DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 137

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kebijakan dalam rangka penggunaan mineral dan/atau batubara secara optimal, dan demi untuk kepentingan pembangunan daerah Sulawesi Tengah, antara lain: 1) kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara; 2) perencanaan dan evaluasi wilayah pertambangan; 3) wilayah usaha pertambangan; 4) wilayah izin usaha pertambangan; 5) izin usaha pertambangan; 6) syarat dan prosedur perizinan; 7) berakhirnya izin usaha pertambangan; 8) pertambangan rakyat; 9) penggunaan tanah untuk usaha pertambangan; 10) jalan khusus; 11) pengangkutan komoditas tambang; 12) reklamasi dan pascatambang; 13) inventarisasi lahan terganggu; 14) penyampaian laporan; 15) hak dan kewajiban; 16) pembinaan dan pengawasan; 17) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah izin usaha pertambangan; 18) koordinasi, kerjasama, dan kemitraan; 19) pembiayaan; 20) sanksi administrasi; 21) penyidikan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertambangan mineral dan batubara, dalam pelaksanaannya perlu upaya pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaannya di daerah dengan tetap memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat;
c.bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan kekayaan alam yang tak terbarukan berupa mineral dan batubara, diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapat dikelola secara optimal dan bijaksana;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); SALINAN 2
3.Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pengelolaan pertambangan adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang menjadi kewenangan daerah.
2.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
3.Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
4.Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
5.Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. 3
6.Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
7.IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
8.IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
9.Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
10.Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
11.Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
12.Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
13.Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
14.Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
15.Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
16.Usaha Pertambangan Provinsi, adalah usaha pertambangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang WIUP-nya berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.
17.Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
18.Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
19.Rencana Kerja Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RKAB adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.
20.Hari adalah hari kerja. 4
21.Menteri adalah Menteri yang membidangi Pertambangan dan Energi.
22.Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta unsur Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah Sulawesi Tengah.
23.Wilayah Provinsi adalah Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
24.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
25.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
26.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Tengah.
27.Dinas adalah Dinas yang membidangi Pertambangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Provinsi ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam rangka penggunaan mineral dan/atau batubara secara optimal, dan demi untuk kepentingan pembangunan daerah Sulawesi Tengah.

Pasal 3

(1)Usaha Pertambangan Provinsi dikelompokkan atas:
1. a.pertambangan mineral; dan
2. b.pertambangan batubara.
(2)Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
1. a.pertambangan mineral logam;
2. b.pertambangan mineral bukan logam; dan
3. c.pertambangan batuan.

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dalam bentuk IUP dan IPR.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, sebagai berikut:

a.menetapkan WIUP untuk mineral bukan logam dan batuan dan menerbitkan IUP dalam Wilayah Provinsi, termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil;
b.menerbitkan IPR dalam wilayah pertambangan rakyat;
c.melakukan pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan dalam Wilayah Provinsi, termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil; 5
d.menerbitkan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan Surat Keterangan Terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya di Wilayah Provinsi;
e.penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;
f.pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada Wilayah Provinsi;
g.penyusunan neraca sumber daya mineral pada Wilayah Provinsi;
h.pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di Wilayah Provinsi;
i.pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dalam memperhatikan kelestarian lingkungan;
j.mengkoordinasikan perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah pertambangan;
k.menyampaikan informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri; dan
l.pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi dan pascatambang.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara meliputi:

a.penyelidikan dan penelitian untuk memperoleh data dan inventarisasi potensi indikasi formasi batuan pembawa mineral di Wilayah Provinsi;
b.menaati ketentuan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun yang ditetapkan oleh Pemerintah;
c.penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP, WUP dan WIUP;
d.pengumuman rencana kegiatan pertambangan di WIUP, serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada masyarakat secara terbuka; dan
e.melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.

BAB IV

WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Provinsi wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.
(2)Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) data dan informasinya memuat:
1. a.formasi batuan pembawa mineral logam dan/atau batubara; 6
2. b.data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir dan/atau telah dikembalikan kepada Gubernur;
3. c.data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir dan/atau yang sudah dikembalikan kepada Gubernur; dan/atau
4. d.interpretasi penginderaan jauh berupa pola struktur dan sebaran litologi.

Pasal 8

(1)Dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, Gubernur dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset daerah.
(2)Lembaga riset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
1. a.menyimpan, mengamankan dan merahasiakan data dan informasi potensi pertambangan hasil penyelidikan dan penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
2. b.menyerahkan seluruh data dan informasi potensi pertambangan yang diperolehnya kepada Menteri.

Pasal 9

(1)Gubernur menetapkan wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan dilaksanakan oleh lembaga riset daerah dan dituangkan dalam peta.
(2)Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar dalam memberikan penugasan, penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada lembaga riset.

Pasal 10

(1)Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh Gubernur, wajib diolah menjadi peta potensi mineral dan/atau batubara.
(2)Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh lembaga riset berdasarkan penugasan dari Gubernur, wajib diolah menjadi peta potensi mineral dan/atau batubara.
(3)Peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri.

Isi peraturan

Teks137PDFHirarki

Memuat teks peraturan…