DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pemberdayaan dan perlindungan Koperasi, pemberdayaan dan pengembangan Usaha Kecil, lembaga pembiayaan, partisipasi dunia usaha dan masyarakat, pendanaan, larangan, sanksi administrasi, dan penyidikan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat

Menetapkan

menetapkan kebijakan sesuai dengan kewenangannya, urusan Koperasi dan usaha kecil merupakan urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang merupakan kewenangan provinsi;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
3. 4.Undang-Undang … SALINAN 2
4. 4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. 6.Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentrukan Peraturan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH dan GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur … 3
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4.Dinas adalah Dinas Provinsi Sulawesi Tengah yang membidangi urusan koperasi, urusan Usaha Kecil dan Menengah.
5.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Kecil sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
6.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil.
7.Koperasi adalah badan hukum yang di dirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
8.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
9.Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
10.Pembinaan adalah upaya meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kemampuan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil.
11.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Kecil.
12.Penjaminan … 4
12.Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada Koperasi dan Usaha Kecil oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
13.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi dan Usaha Kecil dengan usaha besar.
14.Dunia Usaha adalah usaha kecil yang melakukan kegiatan ekonomi Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi; dan
b.Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil.

BAB II

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGHAN KOPERASI

Pasal 3

Pemerintah Daerah untuk mendukung pemberdayaan koperasi memberikan bimbingan dan kemudahan dalam bentuk:

a.Pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian Koperasi;
b.bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota;
c.memperkukuh permodalan dan pembiayaan Koperasi;
d.bantuan pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama saling mengutungkan antara Koperasi dan badan usaha lain;
e.bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Koperasi; dan/atau
f.insentif pajak dan fiskal sesuai denghan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi dapat meliputi:

a.menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh dikelola dan/atau dijalankan oleh Koperasi; dan
b.menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil dikelola dan/atau dijalankan oleh Koperasi untuk tidak dikelola dan/atau dijalankan oleh Badan usaha lainnuya.

BAB III

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL

Pasal 5

(1)Prinsip Pemberdayaan Usaha Kecil meliputi:
1. a.penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Usaha Kecil untuk berkarya dengan prakasa sendiri;
2. b.perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan;
3. c.Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan Usaha Kecil;
4. d.peningkatan daya saing Usaha Kecil; dan
5. e.penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pegendalian secara terpadu.
(2)Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil meliputi:
1. a.penumbuhan iklim usaha;
2. b.Pengembagan usaha;
3. c.pembiayaan dan penjaminan;
4. d.Kemitraan; dan
5. e.koordinasi dan pegendalian Pemberdayaan Usaha Kecil.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi aspek:
1. a.pendanaan;
2. b.sarana dan prasana;
3. c.informasi usaha;
4. d.kemitraan;
5. e.perizinan … 6
6. e.perizinan usaha;
7. f.kesempatan berusaha;
8. g.promosi dagang; dan
9. h.dukungan kelembagaan.

Pasal 7

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditunjuk untuk:

a.memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Kecil untuk dapat mengakses kredit perbankkan dan lembaga keuangan bukan bank;
b.memperbanyak lemabaga pembiayaan dan memperluas jaringan sehingga dapat diakses oleh Usaha Kecil;
c.memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan; dan
d.membantu para pelaku Usaha Kecil untuk mendapat pembiayaan dan jasa/produk keuangan lain yang disediakan oleh perbankkan dan lembaga keuangan non Bank, baik yang menggunakan sistem konvensional dan sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Aspek prasarana meliputi:

a.mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong usaha Koperasi dan mengembangkan Usaha Kecil; dan
b.memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha Koperasi dan Usaha Kecil.

Pasal 9

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

a.membentuk dan mempermudah pemanfaatan Bank data dan jaringan informasi bisnis;
b.mengadakan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta mutu; dan
c.memberikan … 7
c.memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku usaha kecil atas segala informasi usaha.

Pasal 10

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:

a.mewujudkan kemitraan antar-usaha kecil;
b.mewujudkan kemitraan antara usaha mikro, kecil, menengah dan Usaha Besar;
c.mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha, antar-usaha kecil;
d.mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Kecil;
e.mengembankan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha kecil;
f.mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumenya; dan
g.mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Kecil.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…