DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam peraturan ini diatur tentang ruang lingkup bantuan hukum, mekanisme penunjukan lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum, hak dan kewajiban penerima dan pemberi bantuan hukum, dan persyaratan serta tata cara pemberian bantuan hukum.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud dalamhuruf a,danhurufb,perlumembentukPeraturan DaerahtentangPenyelenggaraanBantuanHukum kepada MasyarakatMiskin. 1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik Indonesiatahun1945; 2.Undang-UndangNomor13Tahun1964 tentangPenetapan PeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2 Tahun1964tentangPembentukanDaerahTingkatISulawesi TengahdanDaerahTingkatISulawesiTenggara, dengan mengubahUndang-UndangNomor47PrpTahun1960 tentangPembentukanDaerahTingkatISulawesiUtara- TengahdanDaerahTingkatISulawesiSelatan-Tenggara (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1964Nomor94, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 2687); 3.Undang-UndangNomor12Tahun2011tentangPembentukan PeraturanPerundang-undangan(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2011Nomor82,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5234); 4.Undang-UndangNomor16Tahun2011 tentangBantuan Hukum(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2011 Nomor104,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5248); 5.Undang-undangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor244,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5587),sebagaimanatelahdiubahdenganUndang- UndangNomor2tahun2015tentangPenetapanPeraturan PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2Tahun2014 tentangPerubahanAtasUndang-undangNomor23Tahun 2014tentangPemerintahanDaerahmenjadiUndang-undang (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor24, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5657); 6.PeraturanPemerintahNomor42Tahun2013tentangSyarat danTataCaraPemberianBantuanHukumdanPenyaluran DanaBantuanHukum(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2013Nomor98, TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaMomor5421) 7.PeraturanDaerahProvinsiSulawesiTenggaraNomor11 Tahun2013tentangPedomanPembentukanProdukHukum Daerah(LembaranDaerahSulawesiTenggaraTahun2013 Nomor11) DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAH PROVINSISULAWESITENGGARA Dan GUBERNURSULAWESI TENGGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan:PERATURAN DAERAHTENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUMKEPADAMASYARAKATMISKIN. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanDaerahini,yangdimaksuddengan: 1.DaerahadalahProvinsiSulawesiTenggara; 2.PemerintahDaerahadalahPemerintahProvinsiSulawesi Tenggara; 3.GubemuradalahGubemurSulawesiTenggara; 4.DewanPerwakilanRakyatDaerahyang selanjutnyadisingkat DPRDadalahDewanPerwakilanRakyatDaerahProvinsi SulawesiTenggara;

5.BantuanHukum adalahjasahukumyangdiberikanoleh pemberi bantuan hukumsecaracuma-cumakepadapenerima bantuan hukum;
6.Pemberi bantuanhukum adalahLembagaBantuanHukum atauOrganisasiKemasyarakatanyangmemberilayanan bantuan hukumberdasarkanUndang-UndangNomor16 Tahun2011tentangBantuanHukum;
7.Penerimabantuan hukum adalahorang ataukelompokorang miskin; 8.AngaranPendapatandanBelanjaDaerahyang selanjutnya disebutAPBD adalahAngaran PendapatandanBelanja DaerahProvinsi Sulawesi Tenggara; 9.Litigasiadalahprosespenangananperkarahukumyang dilakukanmelalui jalurpengadilan untukmenyelesaikannya; 10.NonLitigasiadalahprosespenangananperkarahukumyang dilakukandiluarjalurpengadilan untukmenyelesaikannya. BABII ASAS DANTUJUAN Pasal 2 BantuanHukumdilaksanakanberdasarkanasas: a.Keadilan; b.Persamaankedudukandidalamhukum; c.Keterbukaan; d.Efisiensi; e.Efektifitas; f.Akuntabilitas.

Pasal 3

PenyelenggaraanBantuanHukumbertujuan untuk: a.menjaminpemenuhanhakbagipenerimabantuanhukum untukmendapatkanakseskeadilan; b.mewujudkanhakkonstitusionalwarganegarasesuaidengan prinsippersamaankedudukandidalamhukum; c.menjaminbahwabantuanhukumdapatdimanfaatkansecara merataolehseluruhmasyarakat;dan d.terpenuhinyaperlindunganterhadaphakasasi manusia.

