (12/2014)

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…