DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 142

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penyelenggaran Kerja Sama Daerah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, mewujudkan pembangunan yang berkelanjuta dan meningkatkan sumber pendapatan asli Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengatasi masalah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah terkait dengan kesenjangan kemajuan antar daerah, kelemahan kinerja antar daerah, serta minimnya anggaran Pemerintah Daerah dalam pembiayaan pembangunan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, perlu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien melalui kerjasama daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Daerah dapat mengadakan Kerja Sama Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513); Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama Daerah.
8.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
10.Hari adalah hari kerja.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
12.Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah adalah keseluruhan proses dan mekanisme pelaksanaan kerja sama oleh Pemerintah daerah dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, pendanaan, sampai dengan pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah.
13.Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
14.Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
15.Kerja Sama Wajib adalah KSDD yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
16.Kerja Sama Sukarela adalah KSDD yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, namun dipandang lebih efektif jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
17.Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
18.Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
19.Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
20.Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan adalah Dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat.
22.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
23.Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
24.Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
25.Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
26.Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Gubernur sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Gubernur kepada pejabat yang diberi kuasa untuk mengikatkan diri pada Kerja Sama Daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Kerja Sama Daerah.
27.Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
28.Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29.Rencana Kerja Sama Daerah adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri selama periode Kerja Sama.
30.Surat Konfirmasi adalah surat yang menyatakan naskah kerja sama telah sesuai dengan aspek politis dan yuridis yang berkaitan dengan hubungan kerja sama luar negeri.
31.Pernyataan Kehendak Kerja Sama adalah dokumen yang lazim disebut dengan Letter of Intent (LoI) atau nama lainnya yang dibuat oleh para pihak untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya kerja sama.
32.Naskah Kerja Sama Daerah adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang lazim disebut dengan Memorandum of Understanding (MoU) atau nama lainnya dan berisi kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pihak selama periode kerja sama.
33.Lembaga di Luar Negeri adalah institusi/badan/asosiasi, baik Pemerintah maupun swasta di luar negeri termasuk lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dimaksudkan untuk:

a.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b.meningkatkan pelayanan publik;
c.mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan; dan
d.meningkatkan sumber pendapatan asli Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah bertujuan:

a.meningkatkan pelayanan publik;
b.menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan Daerah;
c.menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
d.mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing- masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara bertimbal balik;
e.mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
f.menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
g.memberdayakan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dimanfaatkan bersama;
h.mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD;
i.meningkatkan efektivitas dan efisiensi arus pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi;
j.mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan; dan
k.meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah secara umum harus dilaksanakan dengan prinsip:

a.efisiensi;
b.efektivitas;
c.Sinergi;
d.saling menguntungkan;
e.kesepakatan bersama;
f.persamaan kedudukan;
g.transparansi;
h.keadilan;
i.akuntabilitas;
j.kepastian hukum; dan
k.mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan Kerja Sama Daerah;
b.Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat;
c.bentuk Kerja Sama Daerah, obyek Kerja Sama Daerah, dan identifikasi dan pemetaan Urusan Pemerintahan;
d.KSDD;
e.KSDPK;
f.KSDPL dan KSDLL;
g.penyampaian Kerja Sama Daerah;
h.kelembagaan Kerja Sama Daerah;
i.pembinaan dan pengawasan; dan
j.pendanaan.

BAB II

PERENCANAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 6

(1)Perencanaan Kerja Sama Daerah disusun oleh Biro.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun sebelum perencanaan anggaran tahun berikutnya.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
1. a.hasil identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah; dan/atau
2. b.skala prioritas objek Kerja Sama Daerah berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memperhatikan peluang kerja sama dan potensi masalah yang ditimbulkan dari Kerja Sama Daerah.
(5)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang daerah;
2. b.rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
3. c.rencana strategis sektor terkait.
(6)Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Biro berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, dan dapat melibatkan:
1. a.Perangkat Daerah lainnya;
2. b.Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. c.pemerintah daerah lain yang berbatasan dengan Daerah;
4. d.badan usaha; dan/atau
5. e.perguruan tinggi.
(7)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Rencana Kerja Sama Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan diintegrasikan dalam:
1. a.Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
2. b.Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1)Setiap Perangkat Daerah mengajukan usulan Kerja Sama Daerah kepada Gubernur melalui Biro untuk dimasukkan ke dalam perencanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Dalam hal tertentu, Perangkat Daerah dapat mengajukan usulan Kerja Sama Daerah di luar perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan tidak membebani anggaran Daerah dan memenuhi ketentuan:
1. a.termasuk Kerja Sama Wajib;
2. b.atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat;
3. c.mendukung ketercapaian indikator kinerja utama Daerah; dan/atau
4. d.perintah peraturan perundang-undangan.
(3)Usulan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)harus disertai rancangan dokumen Kerja Sama Daerah.
(4)Usulan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dikoordinasikan oleh Biro bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

Pasal 8

Kerja Sama Daerah di luar perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d yang membebani masyarakat harus mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB III

SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PEMERINTAH PUSAT

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan Sinergi dengan Pemerintah Pusat dalam hal pelaksanaan kerja sama yang membutuhkan dukungan program Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Objek yang diSinergikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai prioritas.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.penawaran Sinergi;
3. c.penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
4. d.persetujuan DPRD;
5. e.penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
6. f.pelaksanaan;
7. g.penatausahaan; dan
8. h.pelaporan.
(2)Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Dokumen Sinergi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan Sinergi dan materi muatan dokumen Sinergi sebagaimana dimaksud pada a\at (1) diatur daãam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks142PDFHirarki

Memuat teks peraturan…