Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, menjalankan otonomi, serta menyediakan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini krusial dalam merencanakan, melaksanakan, dan meng
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan otonomi, serta memberikan pelayanan publik yang optimal. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan karena menjadi tulang punggung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sultra, mulai dari perencanaan hingga pengawasan kebijakan. Mandat ini berlandaskan konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah di Indonesia.
Ruang lingkup kerja Pemerintah Provinsi Sultra mencakup aspek regulasi melalui pembentukan peraturan daerah, pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, serta program pembangunan di berbagai sektor. Melalui kewenangan ini, pemerintah provinsi terlibat dalam isu-isu strategis yang berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat, keber
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2014
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perusahaan Daerah Percetakan Sultra dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam peraturan ini diatur tentang kedudukan hukum, tempat kedudukan, tujuan dan bidang usaha, modal, pengelolaan, pengurus, kepegawaian dan penghasilan, rencana kerja dan anggaran, tahun buku dan perhitungan tahunan, pembagian laba, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2021
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI BAB III GOLONGAN RETRIBUSI BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN BAB IX PENAGIHAN BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XIII PEMANFAATAN RETRIBUSI BAB XIV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI DAERAH BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XVI KETENTUAN PIDANA BAB XVII KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2019
1. KETENTUAN UMUM 2. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH 3. HAK DAN KEWAJIBAN PENYANDANG DISABILITAS 4. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS : a. Umum b. Keadilan dan Perlindungan Hukum c. Pendidikan d. Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi e. Kesehatan f. Politik g. Keagamaan h. Keolahragaan i. Kebudayaan dan Pariwisata j. Kesejahteraan Sosial k. Aksesibiltas l. Pelayanan Publik m. Pelindungan dari Bencana n. Habilitasi dan Rehabilitasi o. Konsesi p. Komunikasi dan Informasi q. Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi r. Perempuan dan Anak 5. PARTISIPASI MASYARAKAT 6. PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS 7. PENDANAAN 8. KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS 9. SANKSI ADMINISTRATIF 10. KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 37 Tahun 2015
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN KEGIATAN BAB Ill PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS BAB IV PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI PENUTUP
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2023
Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 87 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Nomor 89) diubah, sehingga dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2021
Beberapa k e t e n t u a n dalam P e r a t u r a n Gu b e r n u r Nomor 57 T ah u n 2018 t e n t a n g Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provjnsi Sulawesi Tengga r a T ahun 2018 Nomor 57), yaitu pada Pasal 6, 8, 11, 12.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mengenai arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, maka diperlukan pengaturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2023
Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawes Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7)