DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 167

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH 3. HAK DAN KEWAJIBAN PENYANDANG DISABILITAS 4. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS : a. Umum b. Keadilan dan Perlindungan Hukum c. Pendidikan d. Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi e. Kesehatan f. Politik g. Keagamaan h. Keolahragaan i. Kebudayaan dan Pariwisata j. Kesejahteraan Sosial k. Aksesibiltas l. Pelayanan Publik m. Pelindungan dari Bencana n. Habilitasi dan Rehabilitasi o. Konsesi p. Komunikasi dan Informasi q. Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi r. Perempuan dan Anak 5. PARTISIPASI MASYARAKAT 6. PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS 7. PENDANAAN 8. KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS 9. SANKSI ADMINISTRATIF 10. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA dan GUBERNUR SULAWESI TENGGARA MEMUTUSKAN : % Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2.Pemerintah : Daerah, adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3.Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Tenggara; \
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara;
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
7.Hak Penyandang Disabilitas adalah hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta hak untuk mendapatkan penghormatan atas intregitas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian serta dalam keadaan darurat;
8.Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas;
9.Kesamaan kesempatan ialah keadaan yang menyediakan peluang atau akses yang sama kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan bemegara dan bermasyarakat;
10.Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disaoilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, peniknlatan atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas;
11.Martabat adalah nilai kehormatan atau harga diri yang melekat pada hakikat keberadaan setiap penyanda.ng disabilitas sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa;
12.Penghormatan adalah hal yang membangkitk:an kesadaran dalam menilai dan menghargai atau menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang;
13.Pemajuan adalah hal yang terkait dengan upaya mendorong atau menggerakkan semangat, kotnitmen, maupun tindakan nyata terhadap perubahan kondisi penyandang disabilitas dari tingkat yang kurang baik menjadi baik;
14.Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas;
15.Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi diri sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penya.ndang disabilitas yang tangguh dan mandiri; ^
16.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
17.Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat;
18.Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya; ,
19.Setiap Orang adalah orang perseorangan ktau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1)Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas meliputi:
1. a.menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; 4
2. b.mengembangkan dan memperkuat kexjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
3. c.memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
4. d.menyediakan anggaran penyelenggaraan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah; dan *
5. e.membina, mendorong, membantu dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hal^, Penyandang Disabilitas.
(2)Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekeijasama dengan masyarakat dan dunia usaha untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak- hak penyandang disabilitas. , BAB 111 ! HAK DAN KEWAJIBAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 3

(1)Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Penyandang Disabilitas mendapatkan pelayanan khusus sesuai kebutuhan. .

Pasal 4

(1)Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kewajiban yang sama dalam kshidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan jenis, tingkat pendidikan dan kemampuan penyandang disabilitas.

BAB IV

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
(2)Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.
(3)Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasar hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
(4)Setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di: bidang pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
(5)Kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelompokkan dalam kategori berat, sedang dan ringan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar penilaian untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubemur.

Pasal 6

Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 7

Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas*
(2)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pencegahan;
2. b.pengenalan tindak pidana; dan
3. c.laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Pasal 9

(1)Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangan;
(2)Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas.
(3)Setiap Penyelenggara pendidikan menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas. IPasal 10
(1)Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya
(2)Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan unfuk Penyandang Disabilitas sebagaixnana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
(3)Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
(4)Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
(5)Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
(6)Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
(7)Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
(8)Pemerintah Daerah^ wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak. Pascal 11
(1)Sistem pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/ diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus. 8
(2)Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 : ayat (2) merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental,sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
(2)Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
2. b.keterampilan orientasi dan mobilitas;
3. c.keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
4. d.keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan altematif; dan
5. e.keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

Pasal 13

(1)Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa.
(2)Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi Penyandang Disabilitas.
(3)Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: 9
1. a.mempersiapkari siswa untuk masuk ke sekolah inklusif atau sekolah Khusus sebagai suatu pilihan;
2. b.menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif atau sekolah Khusus; dan
3. c.menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif atau sekolah Khusus.

Isi peraturan

Teks167PDFHirarki

Memuat teks peraturan…