DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Riset dan Inovasi. (2) Pelaksanaan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara sinergi oleh Badan. (3) Pelaksanaan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan bersama dengan: a. Perangkat Daerah; b. Lembaga Riset; c. badan usaha; d. Perguruan Tinggi; e. Masyarakat; dan/atau f. Lembaga Asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Tata cara pelaksanaan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyenggaraan riset dan inovasi di daerah, maka diperlukan pengaturan tentang riset dan inovasi;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional llmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan lnovasi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Riset dan Inovasi; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); - 2
5.Peraturan Badan Riset dan lnovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan lnovasi di Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA dan GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RISET DAN INOVASI

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

( I ) Pemerintah Daerah melaksanakan Riset dan lnovasi.

(2)Pelaksanaan Riset dan lnovasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diselenggarakan secara sinergi oleh Bad an.
(3)Pelaksanaan Riset dan lnovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan bersama dengan:
1. a.Perangkat Daerah;
2. b.Lembaga Riset;
3. c.badan usaha;
4. d.Perguruan Tinggi;
5. e.Masyarakat; dan/atau
6. f.Lembaga Asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Tata cara pelaksanaan Riset dan lnovasi sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubemur.

BAB II

R!SET/

Pasal 3

(1)Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memuat peran Riset dan Inovasi di dalam mengatasi pennasalahan prioritas Pembangunan Daerah.
(2)Rencana induk dan peta ja1an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun - 4 atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang bersifat sistemik, komprehensif dan partisipatif.
(3)Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah disusun oleh Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangu nan jangka menengah daerah atau rencana pembangunan daerah. ( 1 ) Rencana induk pengetahuan dan

Pasal 4

dan peta jalan pemajuan ilmu teknologi di daerah paling sedikit memuat:

a.gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi daerah;
b.gambaran/kondisi Riset dan lnovasi di Daerah;
c.permasalahan utama pembangunan daerah dan potensi pemecahannya;
d.tema prioritas Riset dan lnovasi di Daerah;
e.tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di Daerah;
f.analisis kesenjangam kebijakan berbasis bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
g.strategi Riset dan Inovasi di Daerah; dan
h.peta jalan Riset dan lnovasi di daerah.

(2)Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) ditetapkan dengan peraturan Gubemur.
(3)Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetah uan dan teknologi di Dae rah sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(I) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan lnovasi di Daerah.

(2)Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) merupakan rencana aksi tahunan.
(3)Rencana aksi Riset dan lnovasi di Daerah disusun oleh Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(4)Rencana aksi Riset dan lnovasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) paling sedikit memuat:
1. a.program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti; dan
2. b.program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
(5)Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang - 5 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

( I ) Riset dilaksanakan oleh penyelenggara Riset di Daerah meliputi:

a.penelitian;
b.pengembangan;
c.pengkajian; dan
d.penerapan.

(2)Pelaksanaan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan sesuai dengan asas tentang Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 7

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1 ) huruf a ditujukan untuk:

a.peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b.perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah;
c.pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
d.peningkatan daya saing daerah; dan
e.peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 8

(1)Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf b dilaksanakan sebagai tindak Ianjut dari Penelitian.
(2)Pengembangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban.

Pasal 9

( 1 ) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1 ) huruf c dilakukan melalui analisis dan perekayasaan.

(2)Analisis sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( l) dilakukan melalui kegiatan:
1. a.mengurai data;
2. b.membedah data; dan
3. c.memilah data.
(3)Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dilakukan melalui kegiatan:
1. a.pengujian;
2. b.pengembangan teknologi;
3. c.rancang bangun; dan
4. d.pengoperasian.

Pasal 10

(I) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( l) huruf d wajib dilaksanakan dengan berbasis pada hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian. + · 6

(2)Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan untuk mendorong lnovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing Daerah.
(3)Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan melalui:
1. a.alih teknologi;
2. b.intermediasi teknologi;
3. c.Difusi llmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
4. d.komersialisasi teknologi.

Pasal 11

(1)AIih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dapat dilakukan secara komersial atau nonkomersial.
(2)Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.lisensi;
2. b.kerja sama;
3. c.pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
4. d.pelaksanaan alih teknologi yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 2 (!) lntermediasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b merupakan upaya untuk menjembatani proses terjadinya invensi dan lnovasi antara penghasil dan calon pengguna teknologi.
(2)Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dapat berupa:
1. a.inkubasi teknologi;
2. b.temu bisnis teknologi;
3. c.kemitraan; dan/atau
4. d.promosi hasil invensi.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

R!SET/

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

R!SET/

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014