DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum; BAB II Arah Kebijakan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Pendataan Data Desa dan Kelurahan Presisi; BAB III Tata Kelola Pendataan Desa/Kelurahan Berbasis Data Desa Dan Kelurahan Presisi; BAB IV Keamanan dan Kerahasiaan Data Desa Dan Kelurahan Presisi; BAB V Partisipasi Masyarakat; BAB VI Penanggung Jawab; BAB VII Pembinaan dan Pengawasan; BAB VIII Pendanaan; BAB IX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara hingga saat ini belum berbasis data desa/kelurahan yang akurat sehingga perlu dilakukan pendataan desa/kelurahan presisi secara partisipatif;
b.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa/Kelurahan yang akurat, diperlukan pengaturan tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan, analisis, publikasi, pelaporan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan di Provinsi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik - 2 Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); SISTEM BERBASIS Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA dan GUBERNURSULAWESITENGGARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI. Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara
2.Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut Pemprov adalah Gubemur Sulawesi Tenggara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Sulawesi Tenggara.
4.Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Tenggara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan/ atau Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lainnya;
6.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se- Provinsi Sulawesi Tenggara. - 3
7.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara.
8.Kecamatan adalah kecamatan yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
9.Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10.Desa adalah desa-desa yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. 1 1. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
13.Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Tenggara
14.Tim Data Desa dan Kelurahan Presisi adalah penyusunan keanggotaan dalam kegiatan pelaksannaan pendataan Desa dan Kelurahan Presisi mulai dari pelaku administrasi dan pelaku teknis program.
15.Data Desa dan Kelurahan Presisi adalah data akurat dengan menggunakan metodologi yang bersifat numerik atau angka dan spasial.
16.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam wilayah kerja kecamatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana kegiatan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19.Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD dokumen perencanaan pembangunan daerah.
20.Pendataan Desa/Kelurahan adalah proses produksi dan reproduksi Data Desa/Kelurahan Presisi yang melibatkan warga setempat dengan menggunakan teknologi digital untuk melakukan pencarian data, pengumpulan data, konfirmasi data, verifikasi data, validasi data, dan pemuktahiran data kabupaten/kota.
21.Produsen Data Desa/Kelurahan Presisi adalah Desa/Kelurahan yang memproduksi dan mereproduksi Data Desa/Kelurahan Presisi sesuai dengan kewenangan dan struktur Desa/Kelurahan.
22.Partisipatif adalah Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya.
23.Transparan adalah Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi dilaksanakan dengan semangat keterbukaan - 4 sehingga seluruh masyarakat memiliki akses yang sama terhadap data dan informasi.
24.Akuntabel adalah setiap tahapan sampai hasil akhir dalam Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
25.Terintegrasi adalah Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi serta seluruh kegiatan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.
26.Berkelanjutan adalah Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi dilaksanakan secara berkesinambungan untuk memperoleh data yang terbaru.
27.Komprehensif adalah Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi menekankan agar pelaksanaan kegiatan baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten serta pemerintah desa senantiasa didasari atas prinsip komprehensif dan utuh agar hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pasal 2

Tujuan Pendataan Desa dan Kelurahan Presisi adalah untuk:

a.mengimplementasikan Penyediaan Data Desa dan Kelurahan Presisi di Daerah;
b.menghasilkan keluaran Data Desa dan Kelurahan Presisi berupa monografi dan peta dasar untuk Desa dan Kelurahan berbasis Kecamatan di Daerah;
c.menjadikan Data Desa Dan Kelurahan Presisi sebagai salah satu sumber data komplementer untuk kebutuhan perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan; dan
d.bahan perencanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Pendataan Data Desa dan Kelurahan Presisi dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

a.partisipatif;
b.transparan;
c.akuntabel;
d.terintegrasi;
e.berkelanjutan; dan
f.komprehensif.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.arah kebijakan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis pendataan data desa dan kelurahan pres1s1;
b.tata kelola pendataan desa/kelurahan berbasis data desa/kelurahan presisi;
c.keamanan dan kerahasiaan data desa/kelurahan presisi;
d.partisipasi masyarakat;
e.penanggung jawab;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.pendanaan. - 5

BAB II

ARAH KEBIJAKAN SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS PENDATAAN DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI

Pasal 5

(1)Kebijakan pembangunan Daerah berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi merupakan kebijakan pembangunan dalam cakupan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
(2)Kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Perencanaan;
2. b.Penganggaran;
3. c.Pelaksanaan;
4. d.Pengawasan; dan
5. e.Pemantauan.
(3)Kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam:
1. a.RPJMD;
2. b.RPD; dan
3. c.RKPD.
(4)Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang tertuang dalam kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mengacu pada Data Desa/Kelurahan Presisi yang bersumber dari Pendataan Desa/Kelurahan.

Pasal 6

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masajabatan Gubernur.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjabaran kebijakan pembangunan Daerah yang mencakup strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan.
(3)RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai pedoman Pemprov dalam penyusunan rencana kerja pemerintahan Daerah, rencana strategis perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang akan digunakan oleh penjabat Gubernur sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
(4)RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b merupakan dokumen perencanaan kerja - 6 perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD.

Pasal 7

(1)Tahapan perencanaan pembangunan daerah meliputi:
1. a.penyusunan rencana pembangunan;
2. b.penganggaran rencana pembangunan;
3. c.penetapan rencana pembangunan;
4. d.pelaksanaan dan pengendalian pembangunan; dan
5. e.pemantauan dan evaluasi pembangunan.
(2)Tahapan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tahapan penyusunan RPJMD, RPD dan RKPD.

Pasal 8

Penyusunan RPJMD, RPD dan RKPD dilakukan melalui urutan:

a.penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
b.musyawarah perencanaan pembangunan;
c.penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan;
d.penganggaran pembangunan; dan
e.penetapan rencana pembangunan.

Pasal 9

(1)Gubernur Sulawesi Tenggara membentuk tim perumus RPJMD.
(2)Tim perumus RPJMD menyiapkan rancangan RPJMD.
(3)RPJMD disusun secara demokratis dan partisipatif.

Pasal 10

(1)Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan.
(2)Rancangan RPJMD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai RPJMD.
(3)RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(1)Pemprov membentuk tim penyusun RPD.
(2)Tim penyusun RPD menyiapkan rancangan awal RPD.
(3)RPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…