DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 5 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELESTARIAN PANGAN LOKAL BAB III PENGELOLAAN PANGAN LOKAL BAB IV SISTEM PRODUKSI, KETERSEDIAAN, DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN LOKAL BAB V DISTRIBUSI PANGAN LOKAL BAB VI KEAMANAN PANGAN LOKAL BAB VII MUTU DAN GIZI PANGAN LOKAL BAB VIII LABEL DAN IKLAN PANGAN LOKAL BAB IX TANGGUNG JAWAB PRODUSEN PANGAN LOKAL BAB X KETAHANAN PANGAN BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BAB XIII PENYULUHAN PANGAN LOKAL BAB XIV PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL BAB XV PENDANAAN BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan hak asasi manusia sehingga perlu dilakukan pemanfaatan sumber daya yang memadai dan salah satunya melalui Pangan Lokal;
b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi Pangan Lokal di Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian, Pengelolaan, dan Pengembangan Pangan Lokal;

1.Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir GUBERNURSULAWESITENGGARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANDAERAH PROVINSI SULAWESITENGGARA NOMOR4 TAHUN2023 TENTANG PELESTARIAN,PENGELOLMN, DANPENGEMBANGAN PANGANLOKAL OUBER.N:URSULAWESITENOOARA SALIN AN Mengingat Menimbang PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN, PENGELOLAAN,DANPENGEMBANGANPANGANLOKAL. Menetapkan MEMUTUSKAN: GUBERNURSULAWESITENGGARA dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINSJ SULAWESITENGGARA Oengan Persetujuan Bersama dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Lelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778};

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2.Pemerintahan Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di Daerah.
6.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengelolaan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.
7.Pelestarian adalah upaya melindungi dan melakukan koleksi untuk mencegah terjadinya kelangkaan populasi dan menghindari terjadinya kepunahan sumber daya alam hayati.
8.Pengelolaan Pangan adalah upaya terpadu yang meliputi pengaturan, kebijakan pengendalian, pengembangan, dan pengawasan pangan.
9.Pengembangan Pangan Lokal adalah upaya peningkatan jumlah populasi, peningkatan pemanfaatan, perbaikan mutu, penggandaan produk, sosialisasi dan promosi Pangan Lokal.
10.Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
21.Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kebu tuhannya.
20.Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pernilihan pang an uang dikonsumsi dangan tidak tergantung kepada satu jenis apa, tetapi terhadap mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/ atau mengubah bahan pangan.
15.Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangkaian penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan rnemperoleh imbalan.
16.Pengangkutan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, dan/ atau perdagangan pangan. 1 7. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/ atau ketidak mampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
18.Terjangkau adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif.
19.Konsumsi Pangan adalah sejumlah pangan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi membuat,mengelola,menyiapkan,rnenghasilkan,
11.Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
12.Pangan Olahan adalah makanan dan minuman basil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
13.Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari basil produksi dalam negeri dan/ a tau sumber lain.
14.Produksi Pangan adalah kegiatan a tau proses

BAB I

KETENTUAN UMUM 3 berrnacammacarn bahan pangan.

Pasal 2

Pelestarian Pangan Lokal bertujuan untuk:

a.menciptakan Pelestarian dan perlindungan atas spesies dan/ atau varietas Pangan Lokal;
b.menciptakan sistem Produksi Pangan Lokal secara bertanggung jawab dan berkelanjutan;
c.menyediakan pangan yang memenuhi persyaratan kearnanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia;
d.menyediakan sistem distribusi dan Perdagangan Pangan Lokal yang jujur dan bertanggung jawab;
e.mewujudkan tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
f.mewujudkan penganekaragaman produk Pangan Lokal;
1. 22.Penyuluhan Pangan Lokal adalah upaya sosialisasi bahan Pangan Lokal pada masyarakat untuk menumbuhkan minat dan kesukaan atau selera untuk mengkonsumsi bahan Pangan Lokal.
2. 23.Penelitian dan Pengembangan Pangan Lokal adalah upaya identifikasi, analisis, dan pengkajian terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan Pangan Lokal.
3. 24.Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
4. 25.Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
5. 21.Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.

BAB II

PELESTARIANPANGANLOKAL

Pasal 5

Kegiatan Pengelolaan Pangan Lokal meliputi:

a.budidaya Pangan Lokal;
b.proses produksi;

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas:

a.pengaturan penyelenggaraan;
b.pembinaan;
c.pengendalian; dan
d.pengawasan.

