DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 1 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 113

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELEBURAN PERUSAHAAN DAERAH BAB III PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BAB IV KETENTUAN PERALIHAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Badan U saha Milik Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peleburan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYATBAHTERAMAS MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYATBANK DAERAH SULAWESI TENGGARA DAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYATBANK DAERAH SULAWESI TENGGARA KEPULAUAN GUBERNUR SlTLAWESI TJENGG:ARA. SALIN AN '•· Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Sulawesi Tenggara dan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Sulawesi Tenggara Kepulauan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);
2. 3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. 4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5253);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); •
5. 6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6778);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 ten tang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3741);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 ten tang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopolidan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5144);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6173);
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
11. 12.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 ten tang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor256);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5.Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan atau Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perusahaan daerah.
6.Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas yang selanjutnya disebut BPR Bahteramas adalah Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYATBAHTERAMASDAN PERUBAHANBENTUKBADANHUKUM PERUSAHAANDAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH SULAWESI TENGGARA DAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYATBANKDAERAHSULAWESITENGGARAKEPULAUAN. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAHPROVINSISULAWESITENGGARA dan GUBERNURSULAWESITENGGARA
7.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut dengan PD BDS adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan atau Badan Usaha MilikDaerah yang berbentuk perusahaan daerah.
8.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Sulawesi Tenggara Kepulauan yang selanjutnya disebut dengan PD BDSK adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan atau Badan Usaha MilikDaerah yang berbentuk perusahaan daerah.
9.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan Usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaanya.
10.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagai dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
11.Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut PT. BDS (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam Saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (Lima Puluh satu Perseratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.
12.Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kepulauan Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut PT. BDSK (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam Saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (Lima Puluh satu Perseratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.
13.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Badan Usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Badan Usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Badan Usaha yang meleburkan diri dan status Badan Usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
14.Perubahan Bentuk Badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku pemilik sebagian besar modal untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum dari badan hukum Perusahaan Daerah menjadi bentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan daerah ini.
16.Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
17.Direksi adalah Organ Perusahaan Perseroan Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah untuk kepentingan Organ Perusahaan Perseroan Daerah serta mewakili Organ Perusahaan Perseroan Daerah baik di dalam dan di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
18.Pegawai adalah pegawai Perusahaan Perseroan Daerah PT. Bank Perkreditan Rakyat yang berasal PD Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Se Sulawesi Tenggara.
19.Kantor Pusat adalah kantor Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki tanggung jawab secara menyeluruh atas kantor cabang dan kantor kas.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memperkuat kelembagaan dan struktur modal;
b.menata kepemilikan dan meningkatkan kualitas pengurus Bank Perkreditan Rakyat;
c.memperluas jangkauan pasar terhadap operasional dalam rangka meningkatkan fungsi intermediasi perbankan;
d.mendukung program pemerintah daerah dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah;
e.meningkatkan daya saing yang sehat dan peningkatan kualitas pelayanan yang prima agar Usaha Mikro Kecil, dan Menengah mendapatkan pelayanan secara maksimal untuk peningkatan modal kerja usahanya; dan
f.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1. 20.Kantor Cabang adalah kantor Bank Perkreditan Rakyat secara langsung bertanggung jawab kepada kantor Pusat Perusahaan Perseroan Daerah dengan ala.mat tempat usaha yang jelas atas kedudukan kantor cabang melakukan usahanya.
2. 21.Kantor Kas adalah Kantor Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan pelayanan kas tidak termasuk pelayanan kredit dalam rangka membantu kantor Cabang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor cabang Perusahaan Perseroan Daerah dengan ala.mat tempat usaha yang jelas atas kedudukan kantor kas melakukan usahanya.
3. 22.Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. Bank Perkreditan Rakyat (perseroda).
4. 23.Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Sulawesi Tenggara, PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Sulawesi Tenggara Kepulauan, PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Sulawesi Tenggara (perseroda), dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Sulawesi Tenggara Kepulauan (perseroda).
5. 1.PD BPR Bahteramas Buton Utara.

(4)PD BDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan BPR hasil peleburan dari:
1. a.PD BPR Bahteramas Kendari;
2. b.PD BPR Bahteramas Konawe;
3. c.PD BPR Bahteramas Kolaka
4. d.PD BPR Bahteramas Konawe Selatan;
5. e.PD BPR Bahteramas Bombana;
6. f.PD BPR Bahteramas Kolaka Utara; dan
7. g.PD BPR Bahteramas Konawe Utara.
8. a.PD BPR Bahteramas Kendari;
9. b.PD BPR Bahteramas Konawe;
10. c.PD BPR Bahteramas Kolaka;
11. d.PD BPR Bahteramas Konawe Selatan;
12. e.PD BPR Bahteramas Bombana;
13. f.PD BPR Bahteramas Kolaka Utara;
14. g.PD BPR Bahteramas Konawe Utara;
15. h.PD BPR Bahteramas Baubau;
  1. 1.PD BPR Bahteramas Wakatobi; J. PD BPR Bahteramas Buton;
16. k.PD BPR Bahteramas Raha; dan

