DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kebijakan Umum Program Pembentukan Peraturan Daerah, Tata Cara Penyusunan Dan Pengelolaan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Daftar Kumulatif Terbuka, Perencanaan Di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah, pembiayaan, dan penyebarluasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang … SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Badan … 3
6.Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Alat Kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
9.Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
10.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
11.Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
12.Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
14.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
15.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai solusi terhadap kebutuhan hukum masyarakat.
16.Pengundangan adalah Penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

Kebijakan Propemperda diarahkan untuk:

a.membentuk Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
b.menyempurnakan Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman;
c.mempercepat … 4
c.mempercepat proses penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah yang telah terprogram dan membentuk Peraturan Daerah yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang- undangan;
d.membentuk Peraturan Daerah yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
e.membentuk Peraturan Daerah sesuai dengan tuntutan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
f.memberikan landasan yuridis bagi penegak hukum secara tegas, profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender; dan
g.menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan di segala bidang yang mengabdi kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara guna mewujudkan prinsip keseimbangan antara ketertiban, legitimasi dan keadilan.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 3

Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu dan sistematis, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.

Pasal 4

Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud Pasal 3 memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang didasarkan atas:

a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b.rencana pembangunan daerah;
c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
d.aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 5

Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat rencana pembentukan Peraturan Daerah, pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang- undangan lainnya, yang merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, meliputi:

a.Latar belakang dan tujuan penyusunan;
b.Sasaran yang akan diwujudkan;
c.Pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
d.Jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 6

… 5

Pasal 6

(1)Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
(2)Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk daftar Rancangan Peratuan Daerah.
(3)Dalam penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Analisa kebutuhan Peraturan Daerah berdasarkan skala prioritas.

Pasal 7

(1)Propemperda disusun berdasarkan skala prioritas.
(2)Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
1. a.perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
3. c.perintah Peraturan Daerah lainnya; dan
4. d.aspirasi masyarakat Daerah.
(3)Aspirasi masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terutama yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, prinsip kesetaraan gender, pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, dan upaya mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB IV

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 8

Propemperda berasal dari:

a.Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
b.Propemperda di Lingkungan DPRD.

Pasal 9

(1)Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2)Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

Pasal 10

Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah dan di Lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…