DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud, Fungsi dan Tujuan Bab III Kewenangan Bab IV Ruang Lingkup Bab V Pembentukan Perpustakaan Bab VI Kelembagaan Perpustakaan Bab VII Organisasi Profesi Perpustakaan dan Organisasi Pemustaka Bab VIII Kerjasama Bab IX Peran serta Masyarakat Bab X Hak dan Kewajiban Bab XI Penyidikan Bab XII Standar Perpustakaan Bab XIII Pengembangan Bab XIV Pembudayaan Kegemaran Membaca Bab XV Naskah Kuno Bab XVI Penghargaan Bab XVII Pendanaan Bab XVIII Pembinaan dan Pengawasan Bab XIX Sanksi Administratif Bab XX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam urusan kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di bidang perpustakaan, maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan perpustakaan;
d.bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pengelolaan Perpustakaan. DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGOARA, '... Menlmbang: PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA NOMOR II TAHUN 2016 TENTANO PENOELOLAAN PERPUSTAKAAN GUBERAUKSULAWESITENGGARA. MEMUTUSKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSISULAWESITENGGARA dan GUBERNURSULAWESITENGGARA Dengan Persetujuan Bersama

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 4 7 Prp Tahun 1960 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 (Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531). Menetapkan ;; , Mengingat BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3.Gubernur adalah Gubemur Sulawesi Tenggara.
4.Perpustakaan Provinsi adalah Perpustakaan yang berkedudukan di Ibukota Provinsi yang di beri tugas untuk menyelenggarakan layanan perpustakaan, pembinaan perpustkaan dan pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam yang dikelola secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka.
5.Badan Perpustakaan Provinsi adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6.Penerbit adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum, baik milik negara, milik daerah maupun swasta yang menerbitkan karya cetak.
7.Koleksi deposit adalah hasil karya cetak dan karya rekam dari penerbit dan pengusaha rekaman tentang Sulawesi Tenggara yang disimpan dan dikelola Perpustakaan Daerah Sulawesi Tenggara
8.Bibliografi adalah daftar bahan perpustakaan baik tercetak maupun terekam yang disusun menurut sistem tertentu.
9.Katalog induk daerah adalah kumpulan data bibliografi bahan perpustakaan yang ada didaerah yang melakukan kerjasama, disusun berdasarkan urutan pengarang, subyek dan judul.
10.Otomasi perpustakaan adalah komputerisasi dari kegiatan perpustakaan atau data perpustakaan baik koleksi buku, keanggotaan perpustakaan, proses pemmjaman dan pengembalian bahan perpustakaan.
11.Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
12.Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
13.Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status social ekonomi.
14.Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain. Perpustakaan bertujuan :

a.memberikan layanan perpustakaan kepada pemustaka secara cepat, tepat dan akurat
b.mewujudkan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
c.meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca;
d.memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat ;
e.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perpustakaan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, penyeberluasan informasi, dan rekreasi. BABII MAKSUD,FUNGSIDANTUJUAN Pasal 2 Peraturan Daerah ini di disusun dengan maksud untuk menjamin pengelolaan perpustakaan didaerah dilaksanakan secara terintegrasi, berkesinambungan dan berkualitas sesuai standar nasional perpustakan.

15.Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang • bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
16.Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang berada dalam suatu Perguruan Tinggi yang merupakan unit yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
17.Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
18.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/ a tau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
19.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
20.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. 2 1. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
22.Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan. ?asal 7 ( 1) Perpuslakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.

(2)Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Instansi/Lembaga, Masyarakat dan/ atau Perorangan. BABV PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pembetukan perpustakaan;
b.kelembagaan perpustakaan;
c.organisasi profesi perpustakaan dan organisasi pemustaka;
d.layanan perpusta.kaan;
e.hak dan kewajiban.
f.pendidikan;
g.standar perpustakaan;
h.pengembangan perpustakaan;
i.pembudayaan gemar membaca;
j.pendanaan;
k.pembinaan dan pengawasan; Pemerin tah Daerah berwenang :
a.menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
b.mengelola dan mengembangkan perpusta.kaan sesuai standar nasional perpustakaan;
c.melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perpustakaan;
d.mengalihmediakan dan mengalihbahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyara.kat untuk dilestarikan dan didayaguna.kan;
e.menilai dan menetapkan angka kredit pustakawan pela.ksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pusta.kawan muda;
f.menyelenggarakan bimbingan teknis perpustakaan;
g.memberikan penilaian dan a.kreditasi perpustakaan; dan
h.memberikan sertifikasi pusta.kawan.

