DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 31 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perencanaan; Pelaksanaan; Peran serta masyarakat; Kelembagaan; Koordinasi; Kerja sama; Sistem informasi; Penghargaan; Pendanaan; dan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka pembangunan ketahanan keluarga

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan teknologi dan perubahan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya cenderung menggeser nilai- nilai luhur budaya bangsa termasuk di Sulawesi Tengah dalam membangun ketahanan keluarga dan mempengaruhi kualitas dan kemampuan keluarga guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) undang-undang Nomor 23 tahun 2014, Pemerintah Daerah dapat

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya, urusan Ketahanan Keluarga merupakan kewenangan pemerintah Provinsi;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang . . . SALINAN 2
2. 2.Undang-Undang Nomor 13 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Pengubahan Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 2687);
3. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. 6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. 7.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. 9.Peraturan . . . 3
10. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
11. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
5.Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menangani penyelenggaraan ketahanan keluarga.
7.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8.Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
9.Pembangunan . . . 4
9.Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
10.Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
11.Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
12.Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
13.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
14.Sertifikat Bimbingan Pra Nikah adalah bukti otentik keikutsertaan dan kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah.
15.Penyandang masalah kesejahteraan sosial atau disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
16.Motivator adalah orang yang memiliki profesi untuk memberikan motivasi kepada keluarga berupa konseling.
17.Dewasa adalah setiap orang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun, atau dibawah 18 (delapan belas) tahun tetapi telah menikah .
18.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
19.Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Perencanaan;
b.Pelaksanaan;
c.Peran serta masyarakat;
d.Kelembagaan;
e.Koordinasi;
f.Kerja sama;
g.Sistem informasi;
h.Penghargaan;
i.Pendanaan; dan
j.Pembinaan, pengawasan dan pengendalian BAB II . . . 5

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menyusun program rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sesuai dengan kebijakan nasional di bidang ketahanan keluarga.
(2)Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memenuhi:
1. a.ketahanan fisik keluarga;
2. b.ketahanan ekonomi keluarga;
3. c.ketahanan sosial dan psikologi keluarga; dan
4. d.strukturisasi dan legalitas keluarga.
(3)Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga diintegrasikan ke dalam Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun berdasarkan :

a.evaluasi, penelitian dan pengembangan Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
b.penyiapan sasaran keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga;
c.penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko dan/atau menimbulkan kerentanan Keluarga; dan
d.data, informasi atas perkembangan ekonomi dan sosial kependudukan dan keluarga.

Pasal 5

(1)Gubernur dapat menetapkan rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga melalui peraturan gubernur, jika rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga belum diintegrasikan ke dalam Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.
(2)Rencana Pembangunan Ketahanan Keluarga yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diintegrasikan dalam perubahan atau evaluasi Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai rencana jangka panjang dan menengah pembangunan ketahanan keluarga.
(2)Rencana . . . 6
(2)Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penggalangan peran individu, Keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan, yang bersifat tidak mengikat dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
2. b.advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
3. c.fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bagi Keluarga Rentan dan Prasejahtera.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 7

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh:

a.Pemerintah Daerah;
b.keluarga;
c.masyarakat; dan
d.dunia usaha.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan daerah serta memfasilitasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
(2)Upaya menyusun kebijakan daerah serta memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, meliputi:
1. a.membangun komitmen para pemangku kepentingan untuk bersama- sama meningkatkan pembangunan ketahanan keluarga;
2. b.memperkuat kapasitas pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan ketahanan keluarga di tingkat pelaksana lapangan;
3. c.memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
4. d.menjabarkan kebijakan pembangunan ketahanan keluarga ke dalam kebijakan sektor, seperti keluarga berencana, pendidikan, sosial, dan keagamaan;
5. e.memperluas jaringan kerja antar berbagai pemangku kepentingan yang mengakar di masyarakat dalam peningkatan pembangunan ketahanan keluarga;
6. f.meningkatkan pendidikan, keterampilan, kesempatan kerja dan kesejahteraan, bagi keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial;
7. g.meningkatkan . . . 7
8. g.meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan ketahanan keluarga, agar anggota keluarga dapat terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, termasuk terhindar dari keluarga PMKS;
9. h.membangun kemitraan dengan organisasi profesi, akademisi, lembaga pendidikan, lembaga sosial dan pemangku kepentingan keluarga lainnya;
10. i.membuat kebijakan teknis tentang pembangunan keharmonisan keluarga; dan
11. j.memobilisasi sumber dana dari berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun dunia internasional dan pihak lain untuk mendukung Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Pasal 9

(1)Fasilitasi penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk :
1. a.melakukan advokasi kebijakan tentang P e m b a n g u n a n Ketahanan Keluarga tingkat nasional maupun tingkat daerah;
2. b.mensosialisasikan peraturan perundangan dan kebijakan yang terkait dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga kepada pemangku kepentingan, setiap lingkungan keluarga, dan masyarakat luas;
3. c.memberikan asistensi kepada pemangku kepentingan untuk mengembangkan kebijakan tentang peningkatan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
4. d.melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektor untuk peningkatan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
5. e.membuat perjanjian kerjasama dengan sektor terkait untuk mengefektifkan pelaksanaan kebijakan Pembangunan Ketahanan Keluarga diawali kesepakatan bersama;
6. f.mengembangkan sistem rujukan terpadu untuk akses layanan dan perlindungan bagi lingkungan Keluarga Prasejahtera, Keluarga Rentan, dan Keluarga PMKS;
7. g.mengintegrasikan program p e m b a n g u n a n ketahanan keluarga dengan program sektor lain, seperti program penanggulangan kemiskinan, pendidikan, pengembangan daerah tertinggal, dan keagamaan;
8. h.mengembangkan program pembangunan ketahanan keluarga di daerah sasaran
9. i.meningkatkan kapasitas para pengambil kebijakan agar lebih memberi perhatian dan sensitif terhadap permasalahan sosial, khususnya yang dialami oleh keluarga PMKS;
10. j.mengembangkan program pendidikan dan pelatihan bagi pendamping pembangunan ketahanan keluarga;
11. k.mengembangkan kelembagaan untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga PMKS pada tahap identifikasi dan rehabilitasi;
12. l.mendorong jaringan kerja untuk ikut melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap program pembangunan ketahanan keluarga;
13. m.mendorong partisipasi masyarakat, terutama sektor swasta, untuk berperan aktif dalam program pembangunan ketahanan keluarga; dan/atau
14. n.melakukan . . . 8
15. n.melakukan pertemuan intensif dengan pihak lembaga donor untuk mendapatkan sumber anggaran yang digunakan bagi program pembangunan ketahanan keluarga.
(2)Ketentuan mengenai fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan melalui :

a.anggota Keluarga;
b.calon pasangan menikah;
c.suami-istri;
d.istri sebagai kepala keluarga;
e.anak;
f.orang lanjut usia; dan
g.orang perseorangan.

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PERENCANAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PELAKSANAAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PERENCANAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PELAKSANAAN

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014