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, 12 {dua belas) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Se Sulawesi Tenggara dilebur menjadi 2 (dua) Perusahaan Daerah yang telah ditetapkan dalam RUPS. {2) 2 {dua) Perusahaan Daerah yang dilebur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PD BDS dan PD BDSK.
(3)12 (Dua Belas) PD Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Se- Sulawesi Tenggara yang dilebur sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) terdiri atas: Umum BABII PELEBURANPERUSAHAANDAERAH

Pasal 5

(1)Nama Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah PD BDS dan PD BDSK.
(2)PD BDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kendari.
(3)PD BDSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Baubau.
(4)Kantor Cabang PD BDS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi:

Pasal 4

Gubernur sebagai pemegang saham pengendali diberi kewenangan untuk melakukan proses peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) setelah RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)PD BDSKsebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan BPRhasil peleburan dari:
1. a.PD BPRBahteramas Baubau;
2. b.PD BPR Bahteramas Wakatobi;
3. c.PD BPRBahteramas Buton;
4. d.PD BPRBahteramas Raha;
5. e.PD BPRBahteramas Buton Utara.
(6)Jangka waktu pelaksanaan Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(7)Pengambilalihan saham setelah peleburan dilakukan melalui persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Mekanisme Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Kegiatan Usaha PD BDS dan PD BDSK meliputi:
1. a.menghimpun daiia dari masyarakat Dalam bentuk simpanan yang berupa tabungan, deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.memberikan pinjaman atau kredit dan sekaligus pembinaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah;
3. c.menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. c.Kantor Cabang PD BDS Kolaka berkedudukan di Kolaka;
5. d.Kantor Cabang PD BDS Konawe Selatan berkedudukan di Konawe Selatan;
6. e.Kantor Cabang PD BDS Bombana berkedudukan di Bombana;
7. f.Kantor Cabang PD BDS Kolaka berkedudukan di Kolaka Utara; dan
8. g.Kantor Cabang PD BDS Konawe Utara berkedudukan di Konawe Utara.
(5)Kantor cabang PD BDSK sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi:
1. a.Kantor Cabang PD BDSK Baubau berkedudukan di Baubau;
2. b.Kantor Cabang PD BDSK Wakatobi berkedudukan di Wakatobi;
3. c.Kantor Cabang PD BDSK Buton berkedudukan di Buton;
4. d.Kantor Cabang PD BDSK Raha berkedudukan di Raha; dan
5. e.Kantor Cabang PD BDSK Buton Utara berkedudukan di Buton Utara.
6. a.Kantor Cabang PD BDS Kendari berkedudukan di Kendari;
7. b.Kantor Cabang PD BDS Konawe berkedudukan di Konawe;

Pasal 7

(1)Organ PD BDS dan PD BDSK terdiri atas:
1. a.RUPS;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. d.menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, dan/ atau tabungan pada bank lainnya;
4. e.dapat memperoleh penempatan dana dari badan usaha lainnya;
5. f.dapat sebagai kas umum desa dalam penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa; dan
6. g.usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberian pinjaman atau kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor usaha bidang:
1. a.pertanian meliputi:
  1. 1.pertanian tanaman pangan;
  2. 2.perikanan dan kelautan;
  3. 3.petemakan; dan
  4. 4.perkebunan dan agrobisnis.
2. b.perindustrian, perdagangan dan jasa pariwisata termasuk usaha restoran rumah makan, hotel atau homestay;
3. c.kontraktor dan pengembang perumahan bersubsidi;
4. d.jasa lainnya meliputi Teknologi Informasi, penggunaan Short Message Service Banking dan Anjungan Tunai Mandiri serta bidang kesehatan, pendidikan dan transportasi.
(3)Kegiatan usaha PD BDS dan PD BDSK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bergerak dalam bidang konvensional.

Pasal 10

(1)Direksi menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a huruf b atas persetujuan Dewan Pengawas.
(2)Penyelenggaraan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpin oleh pemegang saham pengendali atau kuasanya.
(3)Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyelenggara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam tata tertib RUPS. ( 1) RUPSterdiri atas:
1. a.RUPSTahunan; dan
2. b.RUPSLainnya.
(2)RUPSTahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
(3)Dalam RUPSTahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dokumen dan laporan tahunan.
(4)RUPSLainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan Daerah.

Pasal 8

RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan Dewan Pengawas untuk PD BDS dan PD BDSK.

c.Direksi;

(2)Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

a.menyampaikan rencana kerja atau rencana bisnis tahunan PD BDS dan PD BDSK kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;

Isi peraturan

Teks113PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017