DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I KETENTUAN UMUM Bab II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH Bab III PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH Bab IV PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH Bab V PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH Bab VI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah diperlukan sebagai dasar perencanaan dalam pembangunan Keperiwisataan, melipu ti pembangunan destinasi wisata, pemasaran wisata, industri pariwisata dan kelembagaan pariwisata serta menjadi acuan bagi seluruh pihak yang berkepentingan di sektor pariwisata;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat

(1)dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka perlu menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016- 2031. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengu bah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); -.r I -- -,,'"".... , -,.. . ..-, . - ..
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 ten tang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10.Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2); \. ~- 2 ' I, \ -- . .. . ...... . • : BABI KETERTUAR UMUM Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2.Pemerin tah Daerah adalah Pemerin tah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3.Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Tenggara.
4.Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Tenggara.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Tenggara.
6.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara;
7.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Derah.
10.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11.Pembangunan adalah suatu proses peru bahan ke arah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikendaki. '. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHPROVINS!SULAWESI TENGGARA dan GUBERNURSULAWESITENGGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TERTARG RENCANA IRDUK PEMBANGURAN KEPARIWISATAAN DAERAH PROVJNSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016- 2031 \. -· 3

12.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2031.
13.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai serta berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan basil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesbilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk kawasan pariwisata daerah, kawasan pembangunan pariwisata daerah, dan kawasan strategis pariwisata daerah. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang berskala daerah.
17.Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi u tama pariwisata a tau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
18.Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha kepariwisataan.
19.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
20.Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha kepariwisataan. •' _, 4 ... . . -- .
21.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
22.Infrastruktur pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancer sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
23.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
24.Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
25.Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
26.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
27.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
28.Pemasaran Pariwisata Daerah adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
29.Industri Pariwisata Daerah adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. '. 5 • . .

Pasal 2

RlPPARDAsebagai bagian Integral dari Pembangunan Kepariwisataan Nasional dan Pembangunan Kepariwisataan Daerah berasaskan :

a.Asas manfaat;
b.Asas kekeluargaan;
c.Asas adil dan merata;
d.Asas keseimbangan;
e.Asas kemandirian; :
1. 30.Kelembagaan Kepariwisataan Daerah adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
2. 31.Badan Promosi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat BPPDadalah Lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata.
3. 32.Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
4. 33.Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
5. 34.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
6. 35.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
7. 36.Standardisasi Kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha dibidang kepariwisataan. ~ ..... •' 6 ' -: - .... . ·-·..

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 3

(1)Pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:
1. a.Pembangunan destinasi Pariwisata daerah;
2. b.Pembangunan Pemasaran Pariwisata daerah;
3. c.Pembangunan Industri Pariwisata daerah; dan
4. d.Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan daerah.
(2)Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
(3)RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.visi;
2. b.misi;
3. c.tujuan dan sasaran; dan
4. d.arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2031. ( 4) Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah terwujudnya Sulawesi Tenggara sebagai destinasi wisata andalan yang berkelas dunia, berbudaya, berkelanju tan dan berwawasan lingkungan.
(5)Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dilaksanakan melalui misi pembangunan kepariwisataan daerah sebagai berikut :
1. a.membangun destinasi pariwisata sesuai dengan standar kepariwisataan guna meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
2. b.menciptakan pemasaran pariwisata yang efektif guna meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
3. c.mendukung percepatan perkembangan industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakan kemitraan usaha serta bertanggung jawab terhadap lingkungan, sosial dan budaya; : f Asas kelestarian;
4. g.Asas partisipasi;
5. h.Asas berkelanjutan;
  1. 1.Asas demokratis; J. Asas kesetaraan;
6. k.Asas keterpaduan; dan
7. l.Asas religius. .. .. 7 Pan16 Untuk mensinergikan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Gubernur. -: Pan15
(1)RIPPARDAmenjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Daerah.
(2)RIPPARDAsebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota. Paaal 4 Pelaksanaan RIPPARDAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat. - .. jumlah jumlah
1. d.pengembangan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia kepariwisataan daerah;
2. e.pengembangan ekonomi kreatif yang bemilai tambah guna meningkatnya kesejahteraan masyarakat .
(6)Tujuan dan sasaran Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf c adalah :
1. a.Memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan yang dilandasi dengan kebijakan pembangunan di Sulawesi Tenggara;
2. b.Memberikan pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan pariwisata di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. c.Memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pengembangan potensi kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara yang meliputi daya tarik wisata, usaha sarana wisata, usaha jasa wisata dan usaha lain pendukung pariwisata;
4. d.RIPPARDAdapat menjadi acuan bagi seluruh stakeholder pariwisata di Sulawesi Tenggara agar dapat bekerjasama secara positif dalam mekanisme kerjasama untuk pengembangan kepariwisataan;
5. e.Sasarannya adalah peningkatan kunjungan wisatawan manca negara, kunjungan wisatawan nusantara. -...., - ' 8 ..

