DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 118

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Tujuan, Fungsi dan Prinsip Bab III Ruang Lingkup Bab IV Pengelolaan Pendidikan Bab V Pendanaan Pendidikan Bab VI Penyelenggaraan Pendidikan Bab VII Dewan Pendidikan Bab VIII Komite Sekolah Bab IX Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Industri Bab X Pengawasan Bab XI Ketentuan Lain-lain Bab XII Ketentuan Peralihan Bab XIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa hak atas pendidikan mencakup hak terhadap pendidikan menengah di mana pemerintah daerah berkewajiban untuk memperhatikan dan memenuhinya;
c.bahwa pendidikan menengah harus tersedia secara bermutu, relevan, merata, dan terjangkau supaya setiap orang memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan modem dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa;
d.bahwa untuk meningkatkan mutu, relevansi, pemerataan, dan keterjangkauan pendidikan, pemerintah daerah wajib memajukan pendidikan dengan mengelola dan menyelenggarakan pendidikan di daerah secara baik berdasarkan sistem pendidikan nasional;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara. GUBERNURSULAWESITENGGARA PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENOGARA NOMOR : 10 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROVINSISULAWESITENGGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E8A GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROVINS! SULAWESITENGGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: GUBERNUR SULAWESI TENGGARA dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINS! SULAWESITENGGARA Dengan Persetujuan Bersama

3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157). Menetapkan BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara;
6.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara;
7.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
8.Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara
9.Dewan Pendidikan adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di daerah;
10.Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan pada suatu satuan pendidikan;
11.Pendidik adalah pegawai yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, tutor, dan guru pembimbing khusus yang sesuai kekhususannya berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan; 12.Pendidik titipan adalah pendidik yang ditempatkan di daerah secara semen tar a karena alasan mengiku ti suami/ isteri; 13.Tenaga kependidikan adalah pegawai yang berkualifi.kasi sebagai tenaga administrasi, tenaga laboran, tenaga teknisi, tenaga instruktur olah raga, tenaga pemeliharaan, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, dan tenaga perpustakaan yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
14.Pengelola satuan pendidikan adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, ketua program studi, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, dan teknisi pada satuan pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus.
15.Kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan keterampilan dan perilaku yang harus dijunjung tinggi dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen da.lam melaksanakan tugas keprofesionalan;
16.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/ atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
17.Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga pendidik yang profesional;
18.Guru pembimbing khusus adalah guru yang bertugas mendampingi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus;
19.Pengawas satuan pendidikan adalah pegawai yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, pengawas kelompok mata pelajaran, pengawas bimbingan dan konseling, atau pengawas sekolah luar biasa;
20.Dunia usaha/ industri adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta daerah, nasional dan asing serta badan usaha lainnya yang beroperasi di daerah;
21.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
22.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal dan informal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
23.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal dan nonformal yang dilakukan di dalam keluarga dan lingkungan.
24.Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
25.Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)atau bentuk lain yang sederajat.
26.Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu layanan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumya; 27.Pendidikan khusus adalah bentuk pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
28.Pendidikan layanan khusus adalah bentuk layanan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

BAB II

TUJUAN, FUNGSI, DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk menjamin:

a.akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
b.mutu dan relevansi dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat;
c.akuntabilitas pengelola dan penyelenggara pendidikan.
d.keharmonisan dan keseimbangan serta interaksi yang optimal dari unsur-unsur esensial pendidikan;
e.efektivitas dan efisiensi operasional pendidikan. f
1. 29.Peserta didik berkebutuhan khusus adalah anak dengan karasteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan ketidak mampuan mental, emosi atau fisik;
2. 30.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 1s1 dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan; ai.Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-ratnbu yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan;
3. 32.Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing - masing tingkat satuan pendidikan;
4. 33.Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang ditetapkan berdasarkan keunggulan daerah dan kearifan lokal masyarakat di daerah;
5. 34.Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah satuan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat;
6. 35.Evaluasi Konprehensif adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan;

