DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 8 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penambahan dana Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor dalam rangka pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan kepada PT. Bank Sulteng. Adapun aturan yang diatur diantaranya Sumber dan besaran nilai penyertaan modal, pelaksanaan penyertaan modal, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sampai dengan saat ini belum memenuhi modal inti minimum yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan tahun 2024 serta belum memenuhi saham mimimal yang seharusnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pemilik Badan Usaha Milik Daerah sehingga membutuhkan penyertaan modal dari Pemerinthah Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 200 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengeloloaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengeloloaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
5.Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah yang dipisahkan, berupa uang dan/atau Barang Milik Daerah untuk diperhitungkan sebagai modal saham Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah.
6.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dengan mendapatkan bagian keuntungan.
7.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut PT. Bank Sulteng adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
8.Direksi adalah organ Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah yang bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah serta mewakili Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

SUMBER DAN BESARAN NILAI PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah ini merupakan penambahan dana Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor dalam rangka pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan kepada PT. Bank Sulteng.

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah.
(2)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat Barang Milik Daerah tersebut dijadikan Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal pada PT Bank Sulteng dalam kurun waktu Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2022 sebanyak Rp195.940.353.607,- (seratus sembilan puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh rupiah).
(2)Jumlah Penyertaan Modal Daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2033 sebanyak Rp 735.000.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima milyar rupiah).
(3)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi dan sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
(4)Pelaksanaan atas penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan perdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Pasal 5

Rincian jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dialokasikan untuk setiap tahun anggaran berkenan sebagai berikut:

a.Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 73.500.000.000,-(tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah);
b.Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 73.500.000.000,-(tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah);;
c.Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 73.500.000.000,-(tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah);
d.Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 73.500.000.000,-(tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah);
e.Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp 73.500.000.000,-(tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah);
f.Tahun Anggaran 2029 sebesar Rp 73.500.000.000,-(tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah);
g.Tahun Anggaran 2030 sebesar Rp 73.500.000.000,-(tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah);
h.Tahun Anggaran 2031 sebesar Rp 73.500.000.000,-(tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah);
i.Tahun Anggaran 2032 sebesar Rp 73.500.000.000,-(tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah); dan
j.Tahun Anggaran 2033 sebesar 73.500.000.000,-(tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah).

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi dasar bagi penganggaran Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun berkenaan.
(2)Dalam hal penambahan Penyertaan Modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyetoran sisa penambahan Penyertaan Modal diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

Untuk menjaga komposisi kepemilikan saham dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Bank Sulteng, nilai Penyertaan Modal Daerah yang telah disetorkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan penambahan Penyertaan Modal Daerah dari Kabupaten/Kota.

Pasal 8

(1)Dana Penyertaan Modal Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD diserahkan kepada PT. Bank Sulteng.
(2)Penyertaan Modal Daerah yang diserahkan kepada PT. Bank Sulteng disertai dengan Berita Acara Penyerahan Penyertaan Modal dan Surat Pernyataan dari Direksi.
(3)Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi tentang kesanggupan Direksi untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah dimaksud.
(4)Realisasi pencairan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Surat Permohonan Permintaan Pencairan Dana Penyertaan Modal dari PT. Bank Sulteng kepada Gubernur pada tahun berkenan.

Pasal 9

Penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…