Pasal 4

(1)Bantuanhukumdiberikankepadapenerimabantuanhukum yang menghadapimasalahhukum;
(2)Bantuanhukumsebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputi masalahhukum keperdataandanpidana,baiklitigasi maupun nonlitigasi;
(3)Bantuanhukumsebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputi menjalankankuasa, mendampingi,mewakili, membela, dan/ataumelakukantindakanhukumlainuntukkepentingan hukumpenerimabantuan hukum;

Pasal 5

(1)PenerimabantuanhukumsebagaimanadimaksuddalamPasal 4ayat(1) meliputisetiaporang ataukelompokorangmiskin secaraekonomiyangtidakdapatmemenuhihakdasarsecara layakdanmandiri;
(2)Hakdasarsebagaimanadimaksud padaayat(1) meliputihak ataspangan,sandang, layanan kesehatan,layanan pendidikan, pekerjaandanberusaha, dan/atauperumahan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1)Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum;
(2)Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Gubernur dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum dengan syarat-syarat sebagai berikut:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memeliki pengurus; dan
5. e.memiliki program bantuan hukum.

Pasal 7

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalakan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai dengan standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, gubernur menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penunjukan lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum dan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. BABV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Penerima bantuan hukum berhak :

a.mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/ atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; dan
c.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

Penerima bantuan hukum wajib :

a.menyampaikan bukti, informasi, dan/ atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum; dan
b.membantu kelancaran pemberian bantuan hukum;

Pasal 11

Pemberibantuanhukumberhak: a.melakukan rekruitmenterhadap advokat,paralegal,dosen, danmahasiswafakultashukum; b.melakukanpelayananbantuanhukum; c.menyelenggarakanpenyuluhanhukum,konsultasihukum, danprogramkegiatanlainyang berkaitandengan penyelenggaraanbantuanhukumdiprovinsi; d.menerimaanggarandaridaerahuntukmelaksanakanbantuan hukumberdasarkanPeraturanDaerahini; e.mengeluarkanpendapatataupernyataandalammembela perkarayangmenjaditanggungjawabnyadidalamsidang pengadilansesuaidengan ketentuanperundang-undangan; f.mendapatkaninformasidandatalaindariPemerintahDaerah maupuninstansilain,untukkepentinganpembelaanperkara; dan g.mendapatkan jaminanperlindunganhukum,keamanan,dan keselamatanselamamenjalankanpemberianbantuanhukum.

Pasal 12

Pemberibantuanhukumberkewajibanuntuk: a.melaporkankepadaGubemurdanDPRDtentangprogram bantuanhukum; b.melaporkansetiappenggunaan anggarandaerahyang digunakanuntukpemberianbantuanhukumberdasarkan PeraturanDaerahini; c.menjagakerahasiaandata, informasi,dan/atauketerangan yangdiperolehdaripenerimabantuanhukumberkaitan denganperkarayangsedangditangani,kecualiditentukanlain olehundang-undang;dan

d.memberikanbantuanhukum kepadapenerimabantuan hukum berdasarkansyaratdantatacarayangditentukan dalamPeraturanDaerahinisampaiperkaranyaselesai, kecualiadaalasanyangsahsecarahukum. BABVl PERSYARATANDANTATACARA PEMBERIANBANTUAN HUKUM BagianKesatu PersyaratanPemberianBantuanHukum Pasal 13

(1)Untukmemperolehbantuanhukum,pemohonmengajukan permohonanbantuanhukumsecaratertulis.
(2)Permohonanbantuanhukumsebagaimanadimaksudpada ayat(1),paling sedikitmemuat:
1. a.fotocopyidentitaspemohonbantuanhukumyangmasih berlaku;dan b.uraian singkatmengenai pokokpersoalanyangdimintakan bantuanhukum.
(3)Permohonanbantuanhukum sebagaimanadimaksudpada ayat(1)harusmelampirkan: a.suratketerangan miskindarilurah,KelapaDesaatau pejabatyang setingkatdi tempattinggalpemohonbantuan hukum;dan b.dokumenyang berkaitandengan perkara. Pasall4
(1)Identitaspemohonbantuanhukumsebagaimanadimaksud dalamPasal13ayat(2)hurufa,dibuktikandenganKartu TandaPendudukdan/ataudokumenlainyangdikeluarkan olehinstansi yangberwenang.
(2)Dalamhalpemohonbantuanhukumtidakmemilikiidentitas, pemberibantuanhukummembantupemohonbantuan hukumdalammemperolehsuratketeranganalamatsementara dan/ataudokumenlaindariinstansiyang berwenangsesuai dengandomisilipemberibantuanhukum.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…