Pasal 4

Prinsip pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan meliputi:

a.pendidikan dikelola/ diselenggarakan secara professional, transparn dan akuntabel serta menjadi tanggunjawab bersama Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha/ industri;
b.pendidikan dikelola/ diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna;
c.pendidikan dikelola/ diselenggarakan sebagai satu proes pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.
d.pendidikan dikelola/ diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hukum dan hak azasi manusia, nilai agama dan nilai budaya lokal dan kebhinekaan;
e.pendidikan dikelola/ diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandaskan keteladanan;
f.pendidikan dikelola/ diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar melalui gerakan literasi bagi segenap warga masyarakat;
g.pendidikan dikelola/ diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;
h.pendidikan dikelola/ diselenggarakan dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah.

Pasal 3

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berfungsi untuk:

a.menyediakan secara optimal sumber daya dan proses pembelajaran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
b.menetapkan arah kebijakan dan membuat keputusan-keputusan yang sesuai bagi penyediaan pendidikan di daerah;
c.mengharmoniskan lingkungan pendidikan guna memenuhi kekuatan dan keterpaduan nilai dan norma pendidikan di daerah;
d.mengembangkan model-model pembelajaran dan transfer nilai keilmuan dan teknologi secara demokratis.

Pasal 7

(1)Gubernur merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan di daerah.
(2)Kebijakan pendidikan di daerah merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Kebijakan pendidikan di daerah meliputi:
1. a.pelaksanaan wajib belajar 12 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.kurikulum pendidikan muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
4. d.profesionalisasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota dalam daerah;
6. f.Pendistribusian, alih fungsi, dan penempatan pendidik pada lintas satuan pendidikan;

Pasal 6

(1)Gubemur bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan di daerah.
(2)Gubernur melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan kabupaten/ kota dan satuan pendidikan.
(3)Pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

BAB III

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan meliputi:

a.pengelolaan pendidikan;
b.pendanaan pendidikan
c.penyelenggaraan pendidikan;
d.peran serta masyarakat; dan
e.pengawasan pendidikan.

Pasal 8

(1)Kebijakan pendidikan di daerah dituangkan dalam:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD);
2. b.rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
3. c.rencana strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi;
4. d.rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
5. e.rencana kerja dan anggaran (RKA) tahunan Dinas Pendidikan Provinsi; dan
6. f.dokumen perencanaan daerah lainnya.
(2)Kebijakan pendidikan di daerah merupakan pedoman bagi:
1. a.pemerintah daerah;
2. b.pemerintah kabupaten/kota;
3. c.penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
4. d.satuan pendidikan;
5. e.dewan pendidikan;
6. f.komite sekolah;
7. g.pendidik dan tenaga kependidikan;
8. h.peserta didik;
  1. 1.orang tua/wali peserta didik; J. masyarakat; dan
9. k.pihak lain yang terkait dengan pendidikan.
10. g.penyediaan sarana dan prasarana belajar;
11. h.penyediaan dan distribusi biaya pendidikan;
  1. 1.partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai oleh daerah; J. pemerataan pendidikan di daerah yang meliputi antara kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. k.pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  1. 1.pembinaan dan fasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ a tau seni;
13. m.pemberian izin penyelenggaraan pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat;
14. n.pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam daerah; dan
15. o.pengembangan sistem informasi pendidikan di daerah.

Pasal 12

( 1) Dinas Pendidikan Provinsi melakukan pengelolaan pendidikan di daerah serta merumuskan dan/ atau menetapkan kebijakan teknis pendidikan di daerah.

(2)Dalam melakukan pengelolaan pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendidikan Provinsi memperhatikan kebijakan pendidikan di daerah.

Pasal 13

(1)Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
(2)Dalam mengusahakan pemenuhan target tingkat partisipasi pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Dinas Pendidikan Provinsi mengutamakan:

Isi peraturan

Teks118PDFHirarki

Memuat teks peraturan…