Pasal 3

( 1) Pelaksanaan Pelestarian Pangan Lokal dilakukan dengan jenis/spesies dan/atau varietas Pangan Lokal yang telah langka atau hampir punah.

(2)Pelestarian Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan melalui usaha konservasi secara insitu dan eksitu.
(3)Dalam upaya mewujudkan kegiatan Pelestarian Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atau dibangun kebun koleksi dan/ atau sarana dan prasarana koleksi lainnya.
(4)Pelestarian Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diselenggarakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
1. g.menciptakan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi Pangan Lokal; dan
2. h.menciptakan kondisi untuk dilakukan penelitian dan Pengembangan Pangan Lokal.
3. a.sagu;
4. b.jagung;
5. c.umbian umbian; dan
6. d.sorgum.
(2)Jenis Pangan Lokal lain yang belum diketahui dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diidentifikasi dan diteliti, dan/ atau dilakukan pengkajian lebih lanjut oleh institusi dan/ atau lembaga yang berwenang.
(3)Jenis Pangan Lokal lain yang belum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diidentifikasi, teliti, dan dilakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta memenuhi syarat yang ditentukan ditetapkan sebagai Pangan Lokal dengan Keputuan Gubernur.
(4)Syarat suatu jenis komoditas ditetapkan sebagai Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
1. a.bahan pangan yang telah dibudidayakan secara turun temurun oleh masyarakat suatu wilayah;
2. b.bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat lokal, minimal mencakup suatu wilayah Kabupaten dan/ atau Kota; dan
3. c.bukan merupakanjenis bahan pangan introduksi.

Pasal 6

(1)Jenis Pangan Lokal meliputi:
1. c.penyimpanan;
2. d.pengangkutan;
3. e.ritel Pangan Lokal;
4. f.distribusi Pangan Lokal ke seluruh Daerah;
5. g.sosialisasi dan/ a tau Penyuluhan Pangan Lokal; dan
6. h.penelitian dan Pengembangan Pangan Lokal. 7 Pasal 8
(1)Sistern Produksi Pangan Lokal dilaksanakan melalui sistem budaya dan ditunjang dengan sistem kelembagaan dalam masyarakat, sarana produksi, dan lain lain yang relefan.
(2)Sistem produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin Ketersediaan Pangan Lokal.
(3)Sistem Produksi Pangan Lokal dapat dikembangkan dalam skala agribisnis pada masing rnasing sentra pcngembangan.

Pasal 7

(1)Kegiatan budidaya dan Pengembangan Pangan Lokal dilakukan untuk menjamin kontinuitas produksi, baik secara intensif maupun ekstensif.
(2)Dalam upaya menjamin kontinuitas produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dilaksanakan oleh masyarakat dengan arahan dan binaan dari dinas dan/atau instansi di daerah yang berwenang.
(3)Dalam upaya untuk mewujudkan dan menjamin kontinuitas Produksi Pangan Lokal, kegiatan budidaya jenis Pangan Lokal dilaksanakan pada setiap wilayah sentra pengembangan.
(4)Wilayah sentra Pengembangan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pertimbangan wilayah administrasi pemerintahan.
(5)Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wilayah sentra Pengembangan Pangan Lokal dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kesesuaian dengan kondisi lahan, agroklimatologi, dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB IV

SISTEM PRODUKSI, KETERSEDIAAN, DAN PENGANEKARAGAMANPANGANLOKAL

Pasal 11

Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan:

Pasal 10

Penganekaragaman Pangan bertujuan untuk:

a.memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
b.mengembangkan usaha pangan; dan
c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 9

(1)Penyediaan Pangan Lokal diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga.
(2)Dalam upaya untuk mewujudkan penyediaan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.mengembangkan sistem Produksi Pangan Lokal yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
2. b.mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan Lokal;
3. c.mengembangkan teknologi Produksi Pangan Lokal;
4. d.mengembangkan sarana dan prasarana Produksi Pangan Lokal;dan
5. e.mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.
(4)Pengembangan Pangan Lokal dalam skala agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui kemitraan antara masyarakat lokal dengan perusahan mitra usaha.
(5)Kemitraan antara masyarakat lokal dengan mitra usaha dalam Pengembangan Pangan Lokal dapat dilakukan melalui yang bersifat saling menguntungkan. 9

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…