DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang: bagian jalan; pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan; izin, rekomendasi, dispensasi pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan; serta pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan, wewenang Gubernur selaku penyelenggara jalan provinsi dalam pemberian izin, dispensasi, dan rekomendasi untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Provinsi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Dati I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Dati I Sulawesi Utara-Tengah dan Dati I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang . . . SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan barsama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4.Dewan Perwakilan . . . 3
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5.Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6.Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
7.Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8.Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
9.Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalulintas.
10.Bagian Jalan adalah bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
11.Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
12.Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
13.Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh Pemerintah Daerah agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
14.Pemanfaatan Jalan adalah pendayagunaan hasil bagian jalan selain peruntukannya.
15.Penggunaan Jalan adalah pendayagunaan bagian jalan sesuai dengan peruntukannya.
16.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17.Gangguan atas fungsi jalan adalah semua perbuatan yang mengganggu dan membahayakan pengguna jalan.
18.Utilitas . . . 4
18.Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
19.Bangunan dan jaringan utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
20.Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum.
21.Media informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
22.Bangun bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
23.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia dan fungsi hunian.
24.Dispensasi adalah keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
25.Drainase adalah saluran pembuang yang terletak sejajar atau melintang jalan.

Pasal 2

(1)Jalan Provinsi terdiri atas:
1. a.Jalan kolektor primer yang menghubungkan ibu kota Provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota;
2. b.Jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibu kota kabupaten atau kota; dan
3. c.Jalan strategis provinsi.
(2)Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala bagian Jalan terdiri atas :
1. a.ruang manfaat jalan;
2. b.ruang milik jalan; dan
3. c.ruang pengawasan jalan.
(3)Status jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 5

Pasal 3

(1)Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi :
1. a.badan Jalan;
2. b.saluran tepi Jalan; dan
3. c.ambang pengaman Jalan.
(2)Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi median, perkerasan Jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi Jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman Jalan, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.
(3)Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Jalan.

Pasal 4

(1)Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilengkapi dengan ruang bebas dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan.
(2)Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu, sebagai berikut :
1. a.lebar ruang bebas sesuai dengan lebar badan jalan;
2. b.tinggi jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter; dan
3. c.kedalaman jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 5

(1)Saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
(2)Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
(3)Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
(4)Dalam hal tertentu dan dengan syarat tertentu yang ditetapkan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.

Pasal 6

Ambang pengaman jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan. 6

Pasal 7

(1)Ruang milik jalan terdiri atas :
1. a.ruang manfaat jalan; dan
2. b.sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
(2)Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dan kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
(3)Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau sebagai lansekap jalan.

Pasal 8

(1)Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
(2)Lebar Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:
1. a.jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
2. b.jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
3. c.jalan kecil 11 (sebelas) meter.
(3)Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 9

Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan untuk kepentingan pengguna jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan Pemerintah Daerah.
(2)Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
(3)Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
(4)Dalam hal . . . 7
(4)Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
1. a.jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter; dan
2. b.jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…