DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 100

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Bab III Perlindungan Petani Bab IV Pemberdayaan Petani Bab V Peran Serta Masyarakat Bab VI Pendanaan Bab VII Sanksi Administrasi Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan Bab IX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembangunan sektor pertanian merupakan manifestasi atas kenyataan alam dari negara Indonesia yang memiliki potensi untuk dikembangkan sehingga memiliki asas manfaat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai cita-cita luhur pancasila dan Undang- undang Dasar 1945;
b.bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia memiliki potensi pertanian yang culrup kaya untuk dikembangkan serta potensi sumber daya petani yang memadai sehingga dengan potensi tersebut, sektor pertanian dapat diandalkan dalam upaya mensejahterakan warganya;
c.bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam upaya mengoptirnalkan peran petani sebagai pelaku utama dalam pembangunan pertanian, perlu pengaturan mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; .... Mengingat e Menimbang PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 11.j TAHON 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, GUBE~..NURSULAWESITENGGARA .. . L : 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2687);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); -. . Pasal 1 Dalarn Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan:
1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4.Dinas adalah Dinas Tanarnan pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara;
5.Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalarn penyediaan sarana dan prasarana produksi, perlindungan terhadap komoditas unggulan strategis, penetapan harga pembelian pemerintah (HPP), mekanisme penyangga produksi, asuransi pertanian, sistem peringatan dini dan penanganan darnpak perubahan iklim, perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat;
6.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemarnpuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik, mandiri dan berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan, penguatan penyuluhan dan pendarnpingan, penyediaan pembiayaan bagi Petani, pembentukan kelembagaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani dan pembentukan Badan Usaha MilikPetani;
7.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alarn hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ atau peternakan dalarn suatu agroekosistem;
8.Usaha Tani adalah kegiatan dalarn bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/ atau jasa penunjang;
9.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani untuk Komoditas Unggulan Strategis di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSISULAWESITENGGARA dan GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI. Menetapkan -. .

a.kedaulatan;
b.kemandirian;

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan berdasarkan asas:

10.Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian;
11.Komoditas Unggulan Stratcgis adalah hasil Usaha Tani Daerah yang menjadi prioritas perlindungan yang keberadaannya diakui oleh pemerintah daerah sebagai komoditas unggulan daerah;
12.Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani;
13.Sistem Peringatan Dini adalah sistem yang memuat informasi tentang perubahan iklim dan cuaca, potensi bencana alam dan jenis serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/ atau wabah penyakit hewan menular;
14.Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
15.Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah adalah persaingan antar pclaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;
16.Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/ peternak/ pekebun yang ada di Daerah yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota;
17.Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang ada di Daerah yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
18.Sadan Usaha Milik Petani yang selanjutnya disebut BUMPetani adalah badan usaha yang berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani yang ada di Daerah melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani;
19.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 6

Tanggungjawab dukungan upaya perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan melalui strategi:

a.penyediaan prasarana dan sarana produksi;
b.perlindungan terhadap komoditas unggulan strategis;
c.penetapan harga pokok produksi pembelian pemerintah;
d.mekanisme penyangga produksi;
e.asuransi pertanian dan ganti rugi gagal panen;
f.eistem peringatan dini; dan
g.perlindungan hak kekayaan intelektual.

Pasal 5

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab dalam mendukung upaya perlindungan pctani.

BAB ILL

PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 4

( 1) Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

a.Perlindungan Petani; dan
b.Pemberdayaan Petani.:.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

a.meningkatkan kesejahteraan petani;
b.meningkatkan produktifitas usaha tani;
c.memberdayakan petani agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktifitas pertanian; dan
d.meningkatkan efektifitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah.
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan;
g.efisiensi berkeadilan; dan
h.keberlanjutan.

Pasal 11

Perlindungan terhadap komoditas unggulan strategis dilakukan dalam bentuk:

a.membatasi terbitnya rekomendasi impor untuk komoditas unggulan strategis; atau
b.tidak menerbitkan rekomendasi impor untuk komoditas unggulan strategis apabila ketersediaan untuk kebutuhan Daerah mencukupi.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan terhadap komoditas unggulan strategis yang ada di Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan komoditas unggulan strategis daerah sebagaimana di maksud ayat (1) diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 9

( 1) Penyediaan prasarana dan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diutamakan untuk peningkatan produktifitas dan pengembangan Komoditas Unggulan Strategis.

(2)Penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengutamakan sarana produksi yang telah memenuhi kriteria standar mutu atau Standar Nasional Indonesia atau yang telah memenuhi uji kelayakan mesin. :.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah, bertanggungjawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana dan sarana produksi bagi petani berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain Pemerintah Daerah, pelaku usaha dapat menyediakan dan/ atau mengelola prasarana dan sarana produksi bagi petani berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks100PDFHirarki

Memuat teks peraturan…