DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp5.170.467.823.070,00 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah Rp5.009.485.473.928,00 b. Belanja Daerah Rp4.779.785.550.007,00 Defisit/Surplus Rp229.699.923.921,00 c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan Rp160.982.349.142,00 2. Pengeluaran Rp390.682.273.063,00 Pembiayaan Netto Rp(229.699.923.921,00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan kelentuan Pasal 317 ayat (l) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
b.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon Anggaran yang telah disepak:ati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Oaerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenlang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 4 ·• SALi NAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DENG AN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, Menimbang Mengingat

a.bahwa berdasarkan kelentuan Pasal 317 ayat (l) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
b.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon Anggaran yang telah disepak:ati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Oaerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenlang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tcntang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Kcuangan Mcnjadi Undang-Undang (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 16);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
3. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. 7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6778); Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tcntang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Kcuangan Mcnjadi Undang-Undang (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 16);
6. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
7. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. 7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6778);
10. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4028);
11. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6177);
13. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pcmbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2023);
15. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 ten tang Togas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4028);
18. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
19. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6177);
20. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pcmbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2023);
22. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 ten tang Togas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
23. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
25. 16.Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
26. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berila Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
27. 18.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor l 067);
28. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Perubahan alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah, dan Tcrtib Administrasi Pengajuan, Pcnyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
29. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
31. 22.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.0T /2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 714);
32. 23.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159/PMK.07/2023 tentang Perubahan Rincian Dana
33. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
34. 16.Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
35. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berila Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
36. 18.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor l 067);
37. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Perubahan alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah, dan Tcrtib Administrasi Pengajuan, Pcnyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
38. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
40. 22.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.0T /2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 714);
41. 23.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159/PMK.07/2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 [Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1064). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA dan GUBERNUR SULAWESI TENGGARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp5.170.467.823.070,00 terdiri atas Pendapalan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
a.Pendapalan Daerah RpS.009.485.473.928,00
b.Belanja Daerah Rp4.779.785.550.007,00 Defisi/Surllus Rp 229.699.923.921,00
c.Pembiayaan Daerah
l.Penerimaan Rp 160.982.349.142,00
1. 2.Pengeluaran Rp 390.682.273.063,00 Pembiayaan Netto Rp (229.699.923.921,00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan RpO

Pasal 2

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar RpS.009.485.473.928,00 (Lima Triliun Sembilan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-Iain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pasal 3

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp1.706.869.553.796,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Enam Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-Iain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Menetapkan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 [Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1064). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA dan GUBERNUR SULAWESI TENGGARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp5.170.467.823.070,00 terdiri atas Pendapalan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
5. a.Pendapalan Daerah RpS.009.485.473.928,00
6. b.Belanja Daerah Rp4.779.785.550.007,00 Defisi/Surllus Rp 229.699.923.921,00
7. c.Pembiayaan Daerah
8. l.Penerimaan Rp 160.982.349.142,00
  1. 2.Pengeluaran Rp 390.682.273.063,00 Pembiayaan Netto Rp (229.699.923.921,00) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan RpO

Pasal 2

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-Iain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pasal 3

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp1.706.869.553.796,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Enam Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-Iain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a direncanakan sebesar Rp1.309.685.342.192,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Dua Rlbu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.621.864.000,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c direncanakan scbesar Rp103.362.154.217,00 (Seratus Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf d direncanakan sebesar Rp255.200.193.387,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Miliar Dua Ratus Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 4

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.302.615.920.132,00 (Tiga Triliun Tiga Ratus Dua Miliar Enam Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang Lerdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp4.779.785.550.007,00 (Empal Triliun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 6

(I) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp3.568.401.953.054,78 (Tiga Triliun Lima Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Empat Koma Tujuh Puluh Delapan Rupiah). yang terdiri atas:

a.Belanja Pegawai;
b.Belanja Barang dan Jasa;
c.Belanja Bunga;
d.Belanja Hibah; dan
e.Belanja Bantuan Sosial.

(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a direncanakan sebesar Rp1.309.685.342.192,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Dua Rlbu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.621.864.000,00 (Tiga Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c direncanakan scbesar Rp103.362.154.217,00 (Seratus Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Belas Rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf d direncanakan sebesar Rp255.200.193.387,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Miliar Dua Ratus Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 4

Pasal 5

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 6

a.Belanja Pegawai;
b.Belanja Barang dan Jasa;
c.Belanja Bunga;
d.Belanja Hibah; dan
e.Belanja Bantuan Sosial.

(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a direncanakan sebesar Rp2.344.434.344.292,32 (Dua Triliun Tiga Ratus Empat PuJuh Empat Miliar Empat Ratus T!ga Puluh Empat Juta Tlga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Koma Tiga Puluh Dua Rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b direncanakan sebesar Rpl.126.139.325.165,46 (Satu Triliun Seratus Dua Puluh Enam Miliar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Lima Koma Empat Puluh Enam Rupiah).
(4)Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c direncanakan sebesar Rp22.288.206. 156,00 (Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah).
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf ct direncanakan sebesar Rp74.095.077.44 1,00 (Tujuh Puluh Empat Miliar Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).
(6)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rpl.445.000.000,00 (Satu Miliar Em pat Ratus Em pat Puluh Lima Juta Rupiah).

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…