Pasal 10

Perwilayahan Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi :

a.DPD; dan
b.KSPD.

Pasal 9

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) meliputi:

a.perwilayahan DPD;
b.pembangunan Daya Tarik Wisata;
c.pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
d.pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas penunjang pariwisata;
e.pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
f.pengembangan investasi di bidang Pariwisata.

BAB III

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Pasal 8

Arah pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 rnenjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan Daerah.

Pasal 7

Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:

a.Peningkatan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif;
b.Peningkatan kualitas Daerah Tujuan Wisata dan industri pariwisata yang berkelanjutan;
c.Penguatan Sinergitas keterpaduan pemasaran dan promosi pariwisata antar instansi pemerintah dengan dunia usaha;
d.Peningkatan kreativitas karya seni pertunjukan; dan
e.Peningkatan apresiasi, inovasi produk dan kemampuan kewirausahaan. : .. 9 , . -·

Pasal 12

(1)Perwilayahan pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari:
1. a.5 (lima) DPD tersebar di 17 (tujuh belas) kabu paten /kota;
2. b.18 (delapan belas) KSPD tersebar di 5 (lima) DPD.
(2)Perwilayahan 5 (lima) DPD sebagaimana dima.ksud pada ayat ( 1} h uruf a terdiri dari :
1. a.DPD Provinsi dan Kota Kendari;
2. b.DPD Wakatobi, Baubau, Buton, Buton Tengah dan Buton Selatan;
3. c.DPD Muna, Muna Barat dan Buton Utara;
4. d.DPD Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan dan Konawe Kepulauan;
5. e.DPD Kola.ka, Kola.ka Timur, Kolaka Utara dan Bombana.
(3)DPD Provinsi dan Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf a terdiri dari 2 (dua} KSPD, melipu ti :
1. a.KSPD Pulau Bokori dan sekitarnya;
2. b.KSPD Pantai Nambo dan sekitarnya.
(4)DPD Wa.katobi, Baubau, Buton, Buton Tengah dan Buton Selatan, sebagaimana dima.ksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari 5 (lima) KSPD, meliputi:
1. a.KSPD Kapota dan sekitarnya;
2. b.KSPD Keraton Buton dan sekitarnya;
3. c.KSPD Lambu Sango dan sekitarnya;
4. d.KSPD Gua Loba-Loba dan sekitarnya;
5. e.KSPD Pulau Ular dan sekitarnya. . ..... ~

Pasal 11

DPD sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 10 huruf a ditentukan dengan kriteria:

a.merupa.kan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten/kota dan/ atau lintas kabupaten/kota yang didalamnya terdapat kawasan- kawasan pengembangan pariwisata daerah, yang diantaranya merupa.kan KSPD;
b.memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pema.ketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
c.memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
d.memiliki dukungan jejaring a.ksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergera.kan wisatawan dan kegiatan Kepariwisataan; dan
e.memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait. 10 .. - !.;

Pasal 13

KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditentukan dengan kriteria :

a.memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
b.memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
c.memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;
d.memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
e.memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
f.memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
g.memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
h.memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
i.memiliki hususan dari wilayah; - ·, ~·

(5)DPD Muna, Muna Barat dan Buton Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari 3 (tiga) KSPD, meliputi:
1. a.KSPD Gua Liakabori dan sekitarnya;
2. b.KSPDPulau Indo dan sekitarnya
3. c.KSPD Hutan Mangrove serta Keraton Kulisusu dan sekitarnya.
(6)DPD Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan dan Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari 4 (empat) KSPD, meliputi:
1. a.KSPDToronipa dan sekitarnya;
2. b.KSPD Pulau Labengki dan sekitarnya;
3. c.KSPDAir Terjun Moramo dan sekitarnya;
4. d.KSPDAir Terjun Tumburano dan sekitarnya.
(7)DPD Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara dan Bombana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari 4 (empat) KSPD, meliputi :
1. a.KSPDPulau Padamarang dan sekitarnya;
2. b.KSPDAir Terjun Karimotingge dan sekitarnya;
3. c.KSPD Danau Biru dan sekitarnya;
4. d.KSPD Desa Wisata Tangkeno dan sekitarnya.
(8)Peta perwilayahan pembangunan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 11

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 9

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 43 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 9

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 13

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 43 Tahun 2016