DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: subyek dan obyek LLPADS; pengelolaan LLPADS; monitoring dan evaluasi; pembinaan dan pengawasan; dan penganggaran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; Mengingat : 1. Pasal 18, Ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Pengubahan Undang-Undang Nomor 47 Prp tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 2687);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah . . . SALINAN 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Provinsi Sulawesi tengah.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kuasa . . . 3
5.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
6.Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada OPD.
7.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
8.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap, serta bentuk Badan Usaha lainnya.
9.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPADS adalah pendapatan asli daerah diluar pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
11.Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran LLPADS termasuk pemungut atau pemotong LLPADS.
12.Surat Pendaftaran Obyek LLPADS atau dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disingkat SPO-LLPADS adalah Surat yang digunakan wajib bayar untuk melaporkan Obyek LLPADS sebagai dasar perhitungan dan pembayaran.
13.Surat Ketetapan LLPADS atau dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disingkat SK-LLPADS adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah LLPADS yang terutang.
14.Hari adalah Hari Kerja

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.subyek dan obyek LLPADS;
b.pengelolaan LLPADS:
1. 1.surat pendaftaran obyek dan surat ketetapan LLPADS;
2. 2.tata cara pembayaran, penyetoran, dan pemungutan;
3. 3.penerimaan dan penyetoran;
4. 4.keberatan; dan
5. 5.penatausahaan pembayaran LLPADS melalui bank;
c.monitoring dan evaluasi;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.penganggaran. 4

BAB II

SUBYEK DAN OBYEK LLPADS

Pasal 3

Subyek LLPADS adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat dari kegiatan pemerintah Daerah yang berakibat pada adanya pembayaran dalam bentuk sumbangan dan bentuk lainnya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1)Obyek pendapatan LLPADS meliputi :
1. a.hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. b.hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. c.hasil kerja sama daerah;
4. d.jasa giro;
5. e.hasil pengelolaan dana bergulir;
6. f.pendapatan bunga;
7. g.penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
8. h.penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/ atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
9. i.penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10. j.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11. k.pendapatan denda pajak daerah;
12. l.pendapatan denda retribusi daerah;
13. m.pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14. n.pendapatan dari pengembalian;
15. o.pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
16. p.pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan mengenai rincian obyek pendapatan LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur

BAB III

PENGELOLAAN LLPADS

Pasal 5

(1)Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah:
1. a.menetapkan bentuk LLPADS pada setiap awal tahun anggaran; dan
2. b.menetapkan besaran penerimaan atas bentuk LLPADS.
(2)Besaran penerimaan LLPADS ditetapkan berdasarkan perhitungan Tim Penaksir.
(3)Tim penaksir . . . 5
(3)Tim penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas beberapa Perangkat Daerah yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan Pengelolaan LLPADS.
(4)Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1)Wajib bayar LLPADS wajib mengisi SPO-LLPADS.
(2)SPO-LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta dibubuhi tanda tangan.
(3)Ketentuan mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SPO-LLPADS, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7

(1)Berdasarkan surat pendaftaran objek LLPADS, diterbitkan SK- LLPADS.
(2)Ketentuan mengenai Bentuk, isi dan tata cara pengisian SK- LLPADS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

(1)Pembayaran LLPADS wajib dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau dapat langsung ke Kas Daerah setelah terlebih dahulu diterbitkan SK- LLPADS untuk jangka waktu pembayaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
(2)Pembayaran LLPADS dapat dilakukan secara tunai/lunas di muka atau dilakukan tiap bulan sesuai dengan Keputusan Gubernur.
(3)Apabila pembayaran L L P A D S dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan.
(4)Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara menerbitkan SK-LPPADS.

Pasal 9

(1)Pemungutan LLPADS tidak dapat diborongkan.
(2)LLPADS dipungut berdasarkan SK- LLPADS.
(3)LLPADS dipungut oleh bendahara penerimaan pada setiap Perangkat Daerah.
(4)Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 6

Pasal 10

(1)Bendahara Penerimaan pada perangkat daerah wajib menyetor seluruh penerimaan LLPADS ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari.
(2)Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 1 (satu) hari.
(3)Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran.
(4)Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi dokumen elektronik.
(5)Penyetoran penerima LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menggunakan surat tanda setoran.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat melebihi 1 (satu) hari, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

(1)Penyetoran penerimaan LLPADS dilakukan secara tunai dan/atau nontunai.
(2)Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…