DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengaturan: a. Industri ungulan Provinsi; b. RPIP Tahun 2018-2038; c. pelaksanaan; dan d. pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018-2038.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya-sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri.
2.Pelaku Industri adalah orang atau badan yang melakukan pembangunan atau kegiatan industri.
3.Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang selanjutnya disebut RPIP Tahun 2018-2038 adalah dokumen perencanaan pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 2018-2038.
4.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten/Kota. 3
5.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
9.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
10.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

a.pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri;
b.pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK; dan
c.pedoman bagi Pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun industri Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini yakni untuk:

a.mewujudkan kebijakan Industri Nasional pada tingkat Daerah;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri Daerah;
c.mewujudkan pemerataan pembangunan industri Provinsi guna memperkuat ekonomi daerah dan memperkokoh ketahanan nasional; dan
d.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata dan berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Industri ungulan Provinsi;
b.RPIP Tahun 2018-2038;
c.pelaksanaan; dan
d.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI

Pasal 5

Industri unggulan Provinsi dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.

Pasal 6

(1)Industri unggulan Provinsi berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha di Daerah sebagai berikut:
1. a.Industri Pangan;
2. b.Industri Hulu Agro; 4
3. c.Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka berupa Kayu dan Rotan;
4. d.Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batubara; dan
5. e.Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam.
(2)Sasaran dan program dari masing-masing Industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK mengacu pada RPIP Tahun 2018-2038.
(2)Selain Industri unggulan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(3)Pengembangan Industri Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RPIK.

BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI 2018 – 2038

Pasal 8

(1)RPIP Tahun 2018-2038 disusun dengan sistimatika sebagai berikut:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN;
2. b.BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI;
3. c.BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH;
4. d.BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SULAWESI TENGAH; dan
5. e.BAB V : PENUTUP.
(2)Dokumen RPIP Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)RPIP Tahun 2018-2038 disusun dan ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIP Tahun 2018-2038 Provinsi dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. 5

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri di Daerah.
(2)Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
(3)Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundangan- undangan di bidang kerjasama daerah.
(4)Ketentuan mengenai kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

(1)Pengembangan Industri unggulan Provinsi memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
(2)Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan Industri.
(3)Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan Industri unggulan Provinsi skala besar.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…