Pasal 5

BAB III KEWENANGAN

BAB III

KEWENANGAN

Pasal 9

(1)Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a berkedudukan di ibu kota provinsi yang dipimpin oleh Kepala Badan Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab pemerin tah daerah ;
(2)Perpustakaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan sebagai sumber belajar masyarakat di daerah serta tempat rekreasi.
(3)Perpustakaan provinsi sebagai perpustakan pembina, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan.
(4)Perpustakaan provinsi sebagai perustakaan deposit melaksanakan kegiatan:
1. a.penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan deposit;
2. b.pelaksanaan sosialisasi serah simpan karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di daerah dan mengenai Sulawesi Tenggara;
3. c.pelacakan kepada para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam;
4. d.pelaksanaan kerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan, asosiasi penerbit, asosiasi industri rekaman dalam penanganan serah simpan karya cetak dan karya rekam, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.penghimpunan koleksi yang diterbitkan oleh penerbit daerah;
6. f.penghimpunan koleksi mengenai Sulawesi Tenggara;
7. g.pengelolaan, penyimpanan dan pelestarian koleksi perpustakaan deposit;
8. h.pendayagunaan koleksi perpustaakn deposit; dan
  1. 1.penyusunan dan penerbitan bibliografi daerah dan daftar karya cetak dan karya rekam.

Pasal 8

Penyelenggaraan perpustakaan di daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

a.Perpustakaan Provinsi;
b.Perpustakaan Kabupaten/Kota;
c.Perpustakaan Kecamatan;
d.Perpustakaan Desa/Kelurahan;
e.Perpustakaan Masyarakat

(3)Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
1. a.memiliki koleksi perpustakaan dengan buku-buku terbaru;
2. b.memiliki tenaga perpustakaan;
3. c.memiliki sarana dan prasarana perpustakaan; dan
4. d.memiliki sumber pendanaan.

Pasal 11

(1)Perpustakaan Umum diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.
(2)Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman, sehingga menjadi koleksi deposit daerah.
(3)Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan umum yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat.
(4)Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 10

( 1) Kelembagaan perustakaan diseuaikan dengan j enis perpustakaan

(2)Jenis perpustakaan sebagimaan dinaksud pada ayat ( 1) meliputi
1. a.Perpustakaan Umum;
2. b.Perpustakaan Khusus;
3. c.Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
4. d.Perpustakaan Perguruan Tinggi. Umum BABVI KELEMBAGAANPERPUSTAKAAN
(5)Perpustakaan provinsi meliputi perpustakaan rujukan melaksanakan kegiatan peprpustakaan, meliputi: .- a. penyediaan sarana temu balik informasi;
1. b.penyediaan koleksi rujukan mengenai Sulawesi Tenggara; dan
2. c.menjadi pusat jaringan informasi perpustakaan daerah.
(6)Perpustakaan provinsi sebagai perpustakaan pelestaian melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi daerah meliputi:
1. a.penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah berdasarkan kebijakan nasional;
2. b.pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi daerah dan kabupaten/kota;
3. c.Pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat daerah.
(7)Perpustakaan daerah harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka yang meliputi :
1. a.jumlah buku yang lengkap; dan
2. b.tenaga perpustakaan yang profesional dan terampil. Bagain Kelima Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 14

(1)Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
(2)Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 13

(1)Perpustakaan Sekolah/Madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
(2)Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani pemustaka.
(3)Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
(4)Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani pemustaka dilingkungannya.
(5)Perpustakaan Sekolah/ Madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…