DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA NOMOR 3 TAHUN 2022 GUBERNURSULAWESITENGGARA Menimbang 2 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tantang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Mengingat 3 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat & Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6778); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 8); 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 1);

10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 4); 4 c. Neraca;

d.Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas;
g.Catatan Atas Laporan Keuangan;

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran;
1. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 GUBERNURSULAWESITENGGARA dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA 5 Rp. 4.250.105.546.567,00 Rp. 4.529.251.153.804,50 Rp. 279.145.607.237,50 Selisih a. Angggaran Pendapatan setelah Perubahan b. Realisasi

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2

sebagai berikut :

(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 279.145.607.237,50 dengan rincian sebagai berikut : 791.223.101.701,79 Rp. Pembiayaan Netto 816.223.101.701,79 25.000.000.000,00 Rp.Rp. c. Pembiayaan- Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan 33.380.946.755,50 Rp. Rp. 4.529.251.153.804,50 Rp. 4.495.870.207.049,00 ~~~~~~~~~~~ Surplus/ (defisit) a. Pendapatan b. Belanja

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalarn

Pasal 1

ayat [I] huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kincrja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah I1 6 a. Anggaran Penerimaan pembiayaan Rp. 1.011.212.043.870,00 setelah perubahan b. Realisasi Rp. 816.223.101. 701, 79 Selisih Rp. 194.988.942.168,21 Rp. 194.988.942.168,21 dengan rincian sebagai berikut: sejumlah Pembiayaan Penerimaan Realisasi dengan Anggaran
(4)Selisih Rp. 33.380.946.755,50 Rp.. (1.019.592.990.625,50) (986.212.043.870,00) Rp. a. Surplus/Defisit setelah perubahan b. Surplus/Defisit Tahun Berjalan Selisih
(3)Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp. (l.019.592.990.625,50) dengan rincian sebagai berikut : (740.447.383.388,00) Rp. Selisih 5.236.317 .590.437 ,00 4.495.870.207 .049,00 Rp.Rp. a. Anggaran Belanja setelah perubahan b. Realisasi
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja scjumlah Rp. (740.447 .383.388) dcngan rincian sebagai berikut: 7

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat(lJ huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut : a. Anggaran Pembiayaan Netto Rp. 986.212.043.870,00 setelah perubahan b. Realisasi Rp. 791.223.101.701,79 Selisih Rp. (l 94.988.942.168,21)

(6)Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. (194.988.942.168,21) dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan Rp. 25.000.000.000,00 setelah perubahan b. Realisasi Rp. 25.000.000.000,00 Selisih Rp.
(5)Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian se bagai beriku t : 8

Pasal 6

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut : 13.168.809.669.014,80 1.171.078.837 .620, 16 l l.997.730.831.394,60 Rp.Rp.Rp. a. Jumlah aset b. Jurnlah kewajiban c. Jumlah ekuitas

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut:a. SAL (Awal) Rp. 358.435.448.619 ,79 b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp. 358.472.473.490,79 SUBTOTAL -37.024.871,00 c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp. 824 .604 .048.457 ,29 SUBTOTAL 824 .567 .023.586,29 d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp. 0,00 e. Lain-lain Rp. 0,00 f. SAL (Akhir) Rp. 824 .604.048.457 ,29 9 a. Saldo awal kas di BUD dan Bendahara per 1 Januari 2021 Rp. 358.477 .770.467,79 b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. l.280.145.942.469,50 c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp. - l.271.764.995.714,00 non-keuangan d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. 457.750.628.211,00 e. Arus kas dari aktivitas Transitoris Rp. 282.673.008,00 f. Saldo Akhir Kas di BUD dan Bendahara per 31 Desember 2021 Rp. 824.892.018.442,29 g. Saldo Akhir Kas Di BUD Rp. 738.303.284. 708,83 h. Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 46.144.000,00 l. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 211.328.243,00 j. Kas di Bendahara BLUD Rp. 82.249. 791.635,46 k. Kas Lainnya (Sisa Dana BOS) Rp. 4.077.445.946,00 1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Rp. 4.023.909,00 m. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2021 Rp. 824.892.018.442,29 Pasal 7 Laporan Arus Kas sebagaimana dirnaksud dalam

Pasal 1

ayat

(1)huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :a. Pendapatan - LO Rp. 4.713.885.185.939,59 b. Be ban Rp. 3.727 .026.779.986,32 c. Surplus/Defisit Operasional Rp. 986 .858.405.953 ,27 d. Surplus/Defisit Non Operasional Rp. e. Beban Luar Biasa Rp. 0,00 f. Surplus/Defisit - LO Rp. 986.858 .405. 953,27 10 Pasal 10 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari : a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran; Lampiran 1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Pasal 9 Cata tan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat ( 1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 125.431.070.912,37 1 l.997.730.831.394,6010.885.441.354.529,00 986.858.405.953,27 Rp.Rp.Rp.Rp.Rp. a. Ekuitas Awal b. Surplus/Defisit - LO c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: d. Koreksi Ekuitas Lainnya e. Ekuitas Akhir Pasal 8 Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut : II Laporan Arus Kas.Catatan Atas Laporan Keuangan.Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah.Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Dana Penyisihan Dana Bergulir.Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah).Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.Daftar Rekapitulasi Aset Tetap,Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan.Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya. Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Laporan Operasional.Laporan Perubahan Ekuitas. Neraca. b. Larnpiran II c. Lampiran III d. Larnpiran IV e. Larnpiran V f. Larnpiran VI g. Lampiran VII h. Larnpiran VIII 1. Lampiran IX J· Larnpiran X k. Lampiran XI l. Lampiran XII
1. m.Lampiran XIIIn. Lampiran XIV 0. LampiranXV Larnpiran 1.4 Lampiran 1.3 Lampiran 1.2 12 Pasal 12 Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 11 Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari: a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini; b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini. Daftar Daftar Dana Cadangan Daerah.Daftar Kewajiban Jangka Pendek. Daftar Kewajiban Jangka Panjang. Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya.Ikhtisar Laporan Keuangan Sadan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. p. Lampiran XVI q. Lampiran XVII r. Lampiran xvm s. Lampiran XIX t. Lampiran XX 13 LEMBARAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR s NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA ( l -1!>1 / 2022) Diundangkan di Kendari pad ggal 1;- lo - 2022 ~~ t~~~ ,... ..... / ----- '~ '.:---' .... -~t ~ __,,__ '. ~&c-. ASRUN LIO '- '...:: -2022 SI TENGGARA, Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. ,

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…