DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: a. identifikasi status reproduksi; b. penyeleksian; c. penjaringan; d. perbibitan; e. pengendalian pemotongan; f. kesejahteraan Ternak; g. kartu identitas Ternak; h. sertifikasi; i. pengendalian lalu lintas dan larangan impor; j. pembinaan dan pengawasan; k. koordinasi dan kerjasama; l. pembiayaan; dan m. peran serta masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu penghasil Ternak di Kawasan Timur Indonesia sekaligus konsumen pangan asal Ternak dan hasil Ternak lainnya sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dalam penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal melalui pengendalian Ternak betina produktif;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengendalian Ternak Sapi dan kerbau betina produktif maka perlu pengaturan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
2.Ternak lokal adalah Ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
3.Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif adalah Ternak Sapi dan kerbau betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak. 3
4.Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola penggunaan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjaringan dan pembibitan.
5.Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok hewan dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
6.Sumber daya genetik Ternak adalah substansi yang terdapat dalam individu suatu populasi rumpun Ternak yang secara genetik, unik yang terbentuk dalam proses demestikasi dari masing-masing spesies, yang merupakan sumber sifat keturunan yang mempunyai nilai potensial maupun nyata serta dapat dimanfaatkan dan dikembangbiakan atau dirakit untuk menciptakan rumpun atau galur unggul baru.
7.Penyeleksian adalah serangkaian kegiatan memilih Ternak Sapi dan kerbau betina produktif dari populasi sesuai kriteria bibit.
8.Penjaringan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh Ternak Sapi dan kerbau betina produktif yang akan dijadikan Ternak bibit dari hasil seleksi.
9.Pembibitan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan bibit Ternak sesuai pedoman pembibitan Ternak yang baik.
10.Bibit Ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah Ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
11.Kartu Identitas Ternak adalah kartu yang dikeluarkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk digunakan dalam pengaturan Ternak untuk mencatat keterangan yang perlu tentang seekor Ternak dan status kepemilikannya.
12.Kesejahteraan Ternak adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Ternak menurut ukuran perilaku alami Ternak yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Ternak dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Ternak yang dimanfaatkan manusia.
13.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini guna menemukan tersangkanya.
14.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
15.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah. 0
16.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
17.Kementerian adalah Kementerian yang membidangi tugas Peternakan. 4
18.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
21.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan kesehatan hewan.
22.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah yang membidangi tugas pembibitan Ternak.
23.Petugas yang berwenang adalah dokter hewan yang berwenang atau petugas lain yang ditunjuk oleh Gubernur.
24.Pengawas Bibit Ternak adalah petugas yang diberi wewenang atau Petugas yang ditunjuk oleh Gubernur untuk melakukan pengawasan bibit Ternak.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.identifikasi status reproduksi;
b.penyeleksian;
c.penjaringan;
d.perbibitan;
e.pengendalian pemotongan;
f.kesejahteraan Ternak;
g.kartu identitas Ternak;
h.sertifikasi;
i.pengendalian lalu lintas dan larangan impor;
j.pembinaan dan pengawasan;
k.koordinasi dan kerjasama;
l.pembiayaan; dan
m.peran serta masyarakat.

BAB II

IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI

Pasal 3

(1)Identifikasi dilakukan untuk menetapkan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif dari populasi Ternak.
(2)Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di UPT, kelompok peTernak, kawasan Peternakan atau tempat budidaya dan tempat pembibitan Ternak lainnya.
(3)Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Petugas yang berwenang. 5

Pasal 4

Identifikasi Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan sesuai kriteria :

a.Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 8 (delapan) tahun;
b.tidak cacat fisik;
c.fungsi organ reproduksi normal; dan
d.memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

Pasal 5

(1)Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperoleh Ternak Sapi dan Kerbau Betina tidak produktif, dan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.
(2)Ternak Sapi dan Kerbau Betina tidak Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penggemukan untuk dijadikan Ternak potong.
(3)Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan seleksi untuk dijadikan Ternak bibit.

BAB III

PENYELEKSIAN

Pasal 6

(1)Penyeleksian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan untuk mendapatkan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif sesuai dengan kriteria bibit.
(2)Kriteria bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu semua hasil pemuliaan, hasil pengujian dan pengkajian T e r n a k yang memenuhi persyaratan untuk dikembangbiakkan dan/atau untuk meningkatkan produksi sesuai dengan jenis Ternaknya.

Pasal 7

(1)Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Pengawas Bibit Ternak.
(2)Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

Pasal 8

(1)Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan sesuai persyaratan:
1. a.Ternak asli dan Ternak lokal;
2. b.sehat dan bebas dari penyakit hewan menular berdasarkan sertifikat veteriner atau nama lain; dan
3. c.performan memenuhi kriteria bibit.
(2)Persyaratan performan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c didasarkan pada rumpun, umur dan kesuburan reproduksi. 6

Pasal 9

(1)Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif dengan kriteria: a . sesuai dengan kriteria bibit; dan
1. b.tidak sesuai dengan kriteria bibit.
(2)Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penjaringan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif sebagai berikut: a . yang sesuai dengan kriteria bibit dijadikan sebagai Ternak bibit; dan
1. b.yang tidak sesuai dengan kriteria bibit dilakukan penggemukkan untuk dijadikan Ternak potong.

BAB IV

PENJARINGAN

Pasal 10

(1)Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap :
1. a.dokumen kepemilikan Ternak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
2. b.sertifikat veteriner; dan
3. c.performan Ternak sesuai dengan surat keterangan dari pengawas bibit Ternak.
(2)Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penandaan untuk dilakukan pembibitan di UPT dan/atau kelompok pembibitan.
(3)Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemuliaan mengacu pada pedoman pembibitan Ternak yang baik.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…