DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 2 Juni 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: di antara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 4a, serta ditambahkan 5 (lima) angka, yakni angka 22 sampai dengan angka 26; di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B; di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 9A sampai dengan Pasal 9J; di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A; di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA; di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37A; di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A; di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 39A dan Pasal 39B; di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 40A dan Pasal 40B.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kesehatan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kesehatan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang . . . SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1175);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nimor 2306) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturtan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
8.Peraturan . . . 3
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KESEHATAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03) diubah sebagai berikut:
1.Di antara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 4a, serta ditambahkan 5 (lima) angka, yakni angka 22 sampai dengan angka 26, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
4.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. 4a.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
6.Kesehatan . . . 4
6.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
8.Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah semua tenaga kesehatan dan nonkesehatan yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
9.Pembiayaan Kesehatan adalah pengelolaan berbagai upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan yang setinggi tingginya.
10.Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat JPKD adalah jaminan pemeliharaan kesehatan yang pembiayaannya disiapkan oleh pemerintah provinsi untuk menjamin penduduk miskin dan rentan yang belum termasuk dalam data jaminan kesehatan secara nasional.
11.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
12.Teknologi kesehatan adalah segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia.
13.Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
14.Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
15.Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
16.Obat tradisional . . . 5
16.Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
17.Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
18.Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
19.Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
20.Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
21.Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
22.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
23.Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
24.Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia yang selanjutnya disingkat KKMMD adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
25.Vaksin . . . 6
25.Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
26.Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
2.Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1)Penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf t menurut cara penularannya meliputi:
1. a.penyakit menular langsung;
2. b.penyakit menular disebabkan vektor/ binatang; dan
3. c.penyakit menular langsung yang dapat dicegah dengan imunisasi.
(2)Penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.difteri;
2. b.pertusis;
3. c.tetanus;
4. d.polio;
5. e.campak;
6. f.typhoid;
7. g.kolera;
8. h.rubella;
9. i.yellow fever;
10. j.influensa;
11. k.meningitis;
12. l.tuberculosis;
13. m.hepatitis;
14. n.penyakit akibat human papiloma virus (HPV);
15. o.kusta;
16. p.frambusia;
17. q.infeksi human immunodeficiency virus (HIV);
18. r.penyakit akibat rotavirus;
19. s.penyakit virus ebola;
20. t.mers-cov;
21. u.infeksi saluran pencernaan;
22. v.infeksi . . . 7
23. v.infeksi menular seksual;
24. w.infeksi saluran pernafasan; dan
25. x.penyakit menular langsung lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan.
(3)Jenis penyakit menular disebabkan vektor/ binatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.malaria;
2. b.demam berdarah;
3. c.chikungunya;
4. d.filariasis dan kecacingan;
5. e.schistosomiasis;
6. f.japanese enchepalitis;
7. g.rabies;
8. h.antraks;
9. i.pes;
10. j.toxoplasma;
11. k.leptospirosis;
12. l.flu burung (avian influenza);
13. m.west nile; dan
14. n.penyakit menular disebabkan vektor/binatang lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan.

Pasal 8B

Penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf t yakni terdiri atas penyakit tidak menular utama meliputi:

a.jantung;
b.stroke;
c.hipertensi;
d.diabetes melitus;
e.kanker;
f.penyakit paru obstruktif kronik;
g.ginjal;
h.tiroid;
i.penyakit; dan
j.penyakit tidak menular utama lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan.
1. 3.Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 9A sampai dengan Pasal 9J, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1)Pencegahan, penanggulangan dan pengendalian penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
(2)Pencegahan . . . 8
(2)Pencegahan, penanggulangan dan pengendalian penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 9B

Dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan pengendalian KLB, Wabah dan/atau KKMMD, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

a.melaksanakan surveilans dan penilaian risiko penularan;
b.menyediakan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang;
c.meningkatkan penanggulangan KLB, Wabah dan/atau KKMMD melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pendampingan bagi setiap orang pada tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
d.menyediakan alat pelindung diri untuk pencegahan KLB, Wabah dan/atau KKMMD bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang;
e.menyediakan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan KLB, Wabah dan/atau KKMMD;
f.meningkatkan tata kelola pemeriksaan penyakit menular;
g.melaksanakan penelusuran kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi;
h.menyediakan dukungan psikososial bagi petugas penanggulangan KLB, Wabah dan/atau KKMMD, pasien dan masyarakat;
i.menyediakan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat KKMMD;
j.membantu Pemerintah Pusat mendistribusikan Vaksin ke Kabupaten/Kota; dan
k.melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial masyarakat terdampak KKMMD.

Pasal 9C

Untuk menyelenggarakan penanggulangan KLB, Wabah dan/atau KKMD dibentuk:

a.Tim Gerak Cepat; dan
b.Tim Kontigensi.

Pasal 9D

(1)Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9C huruf a merupakan Tim internal Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
(2)Tim Gerak . . . 9
(2)Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas:
1. a.melakukan respon KLB, Wabah dan/atau KKMMD; dan
2. b.melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Gerak Cepat berhak mendapatkan akses untuk melakukan respon penanggulangan.
(4)Tim gerak cepat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
(5)Tata cara mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan keanggotaan dan tata kerja Tim Gerak Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 9E

(1)Tim Kontigensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9C huruf b merupakan Tim lintas sektor.
(2)Tim Kontigensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melakukan respon KKMMD; dan
2. b.melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Kontigensi berhak mendapatkan akses untuk melakukan respon penanggulangan.
(4)Tim Kontigensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(5)Tata cara mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan keanggotaan dan tata kerja Tim Kontigensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur. Pasal 9F
(1)Dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan pengendalian penyakit menular tertentu yang cara penularannya melalui droplet, Setiap orang wajib melaksanakan protokol Kesehatan dan perlindungan Kesehatan individu berupa:
1. a.menggunakan masker;
2. b.mencuci tangan;
3. c.menjaga jarak;
4. d.menghindari kerumunan; dan/atau
5. e.mengurangi . . . 10
6. e.mengurangi mobilitas, pada lingkungan perkantoran, fasilitas umum, tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan tempat lainnya.
(2)Upaya pencegahan, penanggulangan dan pengendalian penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan protokol Kesehatan yang ditetapkan Pemerintah.
(3)Setiap pejalan kaki atau pengendara kendaraan bermotor yang melintasi di jalan Provinsi atau jalan Nasional wajib menggunakan masker sesuai dengan protokol Kesehatan yang ditetapkan Pemerintah.
(4)Lingkungan perkantoran, fasilitas umum, tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Perangkat Daerah;
2. b.pelabuhan udara di Ibu Kota Provinsi dan kewenangan Provinsi;
3. c.pelabuhan laut di Ibu Kota Provinsi dan kewenangan Provinsi;
4. d.terminal antar Kabupaten/Kota;
5. e.tempat sarana olahraga kewenangan Provinsi;
6. f.tempat ibadah yang dikelola Pemerintah Daerah;
7. g.tempat ibadah lingkup Instansi Vertikal;
8. h.Instansi Vertikal lingkup Provinsi;
9. i.Badan Usaha Milik Negara lingkup Provinsi;
10. j.Badan Usaha Milik Daerah lingkup Provinsi;
11. k.Perwakilan Lembaga Negara di Provinsi;
12. l.Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Ibu Kota Provinsi;
13. m.Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan sederajat;
14. n.Sekolah Pendidikan Khusus;
15. o.Sekolah Pendidikan Layanan Khusus; dan
16. p.perbatasan lintas Kabupaten/Kota.
(5)Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(6)Setiap pejalan kaki atau pengendara kendaraan bermotor yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
(7)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.kerja sosial membersihkan fasilitas umum paling lama 60 (enam puluh) menit;
4. d.larangan . . . 11
5. d.larangan memasuki area; dan/atau
6. e.denda administratif paling banyak sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(8)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e disetor ke Kas Daerah.
(9)Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan penyetoran denda administratif ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Gubernur. Pasal 9G
(1)Selain pada perbatasan lintas Kabupaten/Kota, jalan Provinsi dan jalan Nasional, Setiap pimpinan atau penanggung jawab pada lingkungan perkantoran, fasilitas umum, tempat ibadah, Lembaga pendidikan, dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9F ayat (4) wajib melaksanakan upaya Kesehatan masyarakat meliputi:
1. a.menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar, atau menyediakan cairan pembersih tangan;
2. b.menyediakan tanda jaga jarak sesuai dengan protokol Kesehatan yang ditetapkan Pemerintah;
3. c.melakukan pembatasan kapasitas ruang sesuai zona resiko penularan penyakit; atau
4. d.pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala setiap 15 (lima belas) hari kalender sekali.
(2)Setiap pimpinan atau penanggung jawab pada lingkungan perkantoran, fasilitas umum, tempat ibadah, Lembaga Pendidikan, dan tempat lainnya yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.denda administratif paling banyak Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan/atau
4. d.pencabutan izin untuk kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disetor ke Kas Daerah.
(5)Ketentuan mengenai tata cara penyetoran denda administratif ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Gubernur. Pasal 9H . . . 12 Pasal 9H Setiap orang dilarang:
1. a.dengan sengaja berkerumun tidak segera pergi setelah diperintah 3 (tiga) kali oleh atau atas nama pejabat yang berwenang;
2. b.dengan sengaja menolak untuk dilakukan Vaksinasi;
3. c.dengan sengaja tanpa izin membawa jenazah yang berstatus konfirmasi yang berada di fasilitas kesehatan; dan
4. d.meninggalkan rumah fasilitas isolasi atau fasilitas kesehatan tanpa izin petugas padahal dia dinyatakan untuk melakukan isolasi.

