DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp.4.594.376.457.259,00.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara–Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan–Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang . . . SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH Dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Pasal 1 . . . 3

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp.4.594.376.457.259,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp 4.267.855.622.259,00
b.Belanja Rp 4.594.376.457.259,00 Surplus/(Defisit) Rp (326.520.835.000,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp 326.520.835.000,00
2. 2.Pengeluaran Rp 0,00 Pembiayaan Netto Rp 326.520.835.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan : Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
1. a.Pendapatan Asli Daerah Rp 1.041.466.602.816,00
2. b.Dana Perimbangan Rp 3.184.416.038.500,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 41.972.980.943,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah Rp850.200.000.000,00
2. b.Retribusi Daerah Rp 11.381.529.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 16.965.608.967,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp162.919.464.849,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan :
1. a.Bagi Hasil Pajak/bukan Pajak Rp 122.615.151.500,00
2. b.Dana Alokasi Umum Rp1.662.156.644.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus Rp1.399.644.243.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah Rp 18.356.363.943,00
2. b.Dana Penyesuaian Otonomi Khusus Rp 23.616.617.000,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
1. a.Belanja Tidak Langsung Rp 2.703.630.838.698,00
2. b.Belanja Langsung Rp 1.890.745.618.561,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai Rp 1.330.202.047.309,64
2. b.Belanja Hibah Rp 940.664.698.188,36
3. c.Belanja Bantuan Sosial Rp 992.000.000,00
4. d.Belanja Bagi Hasil Kab/Kota Rp 409.300.000.000,00
5. e.Belanja Bantuan Keuangan Rp 17.472.093.200,00
6. f.Belanja Tidak Terduga Rp 5.000.000.000,00
(3)Belanja . . . 4
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai Rp 116.798.767.900,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa Rp 1.008.006.503.732,00
3. c.Belanja Modal Rp 765.940.346.929,00 551.001.214.779,00

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a.Penerimaan Pembiayaan Rp 326.520.835.000,00
b.Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00

Pasal 5

(1)Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :
1. a.Lampiran I : Ringkasan APBD;
2. b.Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
3. c.Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. d.Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. e.Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. f.Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. g.Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. h.Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. i.Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. j.Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya;
11. k.Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. l.Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. m.Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

. . .

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…