DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 12, Pasal 14, dan penambahan Pasal 29A dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk status perpanjangan sesuai lokasi dalam notivikasi dimaknai sebagai Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sehingga Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang . . . SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
6.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING. Pasal I . . . 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 62) diubah sebagai berikut :
1.Di antara angka 5 dan angka 6 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 5a, angka 5b dan angka 5c, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2.Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
3.Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
5.Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 5a. Notifikasi adalah persetujuan penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai dasar penerbitan Izin Tinggal Terbatas. 5b. Notifikasi Perubahan dari IMTA adalah izin yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dengan validasi pembayaran melalui verifikator Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 5c. Dana . . . 4 5c. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKP TKA adalah kompensasi yang harus dibayarkan untuk tahun kedua dan seterusnya sampai dengan berakhirnya penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing kepada Pemerintah Daerah atas penggunaan Tenaga Kerja Asing lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah 1 (satu) provinsi.
6.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
8.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
9.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
10.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
11.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroaan komanditer, perseroaan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13.Pemeriksaan . . . 5
13.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah dan Retribusi daerah.
14.Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
15.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
16.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
18.Dinas adalah Dinas Daerah yang membidangi urusan di bidang ketenagakerjaan.
2.Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA digunakan untuk pembinaan di bidang pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
(2)Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pembayaran Retribusi yang terutang wajib dilunasi sekaligus untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau tergantung waktu Notifikasi.
(2)Dalam hal Tenaga Kerja Asing bekerja tidak sampai 12 (dua belas) bulan, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Wajib Retribusi.
(3)Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(4)Di antara . . .

4.Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

(1)Semua ketentuan mengenai Perpanjangan IMTA dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing harus dibaca dan dimaknai sebagai Notifikasi Perubahan dari IMTA atau Notifikasi.
(2)Semua ketentuan mengenai Retribusi Perpanjangan IMTA dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing harus dibaca dan dimaknai sebagai DKP TKA. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 8 April 2020 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd LONGKI DJANGGOLA Diundangkan di Palu pada tanggal 2 Juni 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd MOHAMAD HIDAYAT LEMBARAN DAERAH ROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 125 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (3/45/2020) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Dr.YOPIE,MIP,SH.,MH Pembina Tk I, IV/b NIP. 19780525 199703 1 001 6 1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING I. UMUM Pada Tahun 2018, Pemerintah setelah mengevaluasi proses perizinan dan investasi di Indonesia telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk mempermudah proses perizinan yang dinilai sangat rumit dan berbelit. Salah satunya menyasar sektor ketenagakerjaan, khususnya prosedur penggunaan Tenaga Kerja Asing. Untuk menyederhanakan proses perizinan Tenaga Kerja Asing Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Lima bulan kemudian Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk mengatur aspek teknisnya. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 maka mencabut peraturan penggunaan Tenaga Kerja Asing sebelumnya yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Ketentuan baru dalam Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada intinya lebih menyederhanakan tata cara penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pelayanan perizinan Tenaga Kerja Asing yang menjadi lingkup ketenagakerjaan dilakukan oleh Perusahaan melalui mekanisme online dalam Sistem Tenaga Kerja Asing Online dengan alamat website: http://tka-online.kemnaker.go.id. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang mengamanatkan website Tenaga Kerja Asing Online sebagai tempat pengajuan permohonan. Pengurusan dilakukan oleh Perusahaan secara mandiri atau melalui Perusahaan Jasa yang ditunjuk resmi Perusahaan untuk membantu pengurusan. Pemerintah tidak turut campur dalam proses penguploadan data dan oleh sebab itu Perusahaan bertanggung jawab atas setiap data yang diupload ke dalam Sistem. Pemeriksaan/Verifikasi data/dokumen dilakukan oleh Pengelola Sistem Tenaga Kerja Asing Online dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sesuai regulasi yang tertuang dalam aturan teknis Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 23. Setelah pemberlakuan Sistem Terpusat ini maka semua Izin Tenaga Kerja Asing yang berkaitan dengan ketenagakerjaan diambil alih oleh Pemerintah Pusat (baik penempatan lokasi kerja lintas Provinsi maupun wilayah setempat), sedangkan untuk Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota hanya diberikan kewenangan memvalidasi dan 2 menerima pembayaran bagi status perpanjangan sesuai lokasi kerja dalam Notifikasi (via website terintegrasi TKA Daerah). Dengan demikian penerbitan perpanjangan izin tidak lagi menjadi ranah Pemerintah Daerah tetapi berkenaan dengan penerimaan daerah. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing menandai perizinan Tenaga Kerja Asing lingkup izin ketenagakerjaan memiliki 2 dokumen resmi, yaitu RPTKA dan Notifikasi. Dalam sistem yang baru ini, antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia terjadi proses integrasi sehingga waktu pelayanan hanya 6 hari Kerja untuk menyelesaikan izin ketenagakerjaan dan keimigrasian (4 hari di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan 2 hari di Imigrasi). Masa berlaku RPTKA disesuaikan dengan perjanjian kerja antara Pemberi Kerja dengan Tenaga Kerja Asing, namun untuk Notifikasi, pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dilakukan setiap tahun sepanjang penggunaan Tenaga Kerja Asing dan diatur melalui Sistem Online oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Untuk pembayaran DKP-TKA sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dibayarkan melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah, Kementerian Republik Indonesia/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota (sesuai kewenangan menurut lokasi kerja dalam Notifikasi). Dalam rangka memudahkan Pemerintah Daerah untuk memantau proses penerbitan Notifikasi Tenaga Kerja Asing di wilayah masing- masing, maka Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengintegrasikannya dengan Sistem Informasi Penempatan TKA Daerah http://tka-daerah.kemnaker.go.id yang ada di Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah yang membidangi ketenagakerjaan dapat melihat proses dimaksud baik nama Tenaga Kerja Asing yang sementara diajukan maupun yang telah menyelesaikan pembayaran. Pada prinsipnya penyesuaian/perubahan yang komprehensif dilakukan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing terkait dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 111

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 29A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 6 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 29A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 6 Tahun 2015