Pasal 91

(1)Pemerintah Provinsi melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular pada perbatasan lintas Kabupaten/Kota.
(2)Pemerintah Provinsi dapat melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular pada perbatasan Provinsi.
(3)Pemerintah Provinsi dalam melakukan upaya pencegahan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
(4)Ketentuan mengenai tata cara upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur. Pasal 9J
(1)Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagaimana dimaksud pada Pasal 9I ayat (1) dapat melakukan koordinasi dan kerja sama daerah.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
1. a.Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah;
2. b.Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
3. c.Instansi terkait lainnya.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
1. a.Daerah lain;
2. b.Pihak ketiga; dan/atau
3. c.Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Kerja sama dengan pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk;
1. a.Sarana dan/atau prasarana;
2. b.Personil; dan/atau
3. c.Pembiayaan.
(5)Ketentuan . . . 13
(5)Ketentuan mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4.Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33A

(1)Dalam rangka melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular pemerintah Provinsi dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
(2)Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pencegahan, penanggulangan dan pengendalian penyakit menular yang dilaksanakan pada tempat selain di jalan provinsi, jalan Nasional, serta di lingkungan perkantoran, fasilitas umum, tempat ibadah, lembaga pendidikan dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9F ayat (3) dan ayat (4).
(3)Tempat selain kewenangan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata;
2. b.satuan pendidikan;
3. c.tempat ibadah;
4. d.transportasi umum;
5. e.pasar, warung makan, rumah makan, kafe dan restoran;
6. f.pedagang kaki lima/lapak jajanan;
7. g.falisitas pelayanan kesehatan;
8. h.area publik; dan
9. i.tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten.
  1. 5.Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IXA . . .
  2. 6.Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8A

Pasal 8B

Pasal 9A

Pasal 9B

Pasal 9C

Pasal 9D

Pasal 9E

Pasal 91

Pasal 33A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8A

Pasal 8B

Pasal 9A

Pasal 9B

Pasal 9C

Pasal 9D

Pasal 9E

Pasal 91

Pasal 33A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2013