DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai ruang lingkup pengaturan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren meliputi: a. fungsi, jenis, unsur, penyelenggara, dan Pendirian Pesantren; b. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; c. peran serta masyarakat dan dunia usaha; d. kerja sama; e. pendanaan;dan f. sistem informasi, pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah perlu memberikan Fasilitasi dukungan pelaksanaan terhadap fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat kepada Pesantren;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6778);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 9 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6404);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Mengingat: - 2 Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA dan GUBERNUR SULAWESI TENGGARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I FASILITASI Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren meliputi:

a.fungsi, jenis, unsur, penyelenggara, dan Pendirian Pesantren;
b.Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
c.peran serta masyarakat dan dunia usaha;
d.kerja sama;
e.pendanaan;dan
f.sistem informasi, pembinaan dan pengawasan.

BAB II

FUNGSl, JENIS, UNSUR, PENYELENGGARA DAN PENDIRIAN PESANTREN

Pasal 3

Pesantren menyelenggarakan fungsi:

a.pendidikan;
b.dakwah; dan
c.pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

(1)Pesantren terdiri atas:
1. a.Pesantren yang menyelenggarakan bentuk pengkajian Kitab Kuning;
2. b.Pesantren yang menyelenggarakan bentuk dirasah islamiah dengan pendidikan dalam pendidikan dalam pola pendidikan mu'allimin; dan
3. c.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Iainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
(2)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
1. a.kiai;
2. b.Santri yang bermukim di Pesantren;
3. c.pondok atau asrama;
4. d.masjid atau musallah atau langgar; dan
5. e.kajian Kitab Kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin.
(3)Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:
1. a.perseorangan;
2. b.yayasan;
3. c.organisasi kemasyarakatan Islam; dan/ atau
4. d.masyarakat.
(4)Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib:
1. a.berkomitmen mengamalkan Islam yang rahmatan lil'alamin dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhineka Tunggal Ika;
2. b.memenuhi unsur Pesantren;
3. c.memberitahu keberadaannya kepada pejabat pemerintah sesuai dengan domisili Pesantren; dan
4. d.mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang agama.

Pasal 5

(1)Keberadaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d dibuktikan dengan adanya Izin terdaftar dalam bentuk PSP yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
(2)Dalam hal Pesantren belum memiliki PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mendorong Pesantren melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB III

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 6

( 1 ) Pemerintah Daerah menetapkan perencanaan penyelenggaraan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Perencanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat upaya pembinaan, pemberdayaan, dan Fasilitasi Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
(3)Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada:
1. a.rencana pembangunan jangka menengah daerah; b.rencana strategis;
2. c.rencana kerja Pemerintah Daerah; dan d.rencana kerja.
(4)Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanan penyusunan perencanaan dan/atau perencanaan penganggaran dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan pendataan Pesantren.
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat.
(3)Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan untuk menyusun perencanaan Fasilitasi Pesantren.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dan Fasilitasi penyelenggaran Pesantren.
(2)Dukungan dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi: - 5
1. a.Fasilitasi kebijakan;
2. b.Fasilitasi pendidikan;
3. c.Fasilitasi fungsi dakwah;
4. d.Fasilitasi fungsi pemberdayaan masyarakat; dan
5. e.Fasilitasi pembangunan sistem informasi.
(3)Pemberian dukungan dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Gubernur berkoordinasi dengan:

a.tokoh masyarakat, kiai, atau pengurus Pesantren;
b.instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
c.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 10

( 1 ) Dukungan Fasilitasi kebijakan tercantum dalam perencanaan progam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2)Dukungan pendanaan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Pasal 1 1 Dukungan Fasilitasi fungsi pendidikan pesantren diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
1. a.fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
2. b.insentif bagi tenaga pendidik dan kependidikan di pesantren; dan
3. c.pengembangan kompetensi pendidik.

Pasal 12

Dukungan Fasilitasi fungsi dakwah Pesantren diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:

a.kerjasama program dan kegiatan yang berhubungan dengan fungsi dakwah; dan/atau
b.memf~silitasi prasarana dan sarana untuk menjalankan kegiatan dakwah.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Pasal I FASILITASI Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

FUNGSl, JENIS, UNSUR, PENYELENGGARA DAN PENDIRIAN PESANTREN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM Pasal I FASILITASI Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

FUNGSl, JENIS, UNSUR, PENYELENGGARA DAN PENDIRIAN PESANTREN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019