DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, serta Lampiran Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan peraturan perundang-undangan dan lingkungan strategis Provinsi Sulawesi Tengah termasuk akibat bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi terjadi perubahan yang mendasar menuntut dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016- 2021;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah dalam hal terjadi perubahan yang mendasar termasuk karena bencana alam;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang . . . SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan– Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016-2021. Pasal I . . . 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 76) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan angka 5 dan angka 10 Pasal 1 diubah, di antara angka 5 dan angka 6 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 5a, angka 5b dan angka 5c, di antara angka 6 dan angka 7 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a, serta di antara angka 7 dan angka 8 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 7a, angka 7b dan angka 7c, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
2.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
3.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
4.Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
5.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinir oleh instansi Pemerintah. 5a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi dan prioritas pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 5b. Rencana . . . 4 5b. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 5c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Sulawesi Tengah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun, memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021. 6a. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
7.Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 1 (satu) tahun. 7a. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun 7b. Bersifat indikatif adalah data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. 7c. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
8.Daerah . . . 5
8.Daerah adalah Daerah Sulawesi Tengah.
9.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
10.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
13.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan perencanaan Pembangunan DaerahProvinsi Sulawesi Tengah.
2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJM Nasional.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
1. a.pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD;
2. b.pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; dan
3. c.acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJMD.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki dan mengupayakan sumber daya lain untuk pelaksanaan program pembangunan daerah dan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan.

3.Ketentuan . . . 6
3.Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Dokumen RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN;
2. b.BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
3. c.BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
4. d.BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU aaaaaaaSTRATEGIS DAERAH;
5. e.BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
6. f.BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN dddddddddd DAERAH;
7. g.BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PPPPPPPPEMBANGUNAN DAN PROGRAM PPPERANGKAT DAERAH;
8. h.BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PPPEMERINTAHAN DAERAH; dan
9. i.BAB IX : PENUTUP.
(2)Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Perangkat Daerah melaksanakan program dalam Perubahan RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah dan/atau Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
(2)Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan/atau Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Kepala BAPPEDA.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

5.Ketentuan . . . 7
5.Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 23 Oktober 2019 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd LONGKI DJANGGOLA Diundangkan di Palu pada tanggal 23 Oktober 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd MOHAMAD HIDAYAT LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 120 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (12-331/2019) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Dr.YOPIE,MIP,SH.,MH Pembina Tk I, IV/b NIP. 19780525 199703 1 001 1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016-2021 I. UMUM Perencanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menentukan tindakan masa depan secara tepat dari sejumlah pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Perencanaan pembangunan merupakan suatu bentuk kebijakan publik berupa konsep dan dokumentasi yang menggambarkan berbagai upaya terkait pencapaian tujuan melalui pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Selain itu, rencana pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawaan, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara terpadu, terukur, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daeran, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pasal 201 bahwa evaluasi hasil RPJMD Pemerintah Provinsi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Disamping itu disebutkan pula evaluasi terhadap hasil RPJMD antar provinsi mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD guna mengetahui: a) Konsistensi dan realisasi antara kerangka pendanaan dan program Perangkat Daerah dalam RPJMD dengan capaian program dan kegiatan perangkat daerah dalam RKPD; dan b) Realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN. Pada prinsipnya evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan pembangunan jangka menengah nasional. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 342 menyatakan bahwa Perubahan RPJPD dan Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; 2
b.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
c.Terjadi perubahan yang mendasar. Dinamika perkembangan Peraturan dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Selanjutnya terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut telah mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Perturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 menyatakan bahwa Perubahan RPJPD dan Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Berkaitan dengan Substansi ini, Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan : a) holistik- tematik; b) integratif; dan c) spasial dan Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf a, dilaksanakan dengan pertimbangan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu sama lainnya. Kemudian di ayat (2) dijelaskan bahwa pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Permasalahan lain yang juga melatarbelakangi perubahan Perubahan RPJMD yaitu terjadinya bencana alam berupa Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi pada tanggal 28 September 2018 yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu melakukan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021. Secara ringkas, hal-hal yang melatarbelakangi perubahan RPJMD ini dapat diuraikan sebagai berikut:
1. 1.Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
2. 2.Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana 3 Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
3. 3.Kebutuhan Perencanaan Pembangunan guna menyikapi dampak atas terjadinya Bencana Alam Gempa. Tsunami dan Likuifaksi di Tahun 2018. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 106 1 LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016-2021 DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016-2021 Selain itu, rencana pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara terpadu, terukur, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangungan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pasal 201 bahwa evaluasi hasil RPJMD Pemerintah Provinsi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Disamping itu disebutkan pula evaluasi terhadap hasil RPJMD antar provinsi mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah. 2 Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan Do’a kepada Allah SWT, kita semua berharap semua penjabaran visi dan misi yang ada dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah di masa yang akan datang. GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd LONGKI DJANGGOLA Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Dr.YOPIE,MIP,SH.,MH Pembina Tk I, IV/b NIP. 19780525 199703 1 001

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…