DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat, Peran Serta Swasta, Peran Serta Akademisi, Forum Adaptasi Prubahan Iklim, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, Penutup, Penjelasan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sistem pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan Iingkungan serta memiliki ketahanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim merupakan kebutuhan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
b.bahwa Adaptasi perubahan Iklim (API) merupakan bagian dari sistem pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan Iingkungan;
c.bahwa Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara memiliki status geografis dan sektor pembangunan yang rentan terhadap—dampak perubahan iklim, sehingga perlu ,menyusun aksi Adaptasi perubahan iklim sebagai proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim; ' ;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Perubahan Iklim. Mengingat: l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - l - - Tengah dan daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara,Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523^);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);: nebagaimana telah diubah beberapa kali ^ terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia1Nomor 5059);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7.Peraturan Menteri Lingkungan dan kehutanan Nomor P.33/MenLHK/Setjen/KUM. 1/3/2016 ; tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi perubahan Iklim. Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA Dan GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA Menetapkan: MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

BAB I

KETE^TUAN umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara. . !
3.Gubemur adalah Gubemur Provinsi Sulawesi Tenggara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubemur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalanv penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi; I
5.Djnas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disingkat Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup;
6.Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan;
7.Adaptasi adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun . starategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negative dan mengambil manfaat positifnya;
8.Dampak perubahan iklim adalah kerugian atau manfaat akibat adanya perubahan iklim dalam bentuk yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi.
9.Kajian kerentanan dan risiko iklim adalah kajian yang dilakukan pada wilayah dan/atau sektor spesifik untuk mengevaluasi tingkat resiliensi wilayah dan/atau sektor spesifik terhadap potensi dampak iklim terhadap wilayah dan/atau sektor tersebut.
10.Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim yang selanjutnya dismgkat RAD API adalah dokumen perencanaan adaptasi perubahan iklim yang berisikan landasan prioritas dan strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif, komprehensif dan sinergis untuk mengurangi risiko dampak perubahan iklim dalam rangka membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan.
11.Forum Adaptasi Perubahan Iklim Daerah yang selaniutnva disebut FAPID adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Adaptasi Perubahan Iklim di Provinsi Sulawesi Tenggara dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubemur dalam koordinasi terkait Adaptasi Perubahan Iklim di daerah.

Pasal 2

(1)Perencanaan merupakan penyusunan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim.
(2)Penyusunan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.identifikasi target cakupan wilavah dan/atau sektor spesifik dan masalah dampak perubahan iklim;
2. b.penyusunan kajian kerentanan. ketangguhan dan risiko iklim:
3. c.penyusunan pilihan aksi adaptasi perubahan iklim;
4. d.nenetanan prioritas aksi adaptasi perubahan iklim;
5. e.pengintegrasian aksi adaptasi perubahan iklim ke dalam kebiiakan, rencana. dan/atau program pembangunan daerah: dan
6. f.n e n e t a n a n r e n c a n a a k s i a d a p t a s i p e r u b a h a n ik lim .
(3)Tata cara penyusunan rencana aksi adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada:ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubemur. |

Pasal 3

(1)Penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Lingkungan Hidup.
(2)Dalam rangka penyusunan rencana aksi adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Gubemur membentuk Tim.
1. a.Perangkat Daerah terkait;
2. b.perguruan tinggi;
3. c.lembaga swadaya masyarakat, dan
4. d.kelompok masyarakat. » Pasal 4 |
(1)Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun.
(2)Rencana aksi adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimonitoring setiap tahun; dan.
(3)Monitoring setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)digunakan sebagai dasar i untuk mengevaluasi V Pasal 5 (11 Penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dilakukan dengan merumuskan :
1. a.permasalahan;
2. b.tujuan ;
3. c.strategi; dan
4. d.monitoring dan evaluasi.
(2)Penetapan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dilakukan oleh Gubemur.

Pasal 6

(1)Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim yang telah disahkan selanjutnya dijadikan dasar bagi perangkat daerah sektor spesifik untuk menyusun rencana keria tahunan.
(2)Bagi perangkat daerah yang tidak menjadikan dasar penvusunan rencana keria tahunannya akan diberikan sanksi administrasi.

Pasal 7

(1)Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dilaksanakan oleh perangkat daerah meialui program masing-masing sektor.
(2)Program sektor sebagaimana dimaksud avat (1) adalah program sektor yang telah dianggarkan oieh masing-masing perangkat daerah.
(3)Apabila program sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dianggarkan pada tahun berjalan, maka perangkat daerah harus mengusulkan kembali program dimaksud untuk dianggarkan pada tahun berikutnya.

Pasal 8

(1)Program sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)adalah program sektor yang menjaai program kerja tahunan perangkat daerah.
(2)Program keija tahunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari gubemur meialui Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
(3)Program kerja perangkat daerah yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimasud pada ayat (2) harus diimplementasikan pada tahun beijalan.

Pasal 9

(1)Implementasi program keija perangkat daerah tentang adaptasi perubahan iklim ditujukan untuk meningkatkan * 9 ' kemampuan adaptasi masyarakat terkadap perubahan iklim; dan
(2)Kemampuan adaptasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketangguhan masyarakat di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, air, transportasi, dan kesehatan dalam menghadapi bencana akibat perubahan iklim.

Pasal 10

(1)Implementasi program keija perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 'ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.
(2)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah, instansi pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat.
(3)Instansi pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah instansi Pemerintah Pusat dan/atau Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan penelitian dan **/ . pengembangan dibidang perubahan iklim.

Pasal 11

(1)Keijasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat berupa penelitian dan pemetaan.
(2)Penelitian dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan untuk pemetaan daerah rawan bencana; dan
(3)Pemetaan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah daerah rawan banjir, daerah rawan longsor, daerah rawan gelombang, daerah rawan kekeringan daerah rawan pangan dan bencana lainnya.

Pasal 12

'I Tata cara implemetasi Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim bagi perangkat daerah lebih lanjut diatur melalui Peraturan Gubemur. ♦ *

(1)Monitoring dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi implementasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.
(2)Indikator kineija Aksi Adaptasi Perubahan Iklim sebagaimana dimasud pada ayat (1) adalah indikator- indikator ketangguhan daerah.
(3)Kriteria ketangguhan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kemampuan daerah untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim; dan
(4)Indikator ketangguhan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubemur.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…