DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tata Cara Penetapan Dana Bagi Hasil, Tata Cara Pelaksanaan Alokasi Anggaran Dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, serta Peningkatan Dana Bagi Hasil.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan . . . SALINAN 2
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH BAGIAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Badan adalah Badan yang melaksanakan Tugas dan Fungsi yang membidangi urusan di bidang pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari Pajak Daerah Provinsi yang sebagian dibagihasilkan ke Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9.Pajak Daerah Provinsi adalah pajak yang dipungut oleh Provinsi dan merupakan pendapatan Provinsi sendiri sesuai peraturan perundang-undangan.
10.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
11.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
12.Pajak . . . 3
12.Pajak Air Permukaan selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
13.Pajak Rokok adalah Pajak atas Pengguna Rokok atau Pengkonsumsi Rokok.
14.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
15.Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
16.Jumlah penduduk adalah rasio antara jumlah penduduk suatu daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan jumlah total penduduk daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
17.Jumlah kendaraan adalah rasio antara jumlah kendaraan pada suatu daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah total kendaraan pada suatu daerah kabupaten/kota yang terdata dalam sistim kesamsatan Perangkat Daerah yang membidangi tugas pendapatan daerah pada periode tertentu.
18.Luas Wilayah adalah luas wilayah suatu daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibagi dengan luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
19.Panjang jalan adalah rasio antara panjang jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdapat pada suatu Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan jumlah total panjang jalan negara, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdapat di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pada periode tertentu.
20.Pemerataan adalah peroses pembagian dana bagi hasil Pajak Daerah Provinsi bagian Kabupaten/Kota yang dibagi semerata mungkin kepada Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
21.Produk Domestik Regional Brutto yang selanjutnya disingkat PDRB adalah Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan pada periode tertentu menurut Kabupaten/Kota berdasarkan perhitungan data badan pusat statistik yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan.
22.Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah rasio antara jumlah SPBU yang terdapat pada suatu daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah total SPBU yang terdapat pada suatu daerah Kabupaten/Kota di wilayan Provinsi Sulawesi Tengah.
23.Realisasi Penerimaan adalah realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 2

. . . 4

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.jenis DBH dan besaran bagi hasil;
b.tata cara penetapan DBH;
c.tata cara pelaksanaan alokasi anggaran dan penyaluran DBH; dan
d.peningkatan DBH.

BAB II

JENIS DANA BAGI HASIL DAN BESARAN BAGI HASIL

Pasal 3

Penerimaan Pajak Daerah Provinsi yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota meliputi:

a.PKB;
b.BBN-KB;
c.PAP;
d.PBB-KB; dan
e.Pajak Rokok.

Pasal 4

(1)DBH dibagi berdasarkan pemerataan dan data potensi yang dimiliki Kabupaten/Kota.
(2)Data potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.jumlah kendaraan;
2. b.produk domestik regional bruto;
3. c.panjang jalan;
4. d.jumlah SPBU;
5. e.jumlah penduduk; dan
6. f.realisasi penerimaan per Kabupaten/Kota khusus penerimaan PAP.
(3)Data potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Badan dan instansi terkait.

Pasal 5

(1)Penerimaan Pajak Daerah Provinsi yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf d diberikan sesuai realisasi penerimaan pajak sebagai berikut:
1. a.PKB dan BBNKB sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari target penerimaan;
2. b.PAP berlaku ketentuan sebagai berikut :
  1. 1.sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari target penerimaan kepada Kabupaten/Kota bukan penghasil dan bagian pemerataan; dan
  2. 2.sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari target penerimaan kepada Kabupaten/Kota penghasil; dan
3. c.PBB-KB sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari target penerimaan.
(2)Penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari target penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 5

BAB III

TATA CARA PENETAPAN DANA BAGI HASIL

Pasal 6

(1)Besaran DBH PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar Kabupaten/Kota dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pembagian besaran DBH PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Ketentuan mengenai pembagian besaran DBH PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembagian besaran DBH BBN-KB.

Pasal 8

Pembagian besaran DBH PAP sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar Kabupaten/Kota dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Besaran DBH PBB-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dibagikan kepada Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan/atau potensi antar Kabupaten/Kota dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pembagian DBH PBB-KB berdasarkan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

(1)Besaran DBH Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dibagikan kepada Kabupaten/Kota dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar Kabupaten/Kota dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pembagian DBH Pajak Rokok berdasarkan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…